Menaker Dorong AMHI Bersinergi Hadapi Tantangan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah

INFO NASIONAL -- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengajak Mediator Hubungan Industrial (MHI) yang tergabung dalam Asosiasi Mediator Hubungan Industrial (AMHI) agar bersama-sama bekerja, bersinergi, dan berkolaborasi untuk perubahan lebih baik. 

"Saya mendukung Bu Dirjen untuk terus melakukan sinergi dan kolaborasi di stakeholder Kemnaker karena tak ada pilihan bagi kita untuk bersinergi, berkoordinasi antar stakeholder Ketenagakerjaan," kata Ida dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Kebijakan Terbaru Hubungan Industrial secara virtual di Jakarta, Jumat, 20 Agustus 2021. Forum tersebut dihadiri oleh 836 orang MHI dari berbagai daerah.

Menaker Ida mengatakan, saat ini masyarakat terutama pekerja menghadapi tantangan-tantangan disrupsi ganda.  Resesi perekonomian dan berkurangnya lapangan kerja akibat pandemi jadi tantangan pertama. Tantangan berikutnya yakni masuknya era automatisasi yang datang lebih cepat akibat tidak terbendungnya laju digitalisasi di tengah pandemi.

Namun, Ida yakin AMHI memiliki komitmen mengelola talenta-talenta mandiri, profesional, dan modern yang bisa membawa pengurus dan anggotanya untuk melakukan pembinaan kepada pekerja dan pengusaha bagi hubungan industrial harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

"Semua tenaga fungsional memiliki peran strategis. Teman-teman mediator memiliki fungsi dan peran sangat strategis. Teman-teman pengawas memiliki fungsi strategis. Kalau semua kita, merasa menjadi bagian penting, maka betapa ringannya menghadapi dua tantangan tadi," kata Ida.

Salah satu elemen penting penerapan prinsip hubungan industrial, kata Ida, adalah penilaian hubungan industrial di perusahaan. Untuk menjalankan penilaian ini, diperlukan pedoman sebagai parameter bagi perusahaan yang akan memperoleh penilaian hubungan industrial.

Sebab itu, Ida berharap adanya aplikasi penilaian hubungan industrial di perusahaan ini akan membuat proses penilaian hubungan industrial di perusahaan menjadi semakin mudah, simpel dan akurat. Sehingga pada akhirnya akan berkontribusi positif pada proses harmonisasi hubungan industrial di berbagai sektor.

"Adanya Aplikasi Penilaian Hubungan Industrial di Perusahaan ini, AMHI harus optimistis menatap masa depan, harus percaya diri dan berani menghadapi tantangan kompetisi global. Harus yakin bahwa MHI mampu," ujar Ida.

Dia menjelaskan, dengan disahkannya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bukan berarti tugas pemerintah telah selesai, mengingat pengaturan substansi dalam UU Ciptaker masih bersifat pokok dan umum. UU Ciptaker juga mengamanatkan pengaturan lebih lanjut yang mengatur beberapa substansi dalam regulasi setingkat Peraturan Pemerintah.

Pemerintah Pusat menaruh harapan kepada seluruh pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten/kota melalui para MHI di daerah agar melakukan penguatan organisasi dengan membangun komunikasi dan dialog dengan stakeholder.

"Pemerintah pun mendorong tumbuhnya SDM unggul dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam rangka memberi solusi yang konstruktif dan visioner pasca pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan," ucap Ida.

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan ada dua hal utama yang disosialisasikan kepada para MHI. Pertama, Kepmenaker Nomor 104 Tahun 2021 terkait pedoman pelaksanaan hubungan kerja selama masa pandemi Covid-19. Kepmenaker ini menjadi pedoman bagi semua pelaku hubungan industrial dalam menjaga keberlangsungan usaha dan bekerja.

Kedua, mengenai aplikasi penilaian hubungan industrial di perusahaan. Aplikasi menjadi instrumen yang sangat membantu kelancaran pelaksanaan tugas MHI dalam melakukan pembinaan hubungan industrial di tingkat perusahaan. Terutama untuk memetakan tingkat kerawanan atau potensial perselisihan hubungan industrial di setiap perusahaan.

