Ribuan Rekening Penerima Bansos di Jateng Terblokir, Risma: Senin Harus Clear

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sosial Tri Rismaharini memantau langsung penyaluran bantuan sosial tunai dan bansos beras di Kampung Bugisan, Pekalongan Utara (27/7)

    Menteri Sosial Tri Rismaharini memantau langsung penyaluran bantuan sosial tunai dan bansos beras di Kampung Bugisan, Pekalongan Utara (27/7)

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma mengatakan ada 1.868 rekening keluarga penerima bantuan sosial atau bansos tunai di Jawa Tengah yang terblokir.

    "Kedatangan saya ke sini karena ada yang belum cair, temuannya macam-macam. Saya minta Senin depan sudah clear," kata Risma saat bertemu dengan BNI perwakilan Sragen, Wonogiri dan Surakarta dan para pendamping program Kemensos di Sragen, Jawa Tengah, Jumat, 20 Agustus 2021.

    Risma mengatakan, ia mendapatkan laporan ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum dapat mencairkan bantuan di Sragen, Wonogiri, dan Surakarta.

    Dalam pertemuan tersebut Risma mendapat laporan dari target 37.22 KPM, baru 35.396 yang mencairkan bantuan. Sedangkan 1.829 belum cair. Sementara itu, menurut laporan pendamping PKH sebanyak 1.868 rekening KPM terblokir.

    Karena selama dua bulan bantuan belum dicairkan, maka rekening mereka diblokir. "Rasanya tidak mungkin kalau mereka menunda-nunda mencairkan uangnya, karena mereka butuh. Saya minta Senin depan sudah 'clear' karena kalau ditunda lagi bisa terblokir lagi," ujar Risma.

    Bahkan selama ini untuk memastikan bantuan tersebut diterima oleh KPM, Risma mengaku bersama jajarannya tidak tidur dan tetap bekerja di akhir pekan. Ia juga meminta agar data distribusi bansos diperbaiki antara pihak BNI dengan Kemensos. Ia berharap semua bisa segera diselesaikan.

    Baca juga: Mensos Risma Minta Tak Ada yang Main-main Soal Bansos


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.