Pidato Kebangsaan AHY: Menyakitkan Bila Sikap Kritis Dianggap Sebagai Perlawanan

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan keterangan terkait penolakan KLB di Deli Serdang usai rapat dengan Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia, di Jakarta, Ahad, 7 Maret 2021. ANTARA/Fakhri Hermansyah

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan keterangan terkait penolakan KLB di Deli Serdang usai rapat dengan Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia, di Jakarta, Ahad, 7 Maret 2021. ANTARA/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan di tengah Pandemi Covid-19, Partai Demokrat akan terus memberikan masukan yang konstruktif untuk pemerintah, sekaligus menyuarakan harapan dan aspirasi masyarakat. Namun AHY mengatakan hal ini sering disalahartikan oleh pemerintah.

    "Pandangan atau masukan kritis dianggap sebagai bentuk serangan atau gangguan untuk kepentingan politik tertentu. Lebih menyakitkan, jika setiap masukan dan pandangan yang berbeda dianggap sebagai bentuk perlawanan," kata AHY dalam pidato kebangsaan di acara CSIS, yang disiarkan secara daring, Senin, 23 Agustus 2021.

    AHY mengatakan bagi Partai Demokrat yang tak ada dalam lingkaran pemerintahan, sikap dan posisi kritis seperti itu adalah sesuatu yang fundamental. Ia mengatakan Partai Demokrat ingin pemerintah sukses agar negara dan masyarakat Indonesia selamat.

    Namun ia mengatakan yang terjadi, justru sikap setiap masukan dan pandangan yang berbeda kerap dianggap sebagai bentuk perlawanan dan bahkan dianggap tak Merah Putih.

    "Menurut kami, yang tak Merah Putih adalah mereka yang hanya berdiam diri ketika tahu ada yang keliru di negeri ini. Atau mereka yang hanya berdiam diri menunggu pemimpin mereka berbuat kesalahan dan negaranya gagal," kata AHY.

    Tak hanya terjadi pada Partai Demokrat, AHY juga menilai berbagai kritik yang disampaikan oleh elemen bangsa lain juga kerap mengalami nasib yang sama. Mulai dari media/pers, kalangan akademisi dan kampus, hingga para aktivis dari civil society.

    "Jika memang suara partai politik dianggap memiliki agenda politik tertentu, maka kami berharap para pemimpin dan pemerintah sudi mendengarkan suara hati rakyat di akar rumput," kata AHY.

    Ia mengatakan sangat manusiawi dalam keadaan tak berdaya seperti saat pandemi Covid-19, masyarakat akan mengekspresikan kesedihan, kekecewaan, dan kemarahannya. Karena itu, ia berharap para pemimpin dan wakil rakyat mau berbesar hati untuk terus terus mengevaluasi. "Karena faktanya masih banyak hal yang perlu dan bisa dibenahi, diperbaiki, dan ditingkatkan," kata AHY.

    Baca: AHY Ingatkan Tak Boleh Ada Penyalahgunaan Wewenang dalam Penanganan Pandemi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.