Juliari Batubara Divonis 12 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: Kami Pikir-pikir Dulu

Reporter

Raut terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara setelah mengikuti sidang tuntutan dari gedung KPK, Jakarta, Rabu, 28 Juli 2021. Dalam sidang yang digelar secara virtual di Pengadilan Tipikor tersebut, Juliari dituntut hukuman 11 tahun penjara dalam kasus suap bantuan sosial Covid-19. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Eks Menteri Sosial Juliari Batubara, Maqdir Ismail, menyampaikan akan mempelajari putusan majelis hakim terlebih dulu sebelum mengambil sikap menerima atau menolaknya.

“Kami sudah sempat berdiskusi dengan terdakwa untuk menentukan sikap. Kami akan coba mengambil sikap terlebih dulu untuk pikir-pikir,” kata Maqdir dalam sidang pembacaan putusan, Senin, 23 Agustus 2021.

Maqdir mengatakan akan mempelajari dan melihat bunyi putusan hakim dan alasannya. Sikap yang sama juga disampaikan jaksa penuntut umum. Kepada majelis hakim, jaksa mengatakan akan mempelajari putusan tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Juliari P. Batubara 12 tahun penjara dalam perkara korupsi bansos Covid-19.

Selain itu, Juliari juga dikenakan pidana denda Rp 500 juta subsider pidana kurungan 6 bulan. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Juliari untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 14,5 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dirampas untuk menutupi kerugian keuangan negara. Apabila harta benda tidak mencukupi membayar uang pengganti maka diganti pidana penjara selama dua tahun.

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

FRISKI RIANA

Baca: Juliari Batubara Dihukum 12 Tahun Penjara dan Dicabut Hak Politik






Penerimaan CPNS 2023: Simak Jadwal, Syarat, dan Cara Mendaftarnya

21 jam lalu

Penerimaan CPNS 2023: Simak Jadwal, Syarat, dan Cara Mendaftarnya

Pendaftaran CPNS 2023 kemungkinan mulai dibuka pada Juni 2023 atau kuartal III. Penerimaan diselenggarakan secara selektif dan terbatas.


Apakah Ada Putusan Sela di Persidangan Sambo? Ini Pengertian dan Jenis Putusan Sela

4 hari lalu

Apakah Ada Putusan Sela di Persidangan Sambo? Ini Pengertian dan Jenis Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang diambil atau dijatuhkan hakim yang bukan merupakan putusan akhir atau eind vonnis. begini penjelasannya.


Kata Sri Mulyani Soal Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Disebut Habis untuk Rapat

6 hari lalu

Kata Sri Mulyani Soal Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Disebut Habis untuk Rapat

Sri Mulyani buka suara tentang anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun yang disebut-sebut habis untuk banyak rapat di hotel dan studi banding.


Top Nasional: Politikus NasDem Singgung Korupsi Bansos Kader Partai Banteng, Pemuda Muhammadiyah Dukung IKN

7 hari lalu

Top Nasional: Politikus NasDem Singgung Korupsi Bansos Kader Partai Banteng, Pemuda Muhammadiyah Dukung IKN

NasDem menyinggung kasus korupsi bantuan sosial yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara yang merupakan kader PDIP di tengah isu reshuffle


PDIP Desak Menteri NasDem Direshuffle, Ahmad Ali Singgung Korupsi Bansos Kader Partai Banteng

7 hari lalu

PDIP Desak Menteri NasDem Direshuffle, Ahmad Ali Singgung Korupsi Bansos Kader Partai Banteng

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menyatakan pihaknya tak pernah mendesak agar PDIP keluar dari kabinet saat kasus korupsi bansos terkuak.


Warga Miskin Ekstrem di Jakarta Naik pada 2022, BKKBN Seharusnya Tidak Ada

7 hari lalu

Warga Miskin Ekstrem di Jakarta Naik pada 2022, BKKBN Seharusnya Tidak Ada

Penduduk miskin ekstrem di DKI sudah diintervensi dengan berbagai bantuan sosial, seperti KJP , kartu lansia hingga pangan bersubsisi.


Kuasa Hukum Richard Eliezer Serukan Hakim Ex Aequo Et Bono, Ini Maknanya

10 hari lalu

Kuasa Hukum Richard Eliezer Serukan Hakim Ex Aequo Et Bono, Ini Maknanya

Kuasa hukum Richard Eliezer, Ronny Talapessy menyerukan istilah Ex Aequo Et Bono sembari menatap hakim saat membacakan pleidoi Richard Eliezer.


Berita Terkini: Penjelasan Naiknya Biaya Haji Ketika Arab Turunkan Ongkos Paket, Erick Thohir Ungkap Persoalan Hukum BUMN

14 hari lalu

Berita Terkini: Penjelasan Naiknya Biaya Haji Ketika Arab Turunkan Ongkos Paket, Erick Thohir Ungkap Persoalan Hukum BUMN

Berita terkini ekonomi dan bisnis petang ini mulai dari penjelasan Kemenag mengenai biaya haji hingga Erick Thohir yang ungkap persoalan hukum di BUMN


Terkini Bisnis: Jokowi Setop PPKM, Warga Tetap Minta Bansos ; PHK di Amerika Bulan Ini

15 hari lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Setop PPKM, Warga Tetap Minta Bansos ; PHK di Amerika Bulan Ini

LSI mencatat dalam hasil surveinya, meskipun Jokowi sudah mencabut PPKM, warga tetap berharap Bansos tetap ada.


Survei LSI: Publik Tetap Harapkan Bansos Meski PPKM Dicabut Jokowi, Ini Penjelasannya

15 hari lalu

Survei LSI: Publik Tetap Harapkan Bansos Meski PPKM Dicabut Jokowi, Ini Penjelasannya

Hasil survei LSI menyimpulkan bahwa publik masih berharap tetap mendapatkan Bansos meskipun PPKM telah dicabut oleh Jokowi.