PPP Anggap Parpol Masih Sepaham soal Amandemen Meski PDIP Kini Slowing Down

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat menerima kunjungan audiensi delegasi Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab Se-Indonesia di ruang kerja Wakil Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa, 19 November 2019.

    Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat menerima kunjungan audiensi delegasi Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab Se-Indonesia di ruang kerja Wakil Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa, 19 November 2019.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengapresiasi sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menginstruksikan partainya slowing down dalam menjalankan agenda amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Arsul, sikap untuk tak terburu-buru melakukan amandemen konstitusi di tengah pandemi Covid-19 saat ini merupakan kebijaksanaan dari para pimpinan partai politik.

    "Bagi PPP sendiri sikap untuk tidak mendesakkan amandemen UUD, apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini adalah sikap bijak para pimpinan parpol yang ada," kata Arsul ketika dihubungi, Selasa, 24 Agustus 2021.

    Meski begitu, Arsul meyakini partai-partai politik masih memiliki pemahaman yang sama bahwa UUD 1945 merupakan konstitusi hidup dan berkembang. Sehingga, kata dia, pintu amandemen konstitusi tak perlu ditutup rapat.

    "Semua dalam pemahaman yang tidak beda bahwa UUD kita itu merupakan konstitusi yang hidup dan berkembang (living constitution) sehingga amandemen juga bukan hal yang perlu ditutup rapat-rapat," kata Arsul.

    Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini meyakini para ketua umum partai politik, termasuk Megawati, mencermati seksama perkembangan gagasan amandemen pascapidato di Sidang Tahunan MPR 16 Agustus lalu. Dalam Sidang Tahunan 16 Agustus lalu, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan ihwal pentingnya amandemen dan haluan negara.

    Menurut Arsul, para pimpinan parpol tentunya mendengarkan suara publik dan para tokoh. "Para ketum parpol ini mendengarkan apa yang disuarakan oleh masyarakat selain mendengarkan masukan dari para tokoh senior bangsa," kata Arsul.

    Arsul mengatakan MPR hingga saat ini belum menyusun linimasa alias timeline pembahasan amandemen UUD 1945. Ia menjelaskan, pimpinan Majelis hanya berharap Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR rampung menyusun kajian pada akhir tahun ini.

    Setelah kajian itu rampung, kata Arsul, barulah pimpinan MPR dan fraksi-fraksi baru akan membahasnya. "Kalau semuanya atau mayoritas sepakat perlu amandemen terbatas berdasar kajian dimaksud baru kemudian bisa disusun timeline-nya," ujar Arsul.

    Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan, Megawati memerintahkan agar partainya mengambil langkah slowing down ihwal agenda amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Hasto mengatakan Megawati meminta partai mengutamakan gotong royong dalam penanganan pandemi Covid-19.

    "Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri terkait amandemen sudah menegaskan bahwa kebijakan PDI Perjuangan adalah slowing down terkait amandemen UUD 45," kata Hasto dalam konferensi pers seusai bertemu Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dan rombongannya, Selasa, 24 Agustus 2021.

    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan isu amandemen konstitusi turut dibahas dalam pertemuan dengan jajaran pengurus PDIP. Menurut Muzani, partainya sepakat perlunya haluan negara untuk menentukan arah pembangunan Indonesia ke depan.

    Namun, Muzani mengatakan mereka juga sepakat menunggu hasil kajian MPR mengenai agenda perubahan konstitusi tersebut. "Tadi kami bicarakan tetapi sekali lagi akhirnya kami menunggu beberapa hal yang sedang dipersiapkan oleh MPR," kata Muzani dalam kesempatan yang sama.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI

    Baca: Survei: Mayoritas Menolak Jika Amandemen untuk Perpanjang Jabatan Presiden


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.