Terbitkan Buku Demokrasi Tanpa Demos, LP3ES: Upaya Menantang Oligarki

Reporter

Editor

Amirullah

Mahasiswa duduk di jalan saat aksi pawai alegoris mahasiswa di Bandung, Kamis, 9 Juli 2020. Mereka mengecam oligarki di pemerintahan yang tidak pro rakyat serta munculnya pengajuan beberapa RUU kontroversial. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial alias LP3ES merilis buku berjudul Demokrasi tanpa Demos dalam rangka memperingati 50 tahun lamanya mereka berkiprah di Tanah Air. Di samping itu, buku tersebut pun lahir dari refleksi atas kondisi kemunduran demokrasi.

"Ini adalah ikhtiar mendorong konsolidasi demokrasi yang tidak kita biarkan selalu terus menerus dikuasai oligarki. Ini adalah upaya menantang oligarki," ujar Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto, Kamis, 19 Agustus 2021.

Wijayanto mengatakan buku ini juga sebagai tindak lanjut dari project webinar series Forum 100 Ilmuwan Sosial dan Politik. Selain itu, webinar ini pun menjadi acara puncak dari Sekolah Demokrasi LP3ES.

Forum diskusi ini mengundang tujuh ilmuwan yang terlibat dalam Forum 100 Ilmuwan tersebut untuk memperkaya perspektif publik terkait dengan kemunduran demokrasi. Mereka ialah Wijayanto, Jeffrey Winters, Ward Berenschot, Yatun Sastramidjaja, Dirk Tomsa, Olle Tornquist, Andreas Ufen, dan Eve Warburton. Diskusi tersebut membahas mulai dari oligarki, masalah lingkungan, hingga partai politik serta korupsi.

Wijayanto menyampaikan LP3ES bermaksud untuk memperkuat konsolidasi masyarakat sipil, melalui jejaring intelektual, sehingga dapat menstimulus lahirnya generasi baru. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui Forum 100 Ilmuwan yang membuahkan Demokrasi tanpa Demos maupun Sekolah Demokrasi.

"Kami menghadirkan berbagai perspektif demokrasi dan refleksi atas kondisi demokrasi bangsa yang kian memprihatinkan," kata Wijayanto.

Ia mengatakan ide awal buku Demokrasi Tanpa Demos ini lahir pada penghujung tahun 2020 saat Wijayanto, Aisah Putri Budiarti dan segenap tim menggagas perlunya mengundang ilmuwan dari seluruh dunia. Untuk itu, mereka pun melakukan call for paper kepada para ilmuwan terpilih untuk menulis refleksi mereka terkait masalah-masalah demokrasi di Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya LP3ES yang ke-50.

Kemudian, muncul ide untuk mengundang mereka berbicara dan mempresentasikan tulisan mereka. Forum itu kemudian diberi nama ‘Forum 100 Ilmuwan’. Seperti namanya, forum ini memanggil tak kurang 100 ilmuwan dari berbagai belahan dunia.

Selama tujuh bulan, Oktober 2020 hingga Juni 2021, ada 28 webinar. Dengan kata lain tiga webinar tiap minggunya. Total ada 135 orang terlibat dalam proyek ini. 77 orang di antaranya menuliskan refleksi kritis dan mempercayakan kepada LP3ES untuk menerbitkannya.

Sebagai apresiasi, kata Wijayanto, LP3ES memajang seluruh orang yang terlibat dalam forum ini, sebagai simbol bahwa lembaga ini lebih memilih untuk membersamai demos dalam merayakan setengah abad usianya. Mereka yang banyak jumlahnya, yang sering kali terlupakan wajahnya.

Ihwal judul buku Demokrasi Tanpa Demos, Wijayanto mengatakan hal tersebut diambil berdasarkan refleksi atas pemikiran kritis yang tertuang di buku ini dan juga pemikiran yang disampaikan pada rangkaian webinar.

