Kemnaker Percepat Implementasi ULD Ketenagakerjaan di Daerah

Kemnaker Percepat Implementasi ULD Ketenagakerjaan di Daerah

INFO NASIONAL - Kementerian Ketenagakerjaan terus mempercepat implementasi Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang ketenagakerjaan di daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendesiminasikan kebijakan ini secara estafet dari daerah ke daerah lainnya.

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono mengatakan bahwa Menteri Ketenagakerjaan memiliki concern yang besar terhadap isu disabilitas. Menaker meminta ULD agar dapat diimplementasikan secepatnya di berbagai daerah.

"ULD bidang ketenagakerjaan ini adalah komitmen pemerintah Indonesia dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan konvensi hak-hak penyandang disabilitas," kata Suhartono dalam Rapat Koordinasi Percepatan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Provinsi Banten.

Suhartono berharap, implementasi ULD bidang ketenagakerjaan di daerah tidak hanya berfokus pada penempatan dalam hubungan kerja, namun juga di luar hubungan kerja. "Jadi bagaimana kita bisa membuka peluang-peluang penempatan di luar hubungan kerja, artinya mereka dapat berwirausaha," katanya.

Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (PTKDN) Kemnaker, Nora Kartika Setyaningrum mengatakan, sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 dan PP Nomor 60 Tahun 2020, ULD bidang ketenagakerjaan wajib dilaksanakan di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

"Untuk mendukung percepatan penyelenggaraan ULD bidang ketenagakerjaan, diperlukan diseminasi informasi tentang kebijakan beserta teknis penyelenggaraannya kepada Pemerintah Daerah, dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, dan pemangku kepentingan terkait," kata Nora.(*)






Videonya Viral, Pekerja Migran di Arab yang Minta Pulang Diamankan Pemerintah

6 hari lalu

Videonya Viral, Pekerja Migran di Arab yang Minta Pulang Diamankan Pemerintah

Kemnaker dan KBRI Riyadh mengamankan pekerja migran Indonesia (PMI) Siti Kurmeisa yang videonya minta dipulangkan viral di media sosial.


Kericuhan di PT GNI, Kemnaker Beberkan Target Pemeriksaan Tim Investigasi

17 hari lalu

Kericuhan di PT GNI, Kemnaker Beberkan Target Pemeriksaan Tim Investigasi

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membeberkan target pemeriksaan tim investigasi atas kericuhan di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) yang menewaskan pekerja.


Menaker Minta Usut Tuntas Kerusuhan Pekerja Nikel di Morowali Utara

19 hari lalu

Menaker Minta Usut Tuntas Kerusuhan Pekerja Nikel di Morowali Utara

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta kerusuhan di lokasi PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Desa Bunta, Petasia Timur, Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada Sabtu malam, 14 Januari 2023 diusut tuntas.


Usai Paparkan Penjelasan Perpu Cipta Kerja di DPR, Menaker Minta Pendalaman Dibahas Tertutup

24 hari lalu

Usai Paparkan Penjelasan Perpu Cipta Kerja di DPR, Menaker Minta Pendalaman Dibahas Tertutup

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah memaparkan Perpu Cipta Kerja di depan Komisi IX DPR RI. Setalah itu, ia minta pendalaman dibahas secara tertutup.


Aturan Hari Libur di Perpu Cipta Kerja: Istirahat 1 Hari untuk 6 Hari Kerja

26 hari lalu

Aturan Hari Libur di Perpu Cipta Kerja: Istirahat 1 Hari untuk 6 Hari Kerja

TEMPO.CO, Jakarta- Perpu Cipta Kerja mengatur tentang waktu istirahat (hari libur) dan cuti pekerja/buruh. Aturan tersebut termaktub dalam pasal 79.


Aturan Libur 1 Hari Seminggu di Perpu Cipta Kerja, Kemnaker: Itu Hoaks

28 hari lalu

Aturan Libur 1 Hari Seminggu di Perpu Cipta Kerja, Kemnaker: Itu Hoaks

Kemnaker menjelaskan soal Perpu Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa Perpu ini menghapus waktu istirahat atau waktu libur. "Itu hoaks."


Kemnaker Sebut Uang Kompensasi Masih Ada dalam Perpu Cipta Kerja

29 hari lalu

Kemnaker Sebut Uang Kompensasi Masih Ada dalam Perpu Cipta Kerja

Kemnaker menyatakan aturan tentang uang kompensasi pekerja tidak dihilangkan di dalam Perpu Cipta Kerja.


Perpu Cipta Kerja, Kemnaker Bakal Ubah Formula Pengupahan Menjadi Lebih Adaptif

29 hari lalu

Perpu Cipta Kerja, Kemnaker Bakal Ubah Formula Pengupahan Menjadi Lebih Adaptif

Kemnaker bakal memperbaiki formula untuk kenaikan upah minimum melalui revisi PP Nomor 36 Tahun 2021.


Outsourcing Dibatasi dalam Perpu Cipta Kerja, Kemnaker Bakal Revisi PP Nomor 35 Tahun 2021

29 hari lalu

Outsourcing Dibatasi dalam Perpu Cipta Kerja, Kemnaker Bakal Revisi PP Nomor 35 Tahun 2021

Perpu Cipta Kerja mengatur pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan atau outsourcing.


Soal Protes Perpu Cipta Kerja, Kemnaker: Yang Penting Tidak Menganggu Ketertiban

29 hari lalu

Soal Protes Perpu Cipta Kerja, Kemnaker: Yang Penting Tidak Menganggu Ketertiban

Aliansi Aksi Sejuta Buruh telah memberikan pernyataan sikap soal Perpu Cipta Kerja.