Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wakil Ketua MPR: Pemerintah Daerah Harus Siapkan Norma Baru

image-gnews
Petugas medis menyuntikkan vaksin Covid-19 Pfizer di Puskesmas Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin, 23 Agustus 2021. Pemerintah memprioritaskan distribusi vaksin Covid-19 Pfizer dengan merek Comirnaty untuk masyarakat di Jabodetabek. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Petugas medis menyuntikkan vaksin Covid-19 Pfizer di Puskesmas Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin, 23 Agustus 2021. Pemerintah memprioritaskan distribusi vaksin Covid-19 Pfizer dengan merek Comirnaty untuk masyarakat di Jabodetabek. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

INFO NASIONAL – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat meminta keberhasilan PPKM Level 4 diikuti dengan kebijakan pemimpin di daerah agar membiasakan masyarakat menerapkan norma baru dalam keseharian.

"Keberhasilan sejumlah daerah menekan pertambahan jumlah kasus positif Covid-19, harus diikuti dengan berbagai upaya untuk menerapkan norma baru dalam keseharian masyarakat," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin, 23 Agustus 2021.

Dalam catatan Satgas Covid-19 pada Minggu, 22 Agustus 2021, kendati kasus positif Covid-19 nasional bertambah 12.408 kasus, angka kesembuhan bertambah 24.276 orang. Demikian pula, kasus aktif Covid-19 menurun menjadi 12.898 kasus. Total saat ini tercatat ada 306.760 kasus aktif Covid-19 di Indonesia.

Bahkan, Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria menyatakan wilayahnya sudah masuk zona hijau. Kabar ini memang menggembirakan, tetapi Lestari mengingatkan agar pemerintah daerah  memelihara momentum penurunan jumlah kasus positif Covid-19 dengan penerapan norma baru sebagai acuan masyarakat dalam aktivias keseharian.

Penerapan norma baru, menurut Rerie–sapaan akrab Lestari, adalah pemberlakuan kebijakan yang mendukung protokol kesehatan. Misalnya  persyaratan sudah divaksin Covid-19 maupun test swab untuk kegiatan yang melibatkan banyak orang, atau melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berbagai upaya untuk membangun pemahaman yang utuh terkait upaya pengendalian Covid-19 ini, jelas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus segera dilakukan agar masyarakat benar-benar siap saat norma-norma baru itu diberlakukan dalam kegiatan keseharian.

Pemberlakuan norma-norma baru dalam kegiatan keseharian masyarakat, jelas Rerie, tentunya menuntut penyesuaian berbagai pihak dari berbagai sektor dalam  penerapannya.

Karena itu, tegasnya, para pemangku kepentingan di pusat dan daerah harus benar-benar mempersiapkan dengan matang sejumlah kebijakan yang mendukung terealisasinya norma-norma baru dalam keseharian demi terkendalinya Covid-19 di tanah air. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bamsoet Dukung Glenn Nirwana Berlaga di Touring Car Series Australia

17 hari lalu

Bamsoet Dukung Glenn Nirwana Berlaga di Touring Car Series Australia

Glenn menjadi satu-satunya wakil dari Indonesia, bahkan Asia, yang berpartisipasi di TCR.


Bamsoet Apresiasi Penampilan Ed Sheeran di Jakarta

25 hari lalu

Bamsoet Apresiasi Penampilan Ed Sheeran di Jakarta

Konser bertema +-= Tour' (dibaca Mathematics Tour) yang disaksikan puluhan ribu penonton ini menjadi konser kedua Ed Sheeran di Jakarta


Basarah Sebut Hak Angket dan Gugatan MK untuk Kepastian Hukum

27 hari lalu

Basarah Sebut Hak Angket dan Gugatan MK untuk Kepastian Hukum

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, mengatakan, wacana hak angket yang tengah digulirkan anggota DPR, termasuk gugatan atas dugaan kecurangan Pemilu Presiden 2024 yang tersuktur, sistematis dan masif (TSM) ke Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kepastian politik dan hukum.


Bamsoet Ajak Persaudaraan Muslimin Indonesia Kritis dan Visioner

46 hari lalu

Bamsoet Ajak Persaudaraan Muslimin Indonesia Kritis dan Visioner

Narasi tentang karakteristik pemuda Islam yang ideal, juga banyak ditemukan rujukannya dalam ajaran Islam.


Kulineran di Purbalingga, Bamsoet Ajak Nikmati Minggu Tenang dengan Sukacita

46 hari lalu

Kulineran di Purbalingga, Bamsoet Ajak Nikmati Minggu Tenang dengan Sukacita

Kopi Bathok menawarkan garang asam hingga tempe kecambah hitam. Harganya sangat terjangkau dan ramah dikantong, tanpa mengurangi kenikmatan sajian kulinernya.


Catatan Ketua MPR RI: Kuasa Rakyat Memilih dan Menyerahkan Mandat

46 hari lalu

Catatan Ketua MPR RI: Kuasa Rakyat Memilih dan Menyerahkan Mandat

Pelaksanaan pemungutan suara dalam momentum Pemilu tahun 2024 hingga proses pengumpulan dan penghitungan suara, hendaknya berjalan dengan aman dan lancar, damai, jujur serta bermartabat.


Bamsoet Harap UMK Purbalingga Cepat Naik

50 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Harap UMK Purbalingga Cepat Naik

Situasi menjelang pemilu turut mempengaruhi persentase kenaikan umah minimum kabupaten/kota.


Catatan Ketua MPR tentang Bonus Demografi

56 hari lalu

Ketua MPR Bambang Soesatyo.
Catatan Ketua MPR tentang Bonus Demografi

Pemerintah harus mempercepat penyediaan infrastruktur digital hingga ke pelosok dan menyiapkan angkatan kerja yang melek digital.


Bamsoet Dorong Peningkatan Kembali Industri Bulu Mata dan Rambut Palsu di Purbalingga

28 Januari 2024

Bamsoet Dorong Peningkatan Kembali Industri Bulu Mata dan Rambut Palsu di Purbalingga

Krisis global dan konflik geopolitik di Rusia-Ukraina, berpengaruh terhadap penurunan ekspor permintaan bulu mata dan rambut palsu.


Sosialisasi Empat Pilar MPR di Purbalingga, Bamsoet: Perkuat Wawasan Kebangsaan

26 Januari 2024

Sosialisasi Empat Pilar MPR di Purbalingga, Bamsoet: Perkuat Wawasan Kebangsaan

Lalai memperkuat wawasan kebangsaan memudahkan pelemahan jati diri Indonesia.