Pengamat Duga Megawati Ingin Cegah Kontestasi Capres di Internal PDIP

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan dalam pembukaan Sekolah Partai pembekalan Calon Kepala Daerah, yang dilakukan secara daring. Jumat 21 Agustus 2020. Foto: Istimewa.

    Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan dalam pembukaan Sekolah Partai pembekalan Calon Kepala Daerah, yang dilakukan secara daring. Jumat 21 Agustus 2020. Foto: Istimewa.

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menduga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri hendak mencegah potensi kontestasi di internal hingga melarang kader PDIP berbicara calon presiden dan calon wakil presiden. Ada dua nama di internal PDIP yang disebut-sebut berpotensi maju di Pilpres 2004, yakni Puan Maharani dan Ganjar Pranowo.

    "Kita paham ada dua nama yang kuat, Ganjar dan Puan, agar tak terjadi potensi kontestasi di internal PDIP," kata Pangi kepada Tempo, Selasa malam, 24 Agustus 2021.

    Larangan untuk bicara capres dan cawapres itu tertuang dalam instruksi yang diteken Megawati dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada 11 Agustus lalu. Dalam instruksi itu, Megawati menegaskan AD/ART partai bahwa ketua umum bertugas, bertanggung jawab dan berwenang serta mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan calon presiden dan/atau calon wakil presiden.

    "Agar semua kader berdisiplin untuk tidak memberikan tanggapan terkait calon presiden dan calon wakil presiden, pelanggaran atas ketentuan ini akan diberikan sanksi disiplin partai," demikian tertulis dalam surat tersebut, dikutip Selasa, 24 Agustus 2021.

    Pangi menilai instruksi itu tidak tepat. Menurut dia, kandidat-kandidat di internal PDIP mestinya sudah mulai bertanding untuk memompa elektoral masing-masing agar nantinya bisa mendapatkan tiket dari partai.

    Pangi tak menampik ada anggapan terlalu dini bicara pencapresan pada saat ini. Namun, ia menilai partai mestinya memang jauh-jauh hari memperkenalkan kandidat calon presiden dan calon wakil presiden kepada publik.

    "Sebenarnya capres/cawapres harus jauh-jauh hari mulai diperkenalkan ke masyarakat, supaya bisa kita kuliti dan tahu kapasitasnya," ujar Pangi.

    Menurut Pangi, penting bagi masyarakat untuk bisa mengetahui isi pikiran dan gagasan para kandidat calon presiden agar tak ibarat membeli kucing dalam karung. Ia menganggap, instruksi Megawati itu membatasi ruang untuk memperkenalkan kandidat dari jauh-jauh hari ke masyarakat.

    "Jangan sampai capres yang muncul di injury time atau last minute," ucap Pangi.

    Kendati begitu, Pangi mengakui PDIP memang gemar bermain di zona injury time dalam penentuan calon-calon yang diusung dalam pemilihan. Ia mengatakan ada fenomena partai banteng berusaha selalu mengatur desain permainan agar menggantung dan memainkan kartu kunci, sehingga mereka tak tergesa-gesa dalam mendukung calon.

    Menurut Pangi, instruksi Megawati itu juga bisa dibaca dalam konteks mengatur permainan ini. "Megawati pemegang veto player, yang lain petugas partai, semua kader manut, tegak lurus, maka nama capres dan membahas capres dilarang karena belum ada perintah dan instruksi dari Ketum Megawati," ujar Pangi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.