Kolaborasi Kampus dan Pemerintah, Kunci Sukses Food Estate agar Tepat Sasaran

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kolaborasi Kampus dan Pemerintah, Kunci Sukses Food Estate agar Tepat Sasaran

    Kolaborasi Kampus dan Pemerintah, Kunci Sukses Food Estate agar Tepat Sasaran

    INFO NASIONAL - Presiden Joko Widodo mengungkapkan dua hal yang diperlukan agar sektor pertanian memberikan nilai keuntungan, yakni meningkatkan profesionalisme dan daya saing. Menurutnya, keuntungan terbesar justru ada pada tahap pengolahan pascapanen. Sehingga, perlu didorong agar petani juga mampu masuk ke sektor hilir, bukan hanya hulu.

    Arahan dan pesan Presiden tersebut telah diimplementasikan oleh Kementerian Pertanian melalui program Food Estate dengan konsep korporasi petani yang berpotensi menciptakan ekosistem pangan menjadi lebih inklusif.

    Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, dalam program Food Estate segala hal yang berkaitan dengan tujuan pembangunan pertanian nasional diimplementasikan dengan baik. Menurut Syahrul, program Food Estate mengimplementasikan berbagai hal secara komprehensif, mulai dari hulu hingga hilir.

    "Program Food Estate ini memiliki beberapa ciri khas yaitu mengelola multikomoditas, menggunakan mekanisasi, korporasi, marketplace, berorientasi ekspor dan lain sebagainya," tutur Syahrul, Selasa, (24/8).

    Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil menjelaskan bahwa ada tiga lokasi Food Estate, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Penetapan lokasi itu menurutnya sudah mempertimbangkan aspek-aspek teknis melalui analisa peta dan data teknis masing-masing kegiatan.

    Analisa yang diperlukan antara lain peta kesesuaian lahan, peta lahan gambut, peta kesesuaian kajian lingkungan hidup cepat, peta tutupan lahan, peta kawasan hutan, dan sebagainya.

    Lebih lanjut, Ali menyampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan Food Estate melibatkan beberapa pihak, termasuk kementerian dan lembaga negara. Kemenko Perekonomian bertugas menyusun peta penentuan lokasi (area of interest) dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan. Kemudian, Bappenas membuat rencana induk (masterplan).

    Lalu, Kementerian PUPR menangani urusan penyediaan infrastruktur jalan dan irigasi. Ada juga kontribusi dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang membuat kajian lingkungan hidup strategis dan memastikan bahwa lahan yang digunakan mempunyai status yang aman dan di luar kawasan lindung.

    "Kementerian Pertanian sendiri fokus pada kegiatan budidaya pertanian dan pendampingan pelaksanaan kegiatan. Sedangkan kementerian atau lembaga lainnya, termasuk perguruan tinggi mendukung program pengembangan Food Estate sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing," kata Ali.

    Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan Kementan, Erwin Noor Wibowo menambahkan, penentuan lokasi pengembangan Food Estate juga melibatkan analisa peta kesesuaian kajian lingkungan hidup strategis, peta kesesuaian lahan pertanian, peta kawasan hutan, peta lahan prima, peta tutupan lahan, peta daerah irigasi, peta penggunaan tanah, peta vegetasi, dan peta terkait lainnya.

    "Pengembangan Food Estate dilakukan pada beberapa kawasan yang terbagi atas klaster yang merupakan bagian  dari areal keseluruhan," papar Erwin. 

    Klaster, lanjut Erwin, merupakan konsentrasi geografis dari petani dan pelaku usaha agribisnis, kelembagaan pendukung dan pengusaha terkait yang bekerja dalam satu rantai produksi suatu komoditas pertanian, saling berhubungan dan membangun jejaring nilai dalam menghadapi tantangan maupun mengambil kesempatan bersama.

    "Berdasarkan luasnya, konsep pengembangan klaster pada kawasan Food Estate di kawasan seluas 10.000 hektar terdiri dari beberapa klaster seluas 2.000-5.000 hektar," kata Erwin.

    Erwin menjelaskan, untuk desain dan teknologi yang diterapkan diarahkan melalui pengkajian dari berbagai aspek secara terpadu menjadi satu kesatuan paket teknologi pengelolaan lahan yang baik atau Best Management Practices (BMP).

    Penerapan BMP pada lahan rawa mengarah pada satu tujuan, yaitu lahan produktif, bermanfaat, efisien, dan aman bagi lingkungan. "Adapun BMP yang disusun dalam penyusunan desain antara lain sistem tata kelola air, ameliorasi dan pemupukan, pengolahan tanah, pemilihan varietas, pengendalian gulma, hama dan penyakit," ucap Erwin.

    Menurut Erwin, kegiatan Survey Investigasi dan Desain (SID) secara teliti, terukur, dan objektif menjadi kunci keberhasilan dalam perencanaan kegiatan dan pembuatan desain pelaksanaan. "Pengembangan sistem tata kelola air dilaksanakan dengan mengadopsi teknologi penanganan irigasi di lahan rawa pada sistem tata kelola air makro (tingkat kawasan atau klaster) dan sistem tata kelola air mikro (tingkat blok tersier)," urai Erwin.(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.