Dewan Pengawas KPK Berencana Ubah Kode Etik Pegawai

Reporter

Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak H Panggabean (tengah) memberikan keterangan usai sidang putusan Majelis Etik Dewas KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin, 31 Mei 2021. Menurut Dewas, penyidik Robin telah menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan dinyatakan melanggar Peraturan Dewas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penindakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku. ANTARA/Asprilla Dwi Adha

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menggodok revisi peraturan mengenai kode etik dan perilaku pegawai komisi antirasuah. Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris berkata revisi dilakukan untuk menyesuaikan status pegawai KPK yang kini menjadi aparatur sipil negara.

“Konsekuensi logis dari alih status pegawai KPK menjadi ASN,” kata Haris lewat pesan teks, Ahad, 22 Agustus 2021. Haris mengatakan revisi telah dilakukan secara transparan. Dia mengatakan draf revisi telah diunggah di portal KPK.

Menurut informasi yang dikumpulkan, ada tiga aturan yang akan direvisi. Di antaranya Peraturan Dewas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku; Perdewas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan dan Kode Prilaku KPK; dan Perdewas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Prilaku KPK.

Perdewas Nomor 1 Tahun 2020 akan digantikan dengan Perdewas Nomor 2 Tahun 2021. Berdasarkan draf Perdewas Nomor 2 Tahun 2021 ada sejumlah poin yang berbeda dari aturan sebelumnya.

Dalam aturan mengenai Nilai Dasar Integritas, poin pertama aturan yang sedang dirancang terdapat pasal mengenai “Memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pemerintahan yang sah”. Selain itu dalam poin kedua Nilai Integritas disebutkan “Berperilaku dan bertindak secara jujur dalam pelaksanaan tugas serta memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur”. Dalam poin ke-28 juga terdapat larangan menyebarkan berita bohong yang sebelumnya termuat dalam Nilai Dasar Sinergi.

Sebelumnya, poin pertama Nilai tersebut berbunyi: Berperilaku dan bertindak secara jujur dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan fakta dan kebenaran. Sedangkan poin kedua berbunyi: Mematuhi dan melaksanakan peraturan komisi dan/atau memegang sumpah/janji sebagai Insan Komisi.

Lalu, dalam Nilai Dasar Sinergi berubah dari 8 poin menjadi hanya 7 poin. Begitupun dalam Nilai Dasar ketiga yaitu Keadilan berkurang dari 8 poin menjadi 7 poin. Poin ketiga yang berbunyi “Menerapkan prinsip kesetaraan di depan hukum” dihilangkan. Kesetaraan di depan hukum sudah disebutkan sebagai kata pengantar dalam Nilai Dasar tersebut.

Dalam Nilai Dasar Profesionalisme, Dewas menambahkan menjadi 17 poin dari sebelumnya 16 poin. Salah satu aturan yang berbeda terdapat dalam poin 2. Dalam aturan terdahulu, poin tersebut berbunyi: Menolak perintah atasan yang bertentangan dengan prosedur operasional standar (Standard Operating Procedure/SOP) dan norma hukum yang berlaku. Dalam draf aturan terbaru, poin itu diusulkan diubah menjadi: Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan.

Sementara, dalam Nilai Dasar yang terakhir, yaitu Kepemimpinan Dewan Pengawas KPK berencana mengubah aturan itu dari 14 poin menjadi 12 poin.

Baca juga: Dilaporkan ke Dewas oleh Novel Baswedan Cs, Alexander Marwata: Saya Tidak Peduli






Hutama Karya Ungkap Bidik Banyak Proyek di IKN, dari Istana Wapres hingga Rusun ASN

11 jam lalu

Hutama Karya Ungkap Bidik Banyak Proyek di IKN, dari Istana Wapres hingga Rusun ASN

Hutama Karya membeberkan bagaimana perusahaan itu membidik sejumlah proyek di IKN seperti pembangunan Istana Wakil Presiden dan rumah susun bagi ASN.


Turut Dugaan Korupsi di UIN Suska, Benny Sukma Negara Pernah Diobservasi di Rumah Sakit Jiwa

5 hari lalu

Turut Dugaan Korupsi di UIN Suska, Benny Sukma Negara Pernah Diobservasi di Rumah Sakit Jiwa

Selain Mantan Rektor UIN Suska Riau Akhmad Mujahidin, dugaan korupsi pengadaan jaringan internet di kampust itu menyeret nama Benny Sukma Negara.


ASN Pindah ke IKN Tahun 2024, Ini Kementerian dan Lembaga Prioritas

9 hari lalu

ASN Pindah ke IKN Tahun 2024, Ini Kementerian dan Lembaga Prioritas

Pemerintah akan memindah ASN ke IKN Nusantara mulai 2024. Berikut sejumlah kementerian dan lembaga yang menjadi prioritas.


60 Ribu ASN Pindah ke IKN 2024, Ahli Tata Kota: Siapkan dulu Fasilitas Pendukung

9 hari lalu

60 Ribu ASN Pindah ke IKN 2024, Ahli Tata Kota: Siapkan dulu Fasilitas Pendukung

Ahli tata kota meminta pemerintah menyiapkan seluruh fasilitas pendukung sebelum memindahkan para ASN ke IKN.


Rekrutmen Calon ASN 2023, Guru dan Tenaga Kesehatan Jadi Formasi Paling Banyak?

10 hari lalu

Rekrutmen Calon ASN 2023, Guru dan Tenaga Kesehatan Jadi Formasi Paling Banyak?

Rekrutmen calon aparatur sipil negara atau CASN 2023 dipastikan dibuka. Betulkah guru dan tenaga kesehatan jadi formasi paling banyak?


Kementerian PUPR: Perumahan ASN di IKN Berbentuk Apartemen

12 hari lalu

Kementerian PUPR: Perumahan ASN di IKN Berbentuk Apartemen

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan perumahan bagi ASN di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam bentuk apartemen.


Ketua KPU Bilang Tak Ada Larangan ASN Jadi Panitia Ad Hoc Pemilu

13 hari lalu

Ketua KPU Bilang Tak Ada Larangan ASN Jadi Panitia Ad Hoc Pemilu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan ASN tersebut harus diberhentikan sementara dan dapat kembali menjabat kembali setelah masa jabatan selesai.


Rincian Gaji dan Tunjangan Jaksa dari Golongan Tinggi Hingga Terendah

14 hari lalu

Rincian Gaji dan Tunjangan Jaksa dari Golongan Tinggi Hingga Terendah

Rincian gaji dan tunjangan Jaksa mulai dari golongan terendah hingga paling tinggi


Rincian Gaji dan Tunjangan PPPK Sesuai Golongan dan Masa Kerja

14 hari lalu

Rincian Gaji dan Tunjangan PPPK Sesuai Golongan dan Masa Kerja

Berikut rincian gaji dan tunjangan PPPK sesuai dengan golongan dan masa kerja


Daftar Lengkap Cuti Bersama 2023 untuk ASN: Jumlah, Hari, dan Tanggal

16 hari lalu

Daftar Lengkap Cuti Bersama 2023 untuk ASN: Jumlah, Hari, dan Tanggal

Sebanyak 8 hari yang ditetapkan sebagai cuti bersama ASN 2023.