Taliban Ambil Alih Afghanistan, Anggota DPR Minta BIN dan Pemerintah Waspada

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota pasukan Taliban berjaga-jaga di sebuah pos pemeriksaan dengan memegang senapan M16 di Kabul, Afghanistan, 17 Agustus 2021. Senapan M16 memiliki jangkauan efektif 400-500 meter. REUTERS/Stringer

    Anggota pasukan Taliban berjaga-jaga di sebuah pos pemeriksaan dengan memegang senapan M16 di Kabul, Afghanistan, 17 Agustus 2021. Senapan M16 memiliki jangkauan efektif 400-500 meter. REUTERS/Stringer

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhammad Farhan meminta pemerintah mewaspadai paham radikalisme yang bisa menyusup masuk, di tengah perebutan kekuasaan oleh Taliban di Afghanistan.

    Farhan terutama menyoroti sikap sejumlah tokoh nasional yang ingin merangkul Taliban, seperti Eks Wakil Presiden Jusuf Kalla.

    "Harus disikapi dengan fakta bahwa sikap moderat dan merangkul Pak Jusuf Kalla, beberapa akademisi, dan beberapa ulama NU, mengandung resiko akan ditumpangi oleh kepentingan beberapa kelompok di Indonesia yang memang ingin memasukan paham-paham yang memang bersifat fundamentalistik tersebut," kata Farhan dalam diskusi daring, Sabtu, 21 Agustus 2021.

    Para tokoh nasional itu, kata Farhan, mengatakan bahwa Taliban yang saat ini menguasai Kabul, Afghanistan sudah lebih moderat ketimbang dulu. Mereka juga meyakini bisa mengubah keyakinan Taliban agar tak menjadi radikal.

    Farhan mengatakan Komisi 1 berharap pemerintah konsisten memfilter masuknya paham-paham yang bisa membangkitkan kembali radikalisme di Indonesia.

    "Kami akan meminta pada Badan Intelijen Negara (BIN), Lembaga Pertahanan Nasional, juga beberapa lembaga strategis di TNI dan di Kementerian Luar Negeri untuk memulai sebuah program, bagaimana kita membangun kembali pertahanan agar kita bisa mencegah infiltrasi paham-paham tersebut," kata Farhan.

    Farhan juga meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk bisa lebih aktif melacak kehadiran infiltrasi paham radikal Taliban lewat berbagai macam saluran, terutama media digital. Ia juga berharap Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dapat membangun sebuah pertahanan yang lebih kuat di Indonesia.

    Baca juga: Eks Jamaah Islamiyah Sebut Kemenangan Taliban Bisa Jadi Pintu Rekrutmen Terorisme di Indonesia


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.