Komnas HAM Berharap Bisa Sampaikan Laporan Soal TWK ke Presiden Pekan Depan

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam memberikan keterangan pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin, 14 Juni 2021. Komnas HAM melakukan audiensi dengan sejumlah guru besar dari universitas di Indonesia untuk meminta pandangan serta sikap terkait polemik TWK. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam memberikan keterangan pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin, 14 Juni 2021. Komnas HAM melakukan audiensi dengan sejumlah guru besar dari universitas di Indonesia untuk meminta pandangan serta sikap terkait polemik TWK. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berharap bisa menyampaikan secara langsung laporan hasil penyelidikan perihal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) kepada Presiden Joko Widodo pada pekan ini atau pekan depan. Menurut Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, hingga saat ini belum ada jadwal pertemuan dengan Jokowi.

    "Kami sudah menyampaikan ke presiden lewat surat untuk meminta bertemu langsung ingin menjelaskan dan sampaikan langsung fakta dan temuan soal kasus TWK," kata Anam dalam live instagram @tempodotco, Selasa 24 Agustus 2021.

    Ia menuturkan pertemuan langsung agar Komnas HAM bisa menjelaskan secara lebih terperinci ke Jokowi. Menurut dia, fakta dalam laporan tersebut terlalu banyak dan tak mudah dipahami sehingga pihaknya bisa menyampaikan secara singkat. "Apalagi presiden memiliki waktu yang terbatas. Kami yakin presiden juga punya kepentingan yang sama dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan sama-sama cinta KPK," ucapnya.

    Anam menyebut masih terus berkomunikasi dengan Istana perihal upaya untuk bisa bertemu presiden. "Kami sedang komunikasi awal. Mungkin minggu ini bisa diterima atau minggu depan, Presiden masih sibuk urusan pandemi dan pekerjaan lain," katanya.

    Soal kabar Komnas HAM pilah-pilih dalam penyerahan laporan ke Presiden, ia membantahnya. Anam menyebut semua kasus yang ditanganinya diserahkan ke Presiden seperti kasus unlawful killing. "Ada kasus gede polisi dikasih. tidak pernah. Yang ada serahkan presiden dulu, dari presiden ke menkopolhukam kemudian ke polisi," katanya. 

    Baca: Komnas HAM Duga Penyingkiran Pegawai KPK Lewat TWK Terencana


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.