TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menggodok revisi peraturan mengenai kode etik dan perilaku pegawai komisi antirasuah. Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris berkata revisi dilakukan untuk menyesuaikan status pegawai KPK yang kini menjadi aparatur sipil negara.
“Konsekuensi logis dari alih status pegawai KPK menjadi ASN,” kata Haris lewat pesan teks, Ahad, 22 Agustus 2021. Haris mengatakan revisi telah dilakukan secara transparan. Dia mengatakan draf revisi telah diunggah di portal KPK.
Menurut informasi yang dikumpulkan, ada tiga aturan yang akan direvisi. Di antaranya Peraturan Dewas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku; Perdewas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan dan Kode Prilaku KPK; dan Perdewas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Prilaku KPK.
Perdewas Nomor 1 Tahun 2020 akan digantikan dengan Perdewas Nomor 2 Tahun 2021. Berdasarkan draf Perdewas Nomor 2 Tahun 2021 ada sejumlah poin yang berbeda dari aturan sebelumnya.
Dalam aturan mengenai Nilai Dasar Integritas, poin pertama aturan yang sedang dirancang terdapat pasal mengenai “Memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pemerintahan yang sah”. Selain itu dalam poin kedua Nilai Integritas disebutkan “Berperilaku dan bertindak secara jujur dalam pelaksanaan tugas serta memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur”. Dalam poin ke-28 juga terdapat larangan menyebarkan berita bohong yang sebelumnya termuat dalam Nilai Dasar Sinergi.
Sebelumnya, poin pertama Nilai tersebut berbunyi: Berperilaku dan bertindak secara jujur dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan fakta dan kebenaran. Sedangkan poin kedua berbunyi: Mematuhi dan melaksanakan peraturan komisi dan/atau memegang sumpah/janji sebagai Insan Komisi.
Lalu, dalam Nilai Dasar Sinergi berubah dari 8 poin menjadi hanya 7 poin. Begitupun dalam Nilai Dasar ketiga yaitu Keadilan berkurang dari 8 poin menjadi 7 poin. Poin ketiga yang berbunyi “Menerapkan prinsip kesetaraan di depan hukum” dihilangkan. Kesetaraan di depan hukum sudah disebutkan sebagai kata pengantar dalam Nilai Dasar tersebut.
Dalam Nilai Dasar Profesionalisme, Dewas menambahkan menjadi 17 poin dari sebelumnya 16 poin. Salah satu aturan yang berbeda terdapat dalam poin 2. Dalam aturan terdahulu, poin tersebut berbunyi: Menolak perintah atasan yang bertentangan dengan prosedur operasional standar (Standard Operating Procedure/SOP) dan norma hukum yang berlaku. Dalam draf aturan terbaru, poin itu diusulkan diubah menjadi: Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan.
Sementara, dalam Nilai Dasar yang terakhir, yaitu Kepemimpinan Dewan Pengawas KPK berencana mengubah aturan itu dari 14 poin menjadi 12 poin.
Baca juga: Dilaporkan ke Dewas oleh Novel Baswedan Cs, Alexander Marwata: Saya Tidak Peduli
