Keterisian Ruang Isolasi Rumah Sakit Jawa Barat Menurun

Reporter:
Editor:

Erwin Prima

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pasien menjalani perawatan di pelataran IGD RSUD dr Soekardjo, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu, 23 Juni 2021. asien terpaksa antre bahkan belasan diantaranya terpaksa menunggu di lorong IGD dikarenakan ruang isolasi Covid-19 di RSUD dr Soekardjo penuh dengan Bed Occupancy Rate (BOR) melebihi 100 persen. ANTARA/Adeng Bustomi

    Sejumlah pasien menjalani perawatan di pelataran IGD RSUD dr Soekardjo, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu, 23 Juni 2021. asien terpaksa antre bahkan belasan diantaranya terpaksa menunggu di lorong IGD dikarenakan ruang isolasi Covid-19 di RSUD dr Soekardjo penuh dengan Bed Occupancy Rate (BOR) melebihi 100 persen. ANTARA/Adeng Bustomi

    TEMPO.CO, Bandung - Pusat Koordinasi dan Informasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar) mencatat tren penurunan tingkat keterisian ruang isolasi (BOR) rumah sakit. Pada 20 Agustus data BOR Jawa Barat 20,6 persen, dan pada 21 Agustus turun kembali menjadi 24,99 persen. BOR Jawa Barat mencatatkan angka tertinggi pada 28 Juni 2021, yakni 91,6 persen.

    “Berita baiknya BOR hari ini di 24 persen, menjadi keterisian rumah sakit terendah dalam sejarah pandemi Covid-19 di Jabar,”  kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Sabtu, 21 Agustus 2021.

    Sebelumnya, Ridwan Kamil mengatakan, kendati keterisian menurun jumlah kasus aktif masih relatif banyak. Mayoritas menjalani perawatan di rumah dengan isolasi mandiri. “Mayoritas pasien Covid Jawa Barat bukan di rumah sakit tapi di rumah-rumah,” kata dia, Jumat.

    Ridwan Kamil mengatakan fokus pada penanganan kasus Covid-19 saat ini pada pasien isoman. Daerah diminta menugaskan aparatnya untuk mengawasi pasien isoman. “Isoman itu dua, membaik atau memburuk. Kalau membaik Alhamdulillah, kalau memburuk segera lakukan prosedur tindakan perujukan dan lain-lain,” kata dia.

    Ridwan Kamil mengatakan, pasokan oksigen yang saat ini surplus sebesar 174 ton per hari dengan turunnya BOR rumah sakit. Pasokan oksigen Jawa Barat per 19 Agustus 2021 menembus 388 ton per hari. Selama lonjakan kasus Covid-19 sebulan terakhir ini, 70 persen pasokan oksigen diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit. Dengan surplus tersebut, pasokan oksigen dimintanya diprioritaskan bagi pasien isolasi mandiri di rumah-rumah.

    “Kalau dulu 70 persen rumah sakit, 30 persen warga, sekarang ubah. Oksigen di isi di tabung-tabung kecil, menjadi 70 isoman dan 30 persen rumah sakit,” kata Ridwan Kamil.

    Pemerintah Jawa Barat misalnya membuka fitur baru bernama Omat (Oksigen untuk Masyarakat) di aplikasi Pikobar (Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat). Fitur tersebut di akses lewat menu Isolasi Mandiri.

    “Kita akan atur sehingga mereka yang sedang butuh bisa dikirimi dengan cepat. Mereka yang sudah sembuh yang pegang tabung oksigen bisa dipinjamkan melalui pemerintah provinsi Jawa Barat. Atau bisa tanda kutip di iklankan sehingga masyarakat bisa membantu masyarakat yang pengirimannya kita fasilitasi,” kata Ridwan Kamil.

    Kondisi kasus penyebaran yang menurun juga dimanfaatkan untuk menggenjot vaksinasi. Pekan depan misalnya, Jawa Barat mengejar target untuk menaikkan kecepatan vaksinasi menjadi 400 ribu per hari.

    “Kalau 400 ribu tidak terapai, maka Jawa Barat akan lewat bulan Desembernya. Tapi, saya bilang ke pemerintah pusat, jangan kami di target Desember selesai tapi vaksin di keteng-keteng, harus 15 juta dosis per bulan karena dengan itu kita bisa kejar,” kata Ridwan Kamil.

