Hasto Singgung Dugaan Pemilu 2009 Curang, Demokrat: Pemilu 2019 Kali

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pertemuan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 24 Agustus 2021. Istimewa.

    Pertemuan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 24 Agustus 2021. Istimewa.

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ihwal dugaan kecurangan Pemilu 2009. Herzaky menduga Hasto salah mengucapkan tahun yang seharusnya 2019.

    "Mungkin Hasto salah ngomong atau baca teks. Maksudnya Pemilu 2019 kali, bukan 2009," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Rabu, 25 Agustus 2021.

    Hasto Kristiyanto menyinggung demokrasi yang menghalalkan segala cara dengan manipulasi daftar pemilih tetap, menjadikan bantuan sosial sebagai politik elektoral, dan menggunakan aparat hukum sebagai alat untuk memenangkan pemilu.

    Herzaky lantas menyinggung Harun Masiku, calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan yang menjadi buron hingga sekarang karena diduga menyuap bekas komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan untuk kepentingan penggantian antarwaktu (PAW).

    "Katanya Hasto juga kenal ini dengan Harun Masiku. Mungkin perlu diklarifikasi oleh Hasto, kalau perlu sumpah pakai kitab suci, ada hubungan atau pernah berurusan dengan Harun Masiku dan KPU apa tidak terkait Pileg atau Pilpres 2019 lalu?" kata Herzaky.

    Ia mengungkit pula ihwal jebloknya indeks demokrasi Indonesia menurut The Economist Intelligence Unit dan Freedom House. Padahal, kata Herzaky, Indonesia selalu masuk negara kategori demokrasi tinggi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

    Herzaky mempertanyakan mengapa karya besar SBY, Demokrat, dan seluruh elemen bangsa selama satu dekade pada 2004-2014 justru rusak parah dalam tujuh tahun terakhir ini. Menurut dia, Hasto mestinya fokus membantu Presiden Joko Widodo membenahi demokrasi Indonesia yang kini nyungsep.

    Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat ini lantas balik menyindir mengenai bantuan sosial. Menurut Herzaky, publik sama-sama mengetahui bahwa bekas Menteri Sosial Juliari Batubara yang divonis ringan atas korupsi bansos adalah kader utama PDIP.

    "Jadi, saran kami, kalau baca teks, atau memberikan statement, jangan sampai salah tahun. Nanti faktanya terbolak-balik lagi," ujarnya.

    Herzaky mengimbuhkan, Demokrat meminta para elite politik terutama partai politik pendukung pemerintah untuk fokus membantu rakyat di masa pandemi ini. Ia berpendapat tak semestinya membuat kegaduhan tak perlu.

    "Lebih baik waktu dan tenaganya digunakan untuk bantu Presiden Joko Widodo atasi pandemi dengan baik," kata Herzaky.

    Hasto sebelumnya menyinggung dugaan kecurangan Pemilu 2009 saat bertemu dengan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dan rombongannya di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat pada Selasa kemarin, 24 Agustus 2021. Ia awalnya mengenang koalisi Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto di Pilpres 2009, sebelum mengungkit ihwal demokrasi yang menghalalkan segala cara tersebut.

    "Demokrasi yang juga menggunakan hukum, aparat untuk memenangkan pemilu, itu menjadi evaluasi bersama dari kedua partai," kata Hasto.

    Menurut Hasto, dari Pemilu 2009 itulah PDIP dan Gerindra membangun cita-cita bersama. "Bagaimana demokrasi yang sejati-jatinya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat itu bisa betul-betul diperjuangkan bersama-sama," ujar Hasto.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.