"Selain memetakan kondisi nyata hubungan industrial di tingkat perusahaan, aplikasi ini menjadi potensial sumber data bagi para MHI dalam membina hubungan industrial di perusahaan sekaligus menghindari perselisihan hubungan industrial," katanya. (*)






Menaker Sebut Kesehatan dan Jaminan Sosial Pekerja Rumah Tangga Diatur dalam RUU PPRT

21 hari lalu

Menaker Sebut Kesehatan dan Jaminan Sosial Pekerja Rumah Tangga Diatur dalam RUU PPRT

Menaker mengatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang saat ini masuk dalam prioritas DPR.


Menaker Beberkan Tantangan Penurunan Pengangguran di Indonesia, Apa Saja?

21 hari lalu

Menaker Beberkan Tantangan Penurunan Pengangguran di Indonesia, Apa Saja?

Ida mengatakan dari 2,8 juta pengangguran yang mengalami hopeless of job itu, sekitar 76,90 persen merupakan pengangguran berpendidikan rendah.


Komisi IX DPR RI Beberkan Alasan Rapat Perpu Cipta Kerja dengan Menaker Digelar Tertutup

27 hari lalu

Komisi IX DPR RI Beberkan Alasan Rapat Perpu Cipta Kerja dengan Menaker Digelar Tertutup

Komisi IX DPR RI menjelaskan alasan rapat kerja Perpu Cipta Kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah digelar tertutup.


Menaker Wajibkan Perusahaan Terapkan Perppu Cipta Kerja

31 hari lalu

Menaker Wajibkan Perusahaan Terapkan Perppu Cipta Kerja

Menaker Ida Fauziyah mengklaim pembentukan Perppu Cipta Kerja telah melibatkan semua pemangku kepentingan.


Muhaimin Iskandar, Ida Fauziyah dan Nihayatul Warifoh Tandatangani Petisi Komitmen Perlindungan Anak

31 hari lalu

Muhaimin Iskandar, Ida Fauziyah dan Nihayatul Warifoh Tandatangani Petisi Komitmen Perlindungan Anak

Muhaimin Iskandar menginisiasi petisi perlindungan anak untuk mendorong kontrol yang lebih kuat dari pemerintah.


Menaker Beri Empat Pesan ke Pekerja Migran Indonesia: Berangkatlah dengan Cara Benar

44 hari lalu

Menaker Beri Empat Pesan ke Pekerja Migran Indonesia: Berangkatlah dengan Cara Benar

Menaker memberikan empat pesan pada pekerja migran Indonesia (PMI) melalui akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan pada Ahad, 25 Desember 2022.


RI Buka Peluang Magang ke Korea Selatan

3 Desember 2022

RI Buka Peluang Magang ke Korea Selatan

Indonesia telah meneken nota kesepahaman mengenai magang dengan Korean Federation Small Business atau KSFB.


UMP DKI Jakarta Alami Kenaikan 5,6 Persen, Begini Cara Hitung Upah Minimum Provinsi

29 November 2022

UMP DKI Jakarta Alami Kenaikan 5,6 Persen, Begini Cara Hitung Upah Minimum Provinsi

UMP 2023 dihitung dengan mempertimbangkan penyesuaian nilai upah minimum berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. UMP DKI Jakarta naik 5,6 persen.


KPK Bilang Penyelidikan Kasus Kardus Durian Masih Berlanjut

29 November 2022

KPK Bilang Penyelidikan Kasus Kardus Durian Masih Berlanjut

KPK mengaku masih kesulitan untuk menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Dua orang saksi kunci kasus tersebut telah meninggal.


Menaker Minta Lulusan UGM Tidak Sumbang Angka Pengangguran

22 November 2022

Menaker Minta Lulusan UGM Tidak Sumbang Angka Pengangguran

Hal itu diungkapkan Menaker saat memberikan pembekalan kepada calon wisudawan program sarjana dan diploma UGM.