DPR Pertanyakan Kewenangan DPD Usul RUU BUMDes

Waka I Komite I DPD RI Dapil Papua Barat Filep Wamafma

INFO NASIONAL – DPR RI mempertanyakan masuknya RUU BUMDes dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) .  RUU yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tersebut masuk daftar Prolegnas tanpa “koreksi” DPR. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kewenangan DPD RI.

Wakil Ketua Komisi V DPR, Muhammad Arwani Thomafi mengatakan bahwa usulan tersebut hanya sekedar pendapat dari DPD. Namun segala keputusan tetap berada di tangan anggota DPR. 

“Jadi tidak melalui Baleg lagi. Oleh Presiden lalu terbit Surpres ke Pimpinan DPR kemudian Rapat Badan Musyawarah (Bamus) menugaskan Komisi V. Jadi ini baru ada RUU dari DPD di periode kali ini dan selama kerja-kerja legislasi,” Kata Arwani, 20 Agustus 2021. 

Kepala Badan Keahlian DPR Inosentios Syamsul juga memberikan tanggapan, bahwa berdasarkan pasal 20 ayat 2 UUD 1945 setiap RUU dibahas oleh DPR bersama Presiden. Bukan dengan DPD. Karena itu, menurutnya, seluruh jalannya persidangan harus dikendalikan oleh DPR. 

Kisruh soal kewenangan tersebut membuat DPD RI Filep Wamafma ikut bersuara. Menurut dia, DPR RI tak seharusnya sibuk mempertanyakan ranah kewenangan usulan RUU tersebut. 

“Sejatinya, kewenangan legislasi DPD RI tidak boleh diragukan. Baca lagi Pasal 22D ayat 1, 2 dan 3 UUD 1945 serta Putusan MK yang mengafirmasi kembali posisi DPD” ujar alumni magister Hukum Unhas ini. 

Menurutnnya, konstruksi Pasal 22D yang terdapat pada Konstitusi tersebut menggarisbawahi sejauh mana peran DPD dalam mengajukan usulan RUU, membahas, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU. 

Namun menurut Filep, dalam proses perumusan UU, DPD RI seringkali hanyalah dijadikan pelengkap, sebagaimana dalam Pasal 22 D disebutkan kata “ikut”, yang sekadar bermakna “partisipasi”, suatu  constitutional participant, yang perannya sangat terbatas. 

Jika ditilik dari Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012, MK secara tegas mengafirmasi kembali posisi DPD yaitu: (1) terlibat dalam pembuatan Program Legislasi guna mewakili kepentingan daerah, (2) berhak mengajukan RUU sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, (3) membahas RUU secara penuh dan bukan sekadar partisipan, sehingga DPR dan Pemerintah tidak boleh membatasi ruang DPD terkait hal ini. 

Sementara terkait pengajuan RUU, MK memutuskan bahwa kedudukan DPD sama dengan DPR dan Presiden dalam hal mengajukan RUU. DPD juga dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas, dan usul RUU dari DPD tidak menjadi usul RUU DPR, sehingga pembahasan RUU dilakukan secara tripartit antara Presiden, DPD, dan DPR, atau bukan diwakili/berhadapan dengan fraksi-fraksi di DPR.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Filep menekankan agar kisruh soal kewenangan DPD RI harus ditanggapi secara tegas. 

“Pernyataan anggota DPR RI tersebut keliru dan merendahkan institusi DPD RI. Kita minta agar yang bersangkutan menyampaikan permohonan maaf dan layak ditegur oleh Ketua fraksi yang bersangkutan,”  kata Wakil Ketua I Komite I DPD RI ini.

“Dengan demikian, dalam konteks RUU BUMDes, pembahasan RUU ini harus diberlakukan secara sama sebagaimana bila RUU berasal dari inisiatif Presiden ataupun DPR. Dalam hal pembahasan RUU yang diusulkan oleh DPD, MK berpendapat bahwa DPD diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan Presiden memberikan pandangan. Maka sesungguhnya tidak ada alasan untuk menolak atau merasa ragu dengan RUU yang diusulkan DPD RI.” Ujar Filep.

Ia menyebut bahwa DPD memiliki kewenangan penuh dan tak terbagi terkait pengusulan RUU BUMDes. DPD memiliki hak untuk memberikan penjelasan terkait RUU ini, yang kemudian akan ditanggapi secara tripartit oleh Presiden dan DPR.  (*)






Rapim MPR: Pergantian Pimpinan MPR dari DPD Tunggu Inkracht

13 hari lalu

Rapim MPR: Pergantian Pimpinan MPR dari DPD Tunggu Inkracht

MPR tidak akan mencampuri urusan internal DPD.


Profil Komeng, Komedian Senior yang Hijrah ke Politik

18 hari lalu

Profil Komeng, Komedian Senior yang Hijrah ke Politik

Setelah sukses di dunia komedi, Komeng mantap maju sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah


Sylviana Murni Ingin Temui Heru Budi Hartono, Sebut Anies Baik Tapi Perlu Dilengkapi

17 Oktober 2022

Sylviana Murni Ingin Temui Heru Budi Hartono, Sebut Anies Baik Tapi Perlu Dilengkapi

Sylviana Murni mengatakan, pihaknya ingin segera menemui Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membahas dan memberi masukan.


Berharap RUU Daerah Kepulauan Dapat Perhatian Pemerintah

29 September 2022

Berharap RUU Daerah Kepulauan Dapat Perhatian Pemerintah

Pemerintah pusat dan fraksi-fraksi di DPR diharapkan memperhatikan pentingnya RUU Daerah Kepulauan.


Anies Baswedan di Mata Fahira Idris: Bikin Lompatan, Pengganti Harus Berkualitas

14 September 2022

Anies Baswedan di Mata Fahira Idris: Bikin Lompatan, Pengganti Harus Berkualitas

Fahira Idris menyebutkan Gubernur Anies Baswedan telah meletakkan standar tinggi bagi penggantinya.


Sylviana Murni Ingin Kompetisi Tari Moderen Diperbanyak, Jadi Agenda Tahunan

11 September 2022

Sylviana Murni Ingin Kompetisi Tari Moderen Diperbanyak, Jadi Agenda Tahunan

Sylviana Murni mendukung Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta Bank DKI menyelenggarakan kegiatan tahunan kompetisi tarian moderen.


Seluruh Fraksi MPR dan DPD Sepakat Terima Laporan tentang PPHN

25 Juli 2022

Seluruh Fraksi MPR dan DPD Sepakat Terima Laporan tentang PPHN

Seluruh fraksi dan DPD sepakat untuk membentuk Panitia Ad Hoc yang akan menyusun rumusan-rumusan bentuk hukum dari PPHN.


Sultan Tidore Apresiasi Perkembangan IWIP

19 Juli 2022

Sultan Tidore Apresiasi Perkembangan IWIP

Ia berharap agar program Corporate Social Responsibility (CSR) PT IWIP bisa lebih ditingkatkan, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.


Ketua DPD: Menaikkan Harga BBM Bukan Solusi

18 April 2022

Ketua DPD: Menaikkan Harga BBM Bukan Solusi

Menaikkan harga bukan solusi yang diharapkan.


Kunker Wakil Ketua DPD RI Kumpulkan Masalah Pembangunan di Kaltara

29 Maret 2022

Kunker Wakil Ketua DPD RI Kumpulkan Masalah Pembangunan di Kaltara

Masih banyak masyarakat di perbatasan dengan Malaysia yang menghadapi keterbatasan infrastruktur jalan.