Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Terbitkan Buku Demokrasi Tanpa Demos, LP3ES: Upaya Menantang Oligarki

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Mahasiswa duduk di jalan saat aksi pawai alegoris mahasiswa di Bandung, Kamis, 9 Juli 2020. Mereka mengecam oligarki di pemerintahan yang tidak pro rakyat serta munculnya pengajuan beberapa RUU kontroversial. TEMPO/Prima Mulia
Mahasiswa duduk di jalan saat aksi pawai alegoris mahasiswa di Bandung, Kamis, 9 Juli 2020. Mereka mengecam oligarki di pemerintahan yang tidak pro rakyat serta munculnya pengajuan beberapa RUU kontroversial. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial alias LP3ES merilis buku berjudul Demokrasi tanpa Demos dalam rangka memperingati 50 tahun lamanya mereka berkiprah di Tanah Air. Di samping itu, buku tersebut pun lahir dari refleksi atas kondisi kemunduran demokrasi.

"Ini adalah ikhtiar mendorong konsolidasi demokrasi yang tidak kita biarkan selalu terus menerus dikuasai oligarki. Ini adalah upaya menantang oligarki," ujar Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto, Kamis, 19 Agustus 2021.

Wijayanto mengatakan buku ini juga sebagai tindak lanjut dari project webinar series Forum 100 Ilmuwan Sosial dan Politik. Selain itu, webinar ini pun menjadi acara puncak dari Sekolah Demokrasi LP3ES.

Forum diskusi ini mengundang tujuh ilmuwan yang terlibat dalam Forum 100 Ilmuwan tersebut untuk memperkaya perspektif publik terkait dengan kemunduran demokrasi. Mereka ialah Wijayanto, Jeffrey Winters, Ward Berenschot, Yatun Sastramidjaja, Dirk Tomsa, Olle Tornquist, Andreas Ufen, dan Eve Warburton. Diskusi tersebut membahas mulai dari oligarki, masalah lingkungan, hingga partai politik serta korupsi.

Wijayanto menyampaikan LP3ES bermaksud untuk memperkuat konsolidasi masyarakat sipil, melalui jejaring intelektual, sehingga dapat menstimulus lahirnya generasi baru. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui Forum 100 Ilmuwan yang membuahkan Demokrasi tanpa Demos maupun Sekolah Demokrasi.

"Kami menghadirkan berbagai perspektif demokrasi dan refleksi atas kondisi demokrasi bangsa yang kian memprihatinkan," kata Wijayanto.

Ia mengatakan ide awal buku Demokrasi Tanpa Demos ini lahir pada penghujung tahun 2020 saat Wijayanto, Aisah Putri Budiarti dan segenap tim menggagas perlunya mengundang ilmuwan dari seluruh dunia. Untuk itu, mereka pun melakukan call for paper kepada para ilmuwan terpilih untuk menulis refleksi mereka terkait masalah-masalah demokrasi di Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya LP3ES yang ke-50.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemudian, muncul ide untuk mengundang mereka berbicara dan mempresentasikan tulisan mereka. Forum itu kemudian diberi nama ‘Forum 100 Ilmuwan’. Seperti namanya, forum ini memanggil tak kurang 100 ilmuwan dari berbagai belahan dunia.

Selama tujuh bulan, Oktober 2020 hingga Juni 2021, ada 28 webinar. Dengan kata lain tiga webinar tiap minggunya. Total ada 135 orang terlibat dalam proyek ini. 77 orang di antaranya menuliskan refleksi kritis dan mempercayakan kepada LP3ES untuk menerbitkannya.

Sebagai apresiasi, kata Wijayanto, LP3ES memajang seluruh orang yang terlibat dalam forum ini, sebagai simbol bahwa lembaga ini lebih memilih untuk membersamai demos dalam merayakan setengah abad usianya. Mereka yang banyak jumlahnya, yang sering kali terlupakan wajahnya.

Ihwal judul buku Demokrasi Tanpa Demos, Wijayanto mengatakan hal tersebut diambil berdasarkan refleksi atas pemikiran kritis yang tertuang di buku ini dan juga pemikiran yang disampaikan pada rangkaian webinar.