    Ridwan Kamil mengatakan, vaksinasi saat ini dilakukan oleh pemerintah daerah dan TNI-Polri. Kecepatan vaksinasi yang dilakukan pemerintah daerah di Jawa Barat saat ini menembus 192 ribu per hari. “Yagn TNI-Polri sebagian masih belum terlaporkan, jadi feeling kita sudah lebih di atas 200 ribu,” kata dia.

    Ridwan Kamil mengatakan, program vaksinasi 3in1 salah satu yang diharapkan bisa menggenjot kecepatan vaksinasi.  “Kita akan push di sekolah dengan konsep 3in1, satu anak bawa dua orang tuanya dimulai tanggal 26 Agustus maka 400 ribu per hari akan tercapai. Ini kita sedang siapkan, di mana nak yang berusia 12-18 tahun wajib membawa dua orang tuanya, sehingga sekali nyuntik ada tiga orang,” kata dia.

    Sejumlah cara dilakukan untuk mendorong kecepatan vaksinasi Jawa Barat. Di antaranya dengan vaksinator keliling dengan target sasaran lansia, serta vaksinasi di lokasi yang khusus bagi ibu hamil. “Jadi semua harus keurus sesuai dengan kondisi fisik yang kita sesuaikan,” kata Ridwan Kamil.

    Ridwan Kamil mengatakan, Jawa Barat menjadi provinsi yang paling beresiko dalam situasi pandemi ini karena warganya paling banyak jumlahnya. “Kita masih terus meminta pemerintah pusat untuk menambah vaksin Jawa Barat sesuai proporsinya. Kita tidak minta di lebih-lebihkan tapi minta proporsional. Karena jumlah kami yang harus disuntik banyak sekali, 37 juta jiwa kali 2 dosis, itu sudah 75 juta dosis yang kami butuhkan sampai Desember, atau 15 juta dosis per bulan, atau 400-500 ribu dosis per hari,” kata dia.

    Ridwan Kamil mengatakan, infrastruktur kesehatan di Jawa Barat hanya sanggup menjangkau 60 persen kecepatan vaksinasi tersebut yang ditargetkan 400 ribu vaksin per hari. “Kesanggupan infrastruktur kesehatan di Jawa Barat hanya 60 persen. Maka 40 persennya saya mohonkan semua pihak untuk datang memberskan vaksinasi ini,” kata dia.

    Ridwan Kamil mengatakan, penurunan harga tes PCR diharapkan mempermudah masyarakat mengaksesnya. “Rakyat sudah susah, kalau bepergian harus PCR dengan harga Rp 1 juta itu berat sekali,” kata dia.

    Ridwan Kamil mengatakan, akan pemerintah provinsi akan mengawasi pelaksanaan penurunan harga tes PCR tersebut. “Kita akan kawal. Walau pun di India sangat murah di bawah Rp 100 ribu, kita turunkan dulu dari Rp 1 jutaan ke Rp 400-500 ribu,” kata dia.

    Ridwan Kamil mengatakan, rumah sakit provinsi di Jawa Barat sudah menurunkan tarif tes PCR. “Bahkan kalau ada anggarannya bisa digratiskan, tapi kalau tidak, semurah-murahnya supaya rakyat bisa,” kata dia.

    Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmadja mengatakan, kasus aktif Covid-19 di Jawa Barat menembus 52 ribu orang. Data kasus aktif tersebut masih bercampur dengan kasus lama. “Kami sudah menyisir kembali, karena ada data-data yang memang seharusnya sudah dibersihkan, ada data lama yang masuk ke saat ini. Mudah-mudahan Jawa Barat terus menurun kasus-kasus harian ini. Kasus aktif kita juga menurun. Saat ini di angka 7,9 persen, yaitu kasus aktif ini adalah prosentase kasus aktif harian dibagi kasus terkonfirmasi,” kata dia, Jumat, 21 Agustus 2021.

    Setiawan mengatakan, tingkat kesembuhan pasien Covid-19 Jawa Barat di atas rata-rata nasional yakni 90,29 persen. “Namun tingkat kematian ini juga kelihatannya ada peningkatan, (tingkat kematian) di angka 1,78 persen, tapi kami masih berupaya untuk mengklarifikasi kembali data-datanya,” kata dia.

