Perludem Minta KPU Fokus pada Sirekap daripada E-voting

Reporter

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini. Dok.TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) fokus pada rekapitulasi suara secara elektronik (e-recap) yang dikenal Sirekap daripada menghabiskan waktu menyiapkan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting).

"Daripada KPU menghabiskan waktu memikirkan e-voting, akan lebih realistis dan berdaya guna penyelenggara pemilu ini berkonsentrasi dan serius menyiapkan teknologi e-recap atau e-tabulation," kata Titi Anggraini seperti dikutip dari Antara, Ahad 22 Agustus 2021.

Menurut Titi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum mengatur soal penerapan pemungutan suara secara elektronik, baik untuk pemilu anggota legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI.

Ia menegaskan bahwa peluang e-voting baru terbuka untuk pemilihan kepala daerah (pilkada), sebagaimana termaktub dalam UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015 tentang Perpu No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) Pasal 85 Ayat (1).

Sementara itu, lanjut dia, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 147/PUU-VII/2009 menyebut bahwa frasa mencoblos untuk penyelenggaraan pilkada dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula menggunakan metode e-voting dengan syarat kumulatif.

Syarat kumulatif ini meliputi tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, kemudian daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.

"Bisa dibilang hampir tak terbuka ruang untuk menggunakan e-voting pada Pemilu 2024," kata Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Selain belum tersedia kerangka hukum yang melandasinya, lanjut dia, persiapan, penentuan teknologi yang akan digunakan, serta sosialisasi dan pendidikan soal sistem pemilu ini kepada masyarakat juga waktunya tidak memadai.

Baca: Ini Sejumlah Kekurangan E-Voting






Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

22 jam lalu

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan tidak ada force major untuk menunda pelaksanaan pemilu 2024.


Ide Penundaan Pemilu Muncul Lagi, Berikut Deretan Faktanya

1 hari lalu

Ide Penundaan Pemilu Muncul Lagi, Berikut Deretan Faktanya

Sejumlah dalih diklaim demi memuluskan usul penundaan pemilu. Salah satunya resesi global.


Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

1 hari lalu

Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

KPU dan Komisi II DPR membahas soal penambahan dapil dan kursi anggota parlemen untuk Pemilu 2024.


Wacana Penundaan Pemilu Mencul Lagi, KPU Pastikan Pemilu 2024 Jalan Terus

1 hari lalu

Wacana Penundaan Pemilu Mencul Lagi, KPU Pastikan Pemilu 2024 Jalan Terus

KPU memastikan Pemilu 2024 jalan terus meskipun wacana penundaan pemilu kembali bergema.


Menjelang Pemilu 2024, Pakar Beberkan Strategi Agar Parpol Bisa Gaet Anak Muda

2 hari lalu

Menjelang Pemilu 2024, Pakar Beberkan Strategi Agar Parpol Bisa Gaet Anak Muda

Suara anak muda di Pemilu 2024 harus diperhitungkan. Bagaimana cara menggaet mereka?


Di Tengah Hiruk Pikuk Penundaan Pemilu, Berikut Jadwal Pemilu 2024, Kapan Tanggal Pemungutan Suara?

3 hari lalu

Di Tengah Hiruk Pikuk Penundaan Pemilu, Berikut Jadwal Pemilu 2024, Kapan Tanggal Pemungutan Suara?

KPU sudah memulai tahapan Pemilu 2024 pada 14 Juni 2022 di tengah hiruk pikuk usulan penundaan pemilu. Kapan tanggal pemungutan suara Pemilu 2024?


KPU Depok Usul Tiga Model Penataan Dapil untuk Pemilu 2024

3 hari lalu

KPU Depok Usul Tiga Model Penataan Dapil untuk Pemilu 2024

Usulan penataan daerah pemilihan (Dapil) di Kota Depok untuk Pemilu 2024 menunggu persetujuan KPU RI


Sri Mulyani Siapkan Rp 25,01 Triliun dari APBN untuk Pemilu Serentak 2024, Ini Rinciannya

4 hari lalu

Sri Mulyani Siapkan Rp 25,01 Triliun dari APBN untuk Pemilu Serentak 2024, Ini Rinciannya

Sri Mulyani menyatakan telah menyiapkan anggaran Rp 25,01 triliun dari APBN untuk mendukung pemilu serentak pada tahun 2024. Seperti apa rinciannya?


Pantarlih Pemilu 2024: Pembentukan, Masa Kerja, dan Gajinya

9 hari lalu

Pantarlih Pemilu 2024: Pembentukan, Masa Kerja, dan Gajinya

Pantarlih salah satu badan yang membantu KPU


Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

11 hari lalu

Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

Bawaslu Kota Depok berharap pemerintah memfasilitasi mereka menyediakan kantor permanen