ICW Sebut Moeldoko Tak Bisa Adukan Kajian Soal Ivermectin Pakai UU ITE

Reporter

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal (Purn) Moeldoko

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch menyakini hasil kajian mereka soal peredaran obat Covid-19 Ivermectin tak mencemarkan nama baik Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko. Sebelumnya, kubu Moeldoko melayangkan somasi ketiga kepada ICW.

“Penelitian yang dilakukan ICW dilakukan atas dasar kepentingan umum, tidak ada niat untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, penelitian ini ditujukan untuk menghidupkan ruang kritik dan pengawasan pada tindakan pejabat publik,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, lewat keterangan tertulis, Sabtu, 21 Agustus 2021.

Kurnia mengatakan kubu Moeldoko tak bisa melaporkan peneliti ICW ke polisi atas dasar pencemaran nama baik menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Merujuk pada SKB 3 Kementerian/Lembaga soal pedoman UU ITE, maka tidak dapat dipidana apabila konten atau informasi yang dirujuk merupakan suatu penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau kenyataan.

“Penelitian yang dilakukan ICW berdasarkan fakta dan data yang bisa dipertanggungjawabkan, didasarkan pada teori mengenai konflik kepentingan yang sudah menjadi rujukan di berbagai penelitian,” kata dia.

Kurnia mengatakan ICW bersama kuasa hukum telah membalas dua surat somasi. Bahkan, dalam surat balasan kedua, ICW tidak hanya mengirimkan ke mantan Panglima TNI itu, namun juga ke Presiden Joko Widodo. Sebab, bagi ICW, persoalan ini penting untuk diketahui oleh Presiden karena terkait langsung dengan tindakan seorang pejabat publik.

Kurnia berkata ICW sudah lebih dari sepuluh kali mengeluarkan produk penelitian mengenai potensi korupsi di masa pandemi. Maka itu, tudingan adanya motif politik dalam penelitian Ivermectin tidak terbukti.

Kurnia mengatakan ICW juga tidak pernah menuding Kepala KSP ini mencari untung dalam peredaran Ivermectin. Dalam penelitiannya, kata dia, ICW menyoroti indikasi adanya konflik kepentingan dalam peredaran obat Covid-19 itu.

Untuk ekspor beras sendiri, ICW sudah berulang kali melakukan klarifikasi, bahwa kerja sama yang dimaksud adalah pelatihan petani antara HKTI dan PT Noorpay Nusantara di Thailand. “ICW meminta kuasa hukum Moeldoko agar fokus ke persoalan utama penelitian ICW, dan tidak perlu berbicara mengenai ekspor beras yang dapat mengaburkan temuan utama dari penelitian ICW ini,” ujar Kurnia.

Baca: Moeldoko Layangkan Somasi Terakhir ke ICW






Terpopuler: 7 Gerai Transmart Tutup, Gaji Kepala Otorita IKN Bambang Susantono Rp 172,7 Juta per Bulan

14 jam lalu

Terpopuler: 7 Gerai Transmart Tutup, Gaji Kepala Otorita IKN Bambang Susantono Rp 172,7 Juta per Bulan

Tujuh Gerai milik PT Trans Retail Indonesia atau Transmart akan ditutup. Gaji Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mencapai Rp 172,7 juta per bulan


Moeldoko Bicara Tantangan Kendaraan Listrik: Sosialisasi Baterai Saja Tak Mudah

1 hari lalu

Moeldoko Bicara Tantangan Kendaraan Listrik: Sosialisasi Baterai Saja Tak Mudah

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengajak industri otomotif nasional untuk terus mengembangkan kendaraan listrik di Tanah Air


Musra Relawan Jokowi Diikuti Kelompok Pendukung Ganjar Pranowo hingga Arsjad Rasjid

4 hari lalu

Musra Relawan Jokowi Diikuti Kelompok Pendukung Ganjar Pranowo hingga Arsjad Rasjid

Musra relawan Jokowi di Yogyakarta diikuti berbagai kelompok yang mendukung tokohnya masing-masing.


ICW Anggap Perpanjangan Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Berpotensi Suburkan Oligarki

4 hari lalu

ICW Anggap Perpanjangan Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Berpotensi Suburkan Oligarki

ICW menemukan setidaknya ada tiga masalah jika usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa diakomodasi.


Tito Karnavian Minta Aparat Jangan Tindak Pemerintah, ICW: Pola Pikir Itu Penting Diluruskan

6 hari lalu

Tito Karnavian Minta Aparat Jangan Tindak Pemerintah, ICW: Pola Pikir Itu Penting Diluruskan

ICW menyarankan kepada Tito Karnavian agar melihat data KPK. Sejak 2004 hingga 2022, setidaknya ada 178 kepala daerah diproses hukum kasus korupsi.


Isu Jokowi Bakal Reshuffle Kabinet Kian Santer, KSP Moeldoko: Aduh Aku Masih Belum Tahu

8 hari lalu

Isu Jokowi Bakal Reshuffle Kabinet Kian Santer, KSP Moeldoko: Aduh Aku Masih Belum Tahu

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengaku tidak tahu dan enggan berkomentar banyak terkait adanya reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo.


Moeldoko Ajak Tanam Cabai dari Bantaran Ciliwung di Depok, Ia Sebut buat Tekan Inflasi

8 hari lalu

Moeldoko Ajak Tanam Cabai dari Bantaran Ciliwung di Depok, Ia Sebut buat Tekan Inflasi

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengajak masyarakat bantaran Sungai Ciliwung menanam cabai untuk ketahanan pangan dan menekan inflasi.


Moeldoko Minta Seluruh Personel KSP Wajib Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

17 hari lalu

Moeldoko Minta Seluruh Personel KSP Wajib Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko bersama Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin menyerahkan santunan senilai total Rp342 juta kepada ahli waris dari almarhum Sandjaja yang merupakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan KSP.


Moeldoko : Durian Indonesia Berpotensi Menjadi Komoditas Ugulan di Pasar Dunia

19 hari lalu

Moeldoko : Durian Indonesia Berpotensi Menjadi Komoditas Ugulan di Pasar Dunia

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, durian Indonesia dapat menjadi komoditas unggul di pasar dunia, menyaingi durian asal Thailand.


Kunjungi Warung Kopi Tradisional Legendaris Bangka, Moeldoko Didukung Jadi Capres

19 hari lalu

Kunjungi Warung Kopi Tradisional Legendaris Bangka, Moeldoko Didukung Jadi Capres

Moeldoko hanya tersenyum saat warga Pulau Bangka menyebut dirinya sebagai calon presiden atau capres. Dia memilih menikmati kopi.