"Ada satu garis besar yang menyoroti masalah pelik demokrasi di bangsa ini. Masalah itu tak lain dan tak bukan merupakan hilangnya demos dari proses demokrasi," ujar Wijayanto. "Pemimpin yang terpilih melalui proses yang demokratis justru berputar balik membelakangi masyarakat sipil -mengkhianati nilai-nilai demokrasi."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dosen Politik Universitas Udayana Sebut 5 Skenario Potensial Putusan Sengketa Pilpres oleh Hakim MK

2 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Dosen Politik Universitas Udayana Sebut 5 Skenario Potensial Putusan Sengketa Pilpres oleh Hakim MK

Dosen Ilmu Politik Universitas Udayana (Unud) prediksi 5 skenario potensial putusan MK sengketa Pilpres 2024 yang akan di gelar Senin, 22 April 2024


Serikat Pekerja PLN Tolak Skema Power Wheeling yang Dinilai Untungkan Oligarki, Ini Alasannya

18 hari lalu

Ilustrasi - Distribusi produk biomassa untuk memasok bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Foto: ANTARA/HO-PLN
Serikat Pekerja PLN Tolak Skema Power Wheeling yang Dinilai Untungkan Oligarki, Ini Alasannya

Serikat Pekerja PLN menolak masuknya skema power wheeling dalam RUU Energi Baru dan Terbarukan karena dinilai menguntungkan oligarki


Kelompok Pemantau Eopa: Pemilu Turki Belum Sepenuhnya Kondusif bagi Demokrasi

21 hari lalu

Presiden Turki Tayyip Erdogan berpose bersama para pendukungnya saat ia meninggalkan tempat pemungutan suara selama pemilihan lokal di Istanbul, Turki 31 Maret 2024. Murat Kulu/PPO/Handout via REUTERS
Kelompok Pemantau Eopa: Pemilu Turki Belum Sepenuhnya Kondusif bagi Demokrasi

Kelompok pemantau pemilu dari Dewan Eropa mengatakan lingkungan pemilu Turki masih terpolarisasi dan belum sepenuhnya kondusif bagi demokrasi.


Respons Bambang Widjojanto Soal MK Panggil 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres

21 hari lalu

Kuasa Hukum pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) dalam perkara sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
Respons Bambang Widjojanto Soal MK Panggil 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres

Bambang Widjojanto menilai MK ingin sungguh-sungguh memeriksa setiap bukti dalam sidang sengketa Pilpres 2024.


Ketika Ganjar dan Mahfud Md Kompak Berharap MK Selamatkan Demokrasi

26 hari lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Ketika Ganjar dan Mahfud Md Kompak Berharap MK Selamatkan Demokrasi

Mahfud Md berharap MK mengambil langkah penting untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia.


Ganjar dan Mahfud Bakal Singgung Kemunduran Demokrasi di Sidang Sengketa Pilpres

27 hari lalu

Capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo (kiri) dan Mahfud MD (kanan) berpegangan tangan usai menyaksikan perhitungan cepat Pilpres 2024 di Posko Pemenangan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. Berdasarkan perhitungan cepat sejumlah lembaga, Ganjar-Mahfud berada di urutan ketiga dalam perolehan suara. ANTARA/M Risyal Hidayat
Ganjar dan Mahfud Bakal Singgung Kemunduran Demokrasi di Sidang Sengketa Pilpres

Mahkamah Konstitusi menjadwalkan pemeriksaan pendahuluan kepada Ganjar dan Mahfud, hari ini, pukul 13.00 WIB.


Deretan Partai Oposisi dari Masa ke Masa

29 hari lalu

Petugas bersiap mengendarai kendaraan yang membawa sejumlah bendera partai politik dan bendera partai lokal saat peluncuran Kirab Pemilu tahun 2024 di Banda Aceh, Aceh, Selasa 14 Februari 2023. Peluncuran Kirab Pemilu tahun 2024 secara serentak di delapan lokasi dan salah satunya di provinsi Aceh dengan tema
Deretan Partai Oposisi dari Masa ke Masa

Oposisi menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi sebagai upaya penerapan mekanisme check and balance, berikut deretan partai oposisi dari masa ke masa.


Aktivis Masyarakat Sipil Sumbar Tolak Dwi Fungsi TNI hingga Dorong Hak Angket

33 hari lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Aktivis Masyarakat Sipil Sumbar Tolak Dwi Fungsi TNI hingga Dorong Hak Angket

Majelis Akademika dan Aktivis Masyarakat Sipil Sumatera Barat menyampaikan delapan tuntuntan untuk penyelamatan demokrasi.


Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

35 hari lalu

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.


UGM dan UI 'Jewer' Lagi Jokowi dengan 3 Poin Kampus Menggugat dan 7 Pokok Seruan Salemba

35 hari lalu

Presiden Joko Widodo mengamati kebun tebu Temugiring PTPN X Batankrajan,  Gedeg, Mojokerto, Jawa Timur, Jumat 4 November 2022. Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau tebu varietas unggul terbaru (tebu NX-04) yang diharapkan dapat mewujudkan swasembada gula dalam lima tahun ke depan. ANTARA FOTO/Umarul Faruq
UGM dan UI 'Jewer' Lagi Jokowi dengan 3 Poin Kampus Menggugat dan 7 Pokok Seruan Salemba

UGM dan UI kembali "menjewer" Jokowi Terbaru adalah Kampus Menggugat dan Seruan Salemba, Berikut poin-poin tuntutan mereka.