Wakil Ketua MPR Perjuangkan Hak Anak Korban Covid-19

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR, H.M. Hidayat Nur Wahid.

    Wakil Ketua MPR, H.M. Hidayat Nur Wahid.

    INFO NASIONAL- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW ) kembali memperjuangkan hak dan program bantuan bagi anak yatim piatu yang ditinggal orang tuanya akibat terpapar Covid-19. Hidayat mengusulkan agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berinisiatif meningkatkan koordinasi di berbagai kementerian agar maksimalkan integrasi data anak yatim/piatu korban Covid-19. Sehingga bisa menjadi landasan Pemerintah dalam percepatan pemenuhan hak dan pemberian program bantuan yatim. 

    Usulan itu disampaikan HNW pada Rapat Kerja Komisi VIII secara hibrida dengan (KemenPPPA). Diakhir rapat, usulan tersebut diterima dan disetujui sehingga menjadi Keputusan Rapat yang meminta KemenPPPA melengkapi dan memvalidasi data anak yatim, piatu, dan yatim-piatu akibat Covid-19.

    “Saya minta data anak yatim/piatu akibat Covid-19 divalidasi, sebagai bukti realisasi dari fungsi dan peran serta KemenPPPA untuk melindungi dan memberdayakan anak termasuk anak-anak yatim/piatu akibat Covid-19,” ujar anggota Komisi VIII DPR ini dalam Rapat Kerja dengan Menteri PPPA, Senin 23 Agustus 2021.

    Hidayat mengkritisi data yang dipaparkan oleh KemenPPPA bahwa anak yang menjadi yatim/piatu akibat Covid-19 hanya berjumlah 3.633 orang.  Padahal pada awal Agustus saja Kemensos telah merilis jumlahnya mencapai 11.045 anak. Dan di Jawa Timur data per 16 Agustus 2021 jumlah yatim akibat Covid-19 mencapai  6.198 orang. 

    Hidayat memahami bahwa persoalan pendataan ini tidak mudah lantaran Satgas Covid-19 Nasional belum memasukkan profil jumlah anak bagi orang dewasa yang meninggal akibat Covid-19. Namun, pandemi yang berjalan lebih dari setahun seharusnya memberi  waktu yang cukup untuk merumuskan mekanisme dan metodologi pendataan serta integrasi data antara K/L.

    Sehingga Pemerintah memiliki data valid jumlah anak yatim/piatu korban Covid-19. Dengan demikian program bisa tepat sasaran dan tidak menjadi potensi baru terjadinya inefisiensi dan korupsi.  “Data yang valid ini diperlukan sebagai sumber utama penyaluran bantuan, agar jangan sampai anak-anak ini tercerabut masa depannya,” ujarnya.

    Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini mendorong agar KemenPPPA terlibat  aktif dan efektif dalam penyiapan program bantuan bagi anak yatim/piatu korban Covid-19. Pasalnya, keterangan resmi Kemensos tentang rencana program santunan yatim 22 Agustus lalu hanya menyebutkan pelibatan Kemendagri dan Kementerian PPN, tanpa menyebutkan keterlibatan KemenPPPA.

    HNW menilai KemenPPPA dengan anggarannya yang keci, UPTD PPA di tiap daerah dapat melengkapi program bantuan anak yatim/piatu korban Covid-19 tersebut. Jika bisa terkoneksi dengan infrastruktur program yang ada, diharapkan pendampingan anak korban covid-19 bisa lebih berkelanjutan.

    “Seharusnya KemenPPPA menjalin komunikasi aktif dan produktif dengan Kemensos dan kementerian lainnya, agar program itu bisa dijalankan holistik, bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat,”katanya.

    Dia berharap semestinya KemenPPPA ditingkatkan status, program dan anggarannya, tidak sekedar berfungsi koordinatif, tapi juga teknis, setara dengan Kemenpora dan Kementan. Alasannya KemenPPPA mengurus perempuan dan anak-anak, yang jumlahnya lebih dari 65 persen warga Indonesia. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.