Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KKP Salurkan Bantuan Konservasi di Perbatasan Kalbar

image-gnews
Iklan

INFO NASIONAL - Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menyalurkan bantuan berupa sarana dan prasarana untuk kegiatan konservasi. Kali ini bantuan diberikan kepada Kelompok Wahana Bahari di Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

Bantuan pemerintah yang diserahkan oleh Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak Andry I. Sukmoputro terdiri dari 1 unit kendaraan ATV, 1 unit laptop, 1 unit speaker, 1 unit genset, 1 unit kendaraan roda tiga dengan total nilai sejumlah Rp. 97.460.000.

Usai menyerahkan bantuan, BPSPL Pontianak dan Ketua Kelompok Wahana Bahari langsung menandatangani berita acara serah terima (12/8/2021). 

Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Pamuji Lestari menerangkan bahwa Pantai Paloh merupakan pantai peneluran penyu terpanjang di Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dan berdekatan dengan Malaysia.  Panjang pantai mencapai 63 kilometer.

“Pantai ini merupakan tempat bagi penyu hijau, sisik, lekang dan penyu belimbing untuk bertelur. Kelompok masyarakat memiliki peran sangat besar dalam pengelolaan biota ini, khususnya untuk pelestarian konservasi penyu yang ada di Paloh,” ujar Tari.

Dia berharap penyaluran bantuan dari pemerintah bisa menjadi pemantik bagi masyarakat dalam pengelolaan sekaligus pengawasan sumber daya perairan, sehingga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan kawasan konservasi perairan dari sisi ekologi, sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kelompok penerima bantuan harus berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya laut di kawasan konservasi dan menjadi garda terdepan dalam membangun sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai aksi perlindungan dan konservasi,” tegasnya.

Kepala BPSPL Pontianak, Andry I. Sukmoputro menuturkan bantuan KOMPAK (Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi) merupakan bentuk dukungan aksi konservasi terhadap akselerasi pengelolaan kawasan konservasi serta pengelolaan jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi terutama jenis penyu. Andry juga menekankan pentingnya habitat penyu bagi ekosistem pesisir dan pentingnya rekam data penyu untuk mendukung keberlanjutan ekosistem penyu. 

“Saya berharap bantuan ini dapat dirawat, dipelihara, dikelola dengan bijak. Lalu, agar bisa berlanjut dalam proses pemeliharaanya kelompok wajib menyisihkan pendapatannya untuk perawatan alat dan tetap menjaga keterbukaan antar masing-masing anggota kelompok,” harapnya.

Kelompok Wahana Bahari merupakan salah satu kelompok yang berjasa dalam menciptakan kawasan Paloh sebagai lokasi ekowisata di Provinsi Kalimantan Barat. Hermanto sebagai salah satu anggota Kelompok Wahana Bahari, berkomitmen memelihara dan mengelola bantuan agar memberikan manfaat dan timbal balik bagi masyarakat sekitarnya. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

1 hari lalu

KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan Benih Bening Lobster (BBL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam pendampingan implementasi tata kelola lobster.


Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih

3 hari lalu

Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik yang memuat hulu-hilir pengelolaan pemanfaatan BBL.


KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

16 hari lalu

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

Dua unit di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yaitu Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru menerima pengakuan berstandar internasional sebagai unit kerja yang menjalankan sistem manajemen anti penyuapan dalam memberikan pelayanan kepada publik.


KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional

19 hari lalu

KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengatur sistem kuota untuk aktivitas pariwisata alam perairan di dalam Kawasan Konservasi Nasional.


KKP Perkuat OECM untuk Perluasan Kawasan Konservasi

25 hari lalu

KKP Perkuat OECM untuk Perluasan Kawasan Konservasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) terus mendorong tercapainya target 30 persen perluasan kawasan konservasi di tahun 2045.


Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

27 hari lalu

Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) terus berupaya melakukan kegiatan pencegahan korupsi.


KKP Sesuaikan Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan

27 hari lalu

KKP Sesuaikan Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini sedang melakukan penyesuaian harga patokan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan dibatasi pemanfaatannya.


KKP dan BNN Cegah Peredaran Narkoba di Pulau Perbatasan

31 hari lalu

KKP dan BNN Cegah Peredaran Narkoba di Pulau Perbatasan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) terus memperkuat langkah pencegahan peredaran narkoba melalui pulau kecil perbatasan.


KKP Kembangkan Program Adopsi Karang

35 hari lalu

KKP Kembangkan Program Adopsi Karang

Sebagai upaya pelestarian ekosistem terumbu karang yang dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan program Adopsi Karang.


KKP Umumkan Lokasi Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut

40 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ketika memaparkan mengenai aturan pengelolaan hasil sedimentasi di laut di Jakarta, beberapa waktu lalu. Saat ini, KKP mulai mengumumkan lokasi hasil sedimentasi di laut yang tersebar di tujuh lokasi Indonesia, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
KKP Umumkan Lokasi Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengumumkan lokasi pembersihan hasil sedimentasi di laut.