Wakil Ketua MPR: Pemerintah Daerah Harus Siapkan Norma Baru

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas medis menyuntikkan vaksin Covid-19 Pfizer di Puskesmas Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin, 23 Agustus 2021. Pemerintah memprioritaskan distribusi vaksin Covid-19 Pfizer dengan merek Comirnaty untuk masyarakat di Jabodetabek. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Petugas medis menyuntikkan vaksin Covid-19 Pfizer di Puskesmas Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin, 23 Agustus 2021. Pemerintah memprioritaskan distribusi vaksin Covid-19 Pfizer dengan merek Comirnaty untuk masyarakat di Jabodetabek. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    INFO NASIONAL – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat meminta keberhasilan PPKM Level 4 diikuti dengan kebijakan pemimpin di daerah agar membiasakan masyarakat menerapkan norma baru dalam keseharian.

    "Keberhasilan sejumlah daerah menekan pertambahan jumlah kasus positif Covid-19, harus diikuti dengan berbagai upaya untuk menerapkan norma baru dalam keseharian masyarakat," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin, 23 Agustus 2021.

    Dalam catatan Satgas Covid-19 pada Minggu, 22 Agustus 2021, kendati kasus positif Covid-19 nasional bertambah 12.408 kasus, angka kesembuhan bertambah 24.276 orang. Demikian pula, kasus aktif Covid-19 menurun menjadi 12.898 kasus. Total saat ini tercatat ada 306.760 kasus aktif Covid-19 di Indonesia.

    Bahkan, Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria menyatakan wilayahnya sudah masuk zona hijau. Kabar ini memang menggembirakan, tetapi Lestari mengingatkan agar pemerintah daerah  memelihara momentum penurunan jumlah kasus positif Covid-19 dengan penerapan norma baru sebagai acuan masyarakat dalam aktivias keseharian.

    Penerapan norma baru, menurut Rerie–sapaan akrab Lestari, adalah pemberlakuan kebijakan yang mendukung protokol kesehatan. Misalnya  persyaratan sudah divaksin Covid-19 maupun test swab untuk kegiatan yang melibatkan banyak orang, atau melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain.

    Berbagai upaya untuk membangun pemahaman yang utuh terkait upaya pengendalian Covid-19 ini, jelas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus segera dilakukan agar masyarakat benar-benar siap saat norma-norma baru itu diberlakukan dalam kegiatan keseharian.

    Pemberlakuan norma-norma baru dalam kegiatan keseharian masyarakat, jelas Rerie, tentunya menuntut penyesuaian berbagai pihak dari berbagai sektor dalam  penerapannya.

    Karena itu, tegasnya, para pemangku kepentingan di pusat dan daerah harus benar-benar mempersiapkan dengan matang sejumlah kebijakan yang mendukung terealisasinya norma-norma baru dalam keseharian demi terkendalinya Covid-19 di tanah air. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.