Cercaan ke Juliari Batubara Jadi Alasan Meringankan Hukuman, ICW: Mengada-ada

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjalani sidang pembacaan vonis kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 secara virtual di gedung KPK, Jakarta, Senin, 23 Agustus 2021. Terdakwa dianggap berbelit-belit dalam memberikan keterangan saat sidang. ANTARA/Reno Esnir

    Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjalani sidang pembacaan vonis kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 secara virtual di gedung KPK, Jakarta, Senin, 23 Agustus 2021. Terdakwa dianggap berbelit-belit dalam memberikan keterangan saat sidang. ANTARA/Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, menilai alasan meringankan majelis hakim dalam putusan terhadap eks Menteri Sosial, Juliari Batubara, terlalu mengada-ada. 

    “Dari putusan ini masyarakat kemudian dapat melihat bahwa proses penegakan hukum belum sepenuhnya berpihak kepada korban kejahatan,” kata Kurnia kepada Tempo, Senin, 23 Agustus 2021.

    Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sebelumnya menyebut Juliari Batubara telah mendapat cercaan, hinaan dan vonis masyarakat menjadi pertimbangan hukum yang meringankan.

    Menurut peneliti ICW itu ekspresi semacam itu merupakan hal yang wajar mengingat dampak yang terjadi akibat praktek korupsi Juliari. Kurnia mengatakan, praktek suap menyuap itu dilakukan secara sadar oleh politikus PDI Perjuangan tersebut di tengah kondisi kesehatan dan ekonomi masyarakat yang ambruk akibat pandemi Covid-19.

    “Cercaan, makian, dan hinaan kepada Juliari tidak sebanding dengan penderitaan yang dirasakan masyarakat karena kesulitan mendapatkan bansos akibat ulah mantan Menteri Sosial dan kroni-kroninya,” ujar Kurnia.

    Dalam sidang pembacaan putusan, Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Juliari juga dikenai pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp 14,5 miliar, serta pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

    FRISKI RIANA

    Baca Juga: Hakim Vonis Juliari Batubara 12 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta


     

     

    Lihat Juga