Juliari Batubara Divonis 12 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: Kami Pikir-pikir Dulu

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Raut terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara setelah mengikuti sidang tuntutan dari gedung KPK, Jakarta, Rabu, 28 Juli 2021. Dalam sidang yang digelar secara virtual di Pengadilan Tipikor tersebut, Juliari dituntut hukuman 11 tahun penjara dalam kasus suap bantuan sosial Covid-19. TEMPO/Imam Sukamto

    Raut terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara setelah mengikuti sidang tuntutan dari gedung KPK, Jakarta, Rabu, 28 Juli 2021. Dalam sidang yang digelar secara virtual di Pengadilan Tipikor tersebut, Juliari dituntut hukuman 11 tahun penjara dalam kasus suap bantuan sosial Covid-19. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Eks Menteri Sosial Juliari Batubara, Maqdir Ismail, menyampaikan akan mempelajari putusan majelis hakim terlebih dulu sebelum mengambil sikap menerima atau menolaknya.

    “Kami sudah sempat berdiskusi dengan terdakwa untuk menentukan sikap. Kami akan coba mengambil sikap terlebih dulu untuk pikir-pikir,” kata Maqdir dalam sidang pembacaan putusan, Senin, 23 Agustus 2021.

    Maqdir mengatakan akan mempelajari dan melihat bunyi putusan hakim dan alasannya. Sikap yang sama juga disampaikan jaksa penuntut umum. Kepada majelis hakim, jaksa mengatakan akan mempelajari putusan tersebut.

    Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Juliari P. Batubara 12 tahun penjara dalam perkara korupsi bansos Covid-19.

    Selain itu, Juliari juga dikenakan pidana denda Rp 500 juta subsider pidana kurungan 6 bulan. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Juliari untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 14,5 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dirampas untuk menutupi kerugian keuangan negara. Apabila harta benda tidak mencukupi membayar uang pengganti maka diganti pidana penjara selama dua tahun.

    Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

    FRISKI RIANA

    Baca: Juliari Batubara Dihukum 12 Tahun Penjara dan Dicabut Hak Politik


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.