Tanggapi Isu Amandemen UUD 1945, Hatta Nilai Ada Sesat Pikir Soal PPHN

Reporter

Senior PAN yang pernah menjabat sebagai ketua Umum, Hatta Rajasa (kanan) berbincang-biincang dengan Sandiaga Uno (kiri) saat menghadiri pembukaan Kongres V PAN, di MTQ Square, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin, 10 Februari 2020. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Penasehat Partai Partai Amanat Nasional, Hatta Rajasa, mempertanyakan urgensi rencana amandemen UUD 1945 yang sedang digulirkan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hatta menyebut amandemen memang dimungkinkan secara konstitusi. Namun, ia menyatakan, tak setuju jika amandemen UUD 1945 hanya untuk menetapkan pokok-pokok haluan negara (PPHN).

"Katakanlah amandemen untuk membangkitkan kembali ruh GBHN dalam jasad politik baru bernama PPHN. Yang menggelitik, saya ingin bertanya adalah argumentasi yang diajukan selama ini. Sejak reformasi, pembangunan dikatakan seakan-akan tidak memiliki arah atau haluan. Apakah betul demikian? Apakah reformasi melakukan pembangunan tanpa arah? Jelas ini sesat pikir," ujar Hatta dalam acara perayaan ulang tahun ke-23 PAN, Senin, 23 Agustus 2021.

Hatta menuturkan memang Indonesia tidak lagi memiliki Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) namun bukan berarti bangsa ini tidak memiliki arah pembangunan.

Menurut dia, Indonesia sudah memiliki UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang saat ini sedang dievaluasi Bappenas untuk 2025-2050. "UU ini telah secara rinci mengatur arah dan sasaran target pembangunan Indonesia yang jauh lebih lengkap dari GBHN itu sendiri," ujar Hatta Rajasa.

Selain itu, lanjut dia, undang-undang tentang pemilihan presiden juga telah mengatur bahwa calon presiden dan calon wakil presiden dalam menyusun rencana program-program kerja saat menyampaikan janji kampanye juga harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tersebut.

"Kemudian setelah presiden terpilih, janji tersebut akan menjadi rencana pembangunan jangka panjang. Oleh sebab itu, semua sangat runtun dan terstruktur dengan baik," tuturnya.

Oleh karena itu, Hatta mempertanyakan ke arah mana amandemen ini akan dilakukan. "Kemudian, siapa yang bisa menjamin perubahan hanya terbatas? Siapa yang bisa menjamin amandemen terbatas tidak menimbulkan kegaduhan baru?," ujarnya.

Terlebih, lanjut Hatta, rencana amandemen UUD 1945 ini juga bergulir seiring dengan munculnya isu jabatan presiden 3 periode dan perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027.

Di akhir pernyataannya, Hatta menegaskan amandemen sah-sah saja dilakukan. Namun, harus dengan tujuan dan penjelasan yang jelas. "Pertanyaan-pertanyaan tadi tentu menggelitik kita semua. Saya sungguh mengharapkan dewan pakar dan fraksi PAN bekerja keras agar kita tetap bisa melanjutkan agenda reformasi dan meluruskan penyalahgunaan reformasi," ujar Hatta.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan belum dapat memastikan apakah PPHN akan ditetapkan melalui amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 atau diatur dalam undang-undang. Bentuk hukum PPHN, ujar dia, tergantung kepada dinamika politik yang ada. 

Yang jelas, kata Bamsoet, MPR menginginkan adanya suatu haluan negara yang dapat memberikan arah pembangunan Indonesia ke depan. Ia mengklaim perencanaan visioner itu diperlukan untuk membaca tantangan zaman yang terus berkembang.

Menurut Bamsoet, arah pembangunan negara seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) selama ini sangat bergantung pada visi misi presiden yang terpilih. Ia mengatakan, PPHN akan memastikan arah pembangunan itu tak berubah setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan.

"Sehingga tidak setiap ganti pemimpin, setiap ganti presiden akan berganti haluan," ujar politikus Golkar ini dalam konferensi pers seusai peringatan Hari Konstitusi dan HUT MPR ke-76, Rabu, 18 Agustus 2021 di tengah isu amandemen UUD 1945.

Baca juga: Formappi Soroti Beda Sikap Golkar dan Bamsoet soal Amandemen UUD 1945

DEWI NURITA






Soal Capres-Cawapres KIB, PAN Mengaku Sudah Setor 3 Nama

3 jam lalu

Soal Capres-Cawapres KIB, PAN Mengaku Sudah Setor 3 Nama

PAN menyatakan telah menyetor 3 nama ke KIB terkait pembahasan calon presiden dan calon wakil presiden.


Erick Thohir Terus Merapat dengan PAN, Zulhas: Setiap Hari Memang Sama Saya Terus

5 jam lalu

Erick Thohir Terus Merapat dengan PAN, Zulhas: Setiap Hari Memang Sama Saya Terus

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan mengakui kedekatannya dengan Erick Thohir. Tetapi Zulhas belum mau berbicara soal Erick bergabung dengan partainya.


Soal Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, PAN Sebut Belum Ambil Sikap

6 jam lalu

Soal Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, PAN Sebut Belum Ambil Sikap

PAN menyatakan masih akan mempertimbangkan manfaat dan mudharat dari perpanjangan masa jabatan kepala desa.


Ditanya Soal Reshuffle Kabinet, Zulhas: Urusan Presiden, Urusan Saya Beras dan Cabai

9 jam lalu

Ditanya Soal Reshuffle Kabinet, Zulhas: Urusan Presiden, Urusan Saya Beras dan Cabai

Zulkifli Hasan tak mau berkomentar soal reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi.


Bambang Soesatyo Raih Predikat Cumlaude Doktor Ilmu Hukum dari Unpad

1 hari lalu

Bambang Soesatyo Raih Predikat Cumlaude Doktor Ilmu Hukum dari Unpad

Penelitian yang dibuat menemukan dua kebaruan atau novelty.


Berfokus Pada Kemajuan dan Kesejahteraan dengan PPHN

3 hari lalu

Berfokus Pada Kemajuan dan Kesejahteraan dengan PPHN

Catatan Ketua MPR RI


Bamsoet Akan Jalani Sidang Terbuka Promosi Doktor di Unpad Bandung

4 hari lalu

Bamsoet Akan Jalani Sidang Terbuka Promosi Doktor di Unpad Bandung

Ketua MPR Bambang Soesatyo sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar akan menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktor untuk Bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, pada Sabtu, 28 Januari 2023.


Bamsoet Diangkat Sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir

4 hari lalu

Bamsoet Diangkat Sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir

Sejarah mencatat peran penting Korps Marinir yang selalu menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial.


Bamsoet Dorong Persatuan dalam Keberagaman

5 hari lalu

Bamsoet Dorong Persatuan dalam Keberagaman

Pengakuan negara terhadap tahun baru Imlek tidak lepas dari jasa Presiden Republik Indonesia


Bamsoet Siap Luncurkan Buku Terbaru 'PPHN Tanpa Amandemen'

5 hari lalu

Bamsoet Siap Luncurkan Buku Terbaru 'PPHN Tanpa Amandemen'

Buku ke-30 tersebut akan diluncurkan usai berhasil mempertahankan disertasi hasil penelitiannya pada Sidang Terbuka Promosi Doktor di Unpad.