    Zona resiko penyebaran Covid-19 di Jawa Barat saat ini berada di zona oranye untuk seluruh kabupaten/kotanya.

    Setiawan mengatakan, sebagian besar pasien Covid-19 di Jawa Barat berada di rumah-rumah. Lebih dari 4 ribu orang dirawat di rumah sakit, 578 orang di pusat isolasi terpadu, dan 3.800 orang berada di pusat isolasi di desa/kelurahan. “Isolasi mandiri ini 43 ribu, kalau datanya masih kita asumsikan akurat,” kata dia.

    Ketua Harian Satuan Tugas Covid-19 Jawa Barat, sekaligus Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Jawa Barat, Dewi Sartika mengatakan, laboratorium yang menyediakan jasa layanan tes PCR meminta waktu untuk penyesuaian harga baru. “Pada dasarnya asosiasi yang melaksanakan, atau lab-lab itu mereka setuju dengan keputusan pemerintah. Namun mereka minta waktu untuk menyesuaikan,” kata dia, Jumat, 20 Agustus 2021.

    Dewi mengatakan, ada dua jenis layanan tes PCR yang diselenggarakan oleh laboratorium penyedia jasa layanan tes tersebut. “Tes PCR ini ada yang memang PCM, jadi (tes) PCR yang konvensional. Yang konvensional itu biasanya lebih dari 1 hari atau 24 jam. Tetapi ada yang cepat cuman 50 menit, maksimal 2 jam ini harganya beda,” kata dia.

    Dewi mengatakan, laboratorium penyedia jasa tes PCR tersebut mengaku hanya bisa menurunkan mengikuti harga yang ditetapkan pemerintah untuk tes model konvensional. “Untuk konvensional mereka menyatakan bisa menyesuaikan. Kalau yang cepat kelihatannya kalau di angka itu di sekitar Rp 650 ribu. Itu minta waktu,” kata dia.

    Dewi mengatakan, alasan penyedia jasa meminta waktu karena stok alat tes yang dimiliki saat ini ada yang dibeli di harga lama. “Beberapa lab itu kemarin beli dalam positioning impor masih di harga yang lama. Jadi mereka ada wacana meminta waktu, seperti itu kira-kira yang terkait PCR. Tapi pada umumnya mereka akan menyesuaikan dengan kebijakan yang sudah disampaikan oleh  pemerintah,” kata dia.

    Dewi mengatakan, Dinas Kesehatan akan melakukan pengawasan dan memberi sanksi bagi penyedia jasa tes PCR yang belum menurunkan tarifnya. “Tugas Dinas Kesehatan apabila memang ada harga-harga yang lebih dari yang ditekankan pemerintah. Memang tugasnya pengawasan,” kata dia.

    Namun, ada permintaan agar sanksi yang diberikan saat ini baru berupa teguran tertulis. “Mereka juga meminta untuk dilakukan teguran secara tertulis. Mohon tidak melibatkan yang lain dulu karena mereka saat ini sedang menyesuaikan,” kata Dewi Sartika.

    Data Pikobar mencatat per 21 Agustus 2021, penambahan kasus aktif Jawa Barat di angka 1.747 kasus. Dengan jumlah kasus aktif 51.837 orang, berkurang 250 orang dari sehari sebelumnya. Total pasien Covid-19 meninggal dunia sebanyak 12.410 orang, bertambah 343 orang.

    Pikobar juga mencatat tingkat keteresian (BOR) rumah sakit 24,99 persen per 20 Agustus 2021 berada. Rinciannya 4.167 tempat tidur terisi dari total tempat tidur sebanyak 16.672 tempat tidur yang tersebar di 387 rumah sakit di Jawa Barat. Lima rumah sakit dengan kapasitas tempat tidur terbanyak hanya terisi kurang dari 35 persen. Yakni RS Dustira Cimahi 70 terisi dari kapasitas 350 tempat tidur, RSHS Bandung 63 terisi dari 322 tempat tidur, RSUD Cibinong Bogor 75 terisi dari 279 tempat tidur, RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid 86 terisi dari 245 tempat tidur, serta RSUD Gunung Jati 37 terisi dari 217 tempat tidur.

    Baca:
    Koalisi Sebut Masih Ada Keluarga Pasien Covid-19 Bayar Biaya Rawat Ratusan Juta


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.