INFO NASIONAL - Wakil Ketua DPD RI Mahyudin menilai praktik sistem bikameral (dua kamar) yang dijalankan antara DPR RI dan DPD RI masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, ia berharap sistem tersebut berjalan lebih baik untuk menciptakan mekanisme check and balances.
“Sistem bikameral kita masih jauh dari harapan. Dasar pemikiran pembentukan DPD RI untuk menciptakan check and balances belum tercapai,” ucap Mahyudin saat bertemu dengan Ketua DPD RI periode 2004-2009 Ginandjar Kartasasmita di Gedung PMI, Jakarta, Senin, 23 Agustus 2021.
Pada kesempatan ini Mahyudin didampingi oleh Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Tamsil Linrung, Ketua BKSP DPD RI Gusti Farid Hasan Aman, Ketua BULD DPD RI Pangeran Syarif Abdurahman Bahasyim, dan Wakil Ketua PURT DPD RI Hasan Basri.
Menurut Mahyudin, belum terciptanya check and balances membuat kewenangan DPD RI masih terbatas. “Padahal DPD RI mewakili teritorial atau daerah, tetapi kami belum memiliki kewenangan sesuai harapan dari cita-cita para pendiri DPD RI yaitu Pak Ginandjar Kartasasmita ini,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, DPR terbentuk melalui proses Pemilu. Anggotanya dipilih dan mewakili kepentingan orang/ konstituennya. Dengan populasi penduduk Indonesia yang lebih tersentralisir di Pulau Jawa, maka secara otomatis wilayah di luar Pulau Jawa kurang terwakili.
Sedangkan DPD, terbentuk karena dipilih oleh rakyat di 34 provinsi untuk mewakili daerahnya. Menurut Mahyudin, hal ini seharusnya dapat menjamin keseimbangan pembangunan secara adil dan merata, dengan catatan bahwa praktik kenegaraan yang diamanatkan oleh Konstitusi terhadap DPR dan DPD diterapkan secara ideal.
Senator asal Kalimantan Timur itu juga berharap Ketua DPD RI periode 2004-2009 Ginandjar Kartasasmita dapat memberikan masukan atau saran untuk DPD RI. “Kita butuh masukan dan saran Pak Ginandjar agar DPD RI bisa lebih baik lagi ke depannya. Tentunya untuk menciptakan parlemen yang ideal,” kata Mahyudin.
Sementara itu, Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Tamsil Linrung mengatakan perlunya penataan ketatanegaraan Indonesia seperti penguatan DPD RI. Sejauh ini DPD RI hanya memberikan usulan atau pertimbangan namun tidak terjun langsung dalam pengambilan keputusan dalam pembentukan Undang-Undang.
“Memang setiap usulan dari DPD RI masuk dalam pertimbangan atau hanya diperhatikan. Namun usulan teknis dari DPD RI tidak terakomodir. Untuk itu kita tidak hanya cukup ide-ide formal, tapi harus ada ide baru seperti putusan politik dalam tingkat elit. Lantaran DPD RI tanpa kewenangan yang strategis, maka fungsinya menjadi kurang efektif,” ucap Tamsil.
Senada dengan Tamsil, Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Pangeran Syarif Abdurahman Bahasyim menjelaskan secara umum fungsi DPD RI tidak maksimal. Oleh karenanya apa yang diharapkan oleh para tokoh pembentuk DPD RI belum dapat tercapai hingga saat ini. “Kewenangan kita sampai saat ini belum sinkron dengan kedudukannya sebagai lembaga negara,” kata Syarif.
Menanggapi hal tersebut, Ginandjar Kartasasmita mengatakan DPD RI harus belajar dari sejarah pembentukannya. Salah satunya, bahwa anggota DPD RI harus memiliki kekompakan dalam perjuangan amandemen.
Ginandjar menambahkan bahwa kehadiran DPD RI untuk menjadi kekuatan penyeimbang dalam sistem bikameral. Selain itu, juga untuk menyuarakan kepentingan daerah-daerah khususnya yang terpencil jauh dari hiruk pikuk kepentingan politik. “Kehadiran DPD RI untuk mengimbangi, karena Indonesia bukan hanya negara besar tetapi negara yang memiliki keragaman budaya,” ucapnya.
Ginandjar Kartasasmita juga menilai bahwa terjadi ketidakjelasan dalam sistem demokrasi di Indonesia. Sistem demokrasi Indonesia dinilai buram karena masih anomali. “Masih buram demokrasi kita. Kita presidensial bukan, parlementer juga bukan. Jadi ini demokrasi apa?” katanya. (*)
