Hakim Sebut Juliari Batubara Tidak Ksatria: Lempar Batu Sembunyi Tangan

Reporter

Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara mendengarkan kesaksian anggota Komisi II DPR Ihsan Yunus dalam sidang lanjutan kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 21 Maret 2021. Dalam perkara ini, KPK mendakwa Juliari menerima suap sebanyak Rp 32 miliar dari pengadaan bansos Covid-19 yang diduga diberikan dari para vendor penyedia bansos. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyebut mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, tidak ksatria dan melakukan lempar batu sembunyi tangan dalam perkara korupsi bansos Covid-19.

“Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dapat dikualifikasi tidak ksatria, ibaratnya lempar batu sembunyi tangan,” kata anggota majelis hakim Yusuf Pranowo dalam sidang pembacaan putusan perkara korupsi bansos Covid-19, Senin, 23 Agustus 2021.

Yusuf menyampaikan bahwa Juliari berani berbuat tetapi tidak berani bertanggungjawab, serta menyangkal perbuatannya melakukan korupsi bansos. 

Hal memberatkan lainnya, Juliari dinilai melakukan korupsi dalam keadaan darurat bencana nonalam. Kemudian tindak pidana korupsi di wilayah Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat menunjukkan grafik peningkatan, baik kuantitas maupun kualitasnya.

Adapun hal meringankannya, Yusuf mengatakan Juliari belum pernah dipidana, cukup dicerca, dihina, dan divonis masyarakat padahal belum tentu salah sebelum ada hukuman tetap. Juliari juga dinilai hadir tertib dan tidak pernah bertingkah.

Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis memvonis Juliari 12 tahun penjara dan pidana denda sejumlah Rp 500 juta subsider 6 bulan pidana kurungan.

Kemudian, Juliari juga dikenai pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp 14,5 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dirampas untuk menutupi kerugian keuangan negara. Apabila harta benda tidak mencukupi membayar uang pengganti maka diganti pidana penjara selama dua tahun.

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

FRISKI RIANA

Baca: Juliari Batubara Divonis 12 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: Kami Pikir-pikir Dulu






Penerimaan CPNS 2023: Simak Jadwal, Syarat, dan Cara Mendaftarnya

9 jam lalu

Penerimaan CPNS 2023: Simak Jadwal, Syarat, dan Cara Mendaftarnya

Pendaftaran CPNS 2023 kemungkinan mulai dibuka pada Juni 2023 atau kuartal III. Penerimaan diselenggarakan secara selektif dan terbatas.


Apakah Ada Putusan Sela di Persidangan Sambo? Ini Pengertian dan Jenis Putusan Sela

3 hari lalu

Apakah Ada Putusan Sela di Persidangan Sambo? Ini Pengertian dan Jenis Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang diambil atau dijatuhkan hakim yang bukan merupakan putusan akhir atau eind vonnis. begini penjelasannya.


Kata Sri Mulyani Soal Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Disebut Habis untuk Rapat

5 hari lalu

Kata Sri Mulyani Soal Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Disebut Habis untuk Rapat

Sri Mulyani buka suara tentang anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun yang disebut-sebut habis untuk banyak rapat di hotel dan studi banding.


PDIP Desak Menteri NasDem Direshuffle, Ahmad Ali Singgung Korupsi Bansos Kader Partai Banteng

7 hari lalu

PDIP Desak Menteri NasDem Direshuffle, Ahmad Ali Singgung Korupsi Bansos Kader Partai Banteng

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menyatakan pihaknya tak pernah mendesak agar PDIP keluar dari kabinet saat kasus korupsi bansos terkuak.


Warga Miskin Ekstrem di Jakarta Naik pada 2022, BKKBN Seharusnya Tidak Ada

7 hari lalu

Warga Miskin Ekstrem di Jakarta Naik pada 2022, BKKBN Seharusnya Tidak Ada

Penduduk miskin ekstrem di DKI sudah diintervensi dengan berbagai bantuan sosial, seperti KJP , kartu lansia hingga pangan bersubsisi.


Kuasa Hukum Richard Eliezer Serukan Hakim Ex Aequo Et Bono, Ini Maknanya

10 hari lalu

Kuasa Hukum Richard Eliezer Serukan Hakim Ex Aequo Et Bono, Ini Maknanya

Kuasa hukum Richard Eliezer, Ronny Talapessy menyerukan istilah Ex Aequo Et Bono sembari menatap hakim saat membacakan pleidoi Richard Eliezer.


Berita Terkini: Penjelasan Naiknya Biaya Haji Ketika Arab Turunkan Ongkos Paket, Erick Thohir Ungkap Persoalan Hukum BUMN

14 hari lalu

Berita Terkini: Penjelasan Naiknya Biaya Haji Ketika Arab Turunkan Ongkos Paket, Erick Thohir Ungkap Persoalan Hukum BUMN

Berita terkini ekonomi dan bisnis petang ini mulai dari penjelasan Kemenag mengenai biaya haji hingga Erick Thohir yang ungkap persoalan hukum di BUMN


Terkini Bisnis: Jokowi Setop PPKM, Warga Tetap Minta Bansos ; PHK di Amerika Bulan Ini

14 hari lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Setop PPKM, Warga Tetap Minta Bansos ; PHK di Amerika Bulan Ini

LSI mencatat dalam hasil surveinya, meskipun Jokowi sudah mencabut PPKM, warga tetap berharap Bansos tetap ada.


Survei LSI: Publik Tetap Harapkan Bansos Meski PPKM Dicabut Jokowi, Ini Penjelasannya

14 hari lalu

Survei LSI: Publik Tetap Harapkan Bansos Meski PPKM Dicabut Jokowi, Ini Penjelasannya

Hasil survei LSI menyimpulkan bahwa publik masih berharap tetap mendapatkan Bansos meskipun PPKM telah dicabut oleh Jokowi.


PSI Surati Pasar Jaya, Desak Penjelasan soal Temuan Seribu Ton Beras Rusak di Pulogadung

17 hari lalu

PSI Surati Pasar Jaya, Desak Penjelasan soal Temuan Seribu Ton Beras Rusak di Pulogadung

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Pasar Jaya klarifikasi soal temuan seribu ton beras bansos yang rusak