"Ada satu garis besar yang menyoroti masalah pelik demokrasi di bangsa ini. Masalah itu tak lain dan tak bukan merupakan hilangnya demos dari proses demokrasi," ujar Wijayanto. "Pemimpin yang terpilih melalui proses yang demokratis justru berputar balik membelakangi masyarakat sipil -mengkhianati nilai-nilai demokrasi."






Faisal Basri Kritik Jokowi Soal Larangan Ekspor: Segala Kebijakan Dibajak Kepentingan Oligarki

1 hari lalu

Faisal Basri Kritik Jokowi Soal Larangan Ekspor: Segala Kebijakan Dibajak Kepentingan Oligarki

Faisal Basri mengkritik kebijakan Presiden Jokowi melarang ekspor sejumlah komoditas. Menurut dia, langkah tersebut seringkali sembrono.


75 Persen Dana Insentif Sawit ke 11 Perusahaan Besar, Faisal Basri: Lari ke Oligarki, Pemerintah Zalim

2 hari lalu

75 Persen Dana Insentif Sawit ke 11 Perusahaan Besar, Faisal Basri: Lari ke Oligarki, Pemerintah Zalim

Ekonom Senior UI Faisal Basri blak-blakan soal data penerima insentif sawit dari BPDPKS hanya mengalir ke segelintir perusahaan besar.


Tsai Ing-wen Bertelepon dengan Presiden Republik Cek

7 hari lalu

Tsai Ing-wen Bertelepon dengan Presiden Republik Cek

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen bertelepon dengan Presiden Republik Cek terpilih Petr Pavel selama 15 menit.


Pengamat : Jika Jokowi Setuju Jabatan Kepala Desa 9 Tahun, Demokrasi dalam Bahaya

19 hari lalu

Pengamat : Jika Jokowi Setuju Jabatan Kepala Desa 9 Tahun, Demokrasi dalam Bahaya

Analis Sosial Politik Ubedilah Badrun mengatakan demokrasi dalam bahaya jika Presiden Jokowi setuju masa jabatan kepala desa 9 tahun.


Kepala Desa Minta Masa Jabatan 9 Tahun, Ahli Sebut Merusak Demokrasi

19 hari lalu

Kepala Desa Minta Masa Jabatan 9 Tahun, Ahli Sebut Merusak Demokrasi

Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai perpanjangan jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun, merusak demokrasi.


Perpu Cipta Kerja Disahkan di Luar Prosedur, Ekonom: Oligarki Bakal Kian Kendalikan Politik

32 hari lalu

Perpu Cipta Kerja Disahkan di Luar Prosedur, Ekonom: Oligarki Bakal Kian Kendalikan Politik

Ekonom Indef Didin S Damanhuri memprediksi oligarki akan semakin mengendalikan politik Indonesia, terlihat dari pengesahan Perpu Cipta Kerja.


Sebut Banyak Aturan Terbit di Luar Prosedur, Ekonom Senior Berikan Bukti Oligarki Ekonomi

33 hari lalu

Sebut Banyak Aturan Terbit di Luar Prosedur, Ekonom Senior Berikan Bukti Oligarki Ekonomi

Didin S Damanhuri menilai oligarki ekonomi akan semakin mengendalikan politik Indonesia pada tahun ini.


Singgung KUHP dan Isu Penundaan Pemilu, PKS Sebut Demokrasi Indonesia Mulai Keluar dari Relnya

38 hari lalu

Singgung KUHP dan Isu Penundaan Pemilu, PKS Sebut Demokrasi Indonesia Mulai Keluar dari Relnya

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan sepanjang tahun 2022, tanda-tanda demokrasi Indonesia keluar dari relnya makin menguat


Tolak Jokowi 3 Periode, Projo: Regenerasi Harus Berlanjut

40 hari lalu

Tolak Jokowi 3 Periode, Projo: Regenerasi Harus Berlanjut

Projo menegaskan aspirasi yang menginginkan Jokowi 3 periode bertentangan dengan konstitusi UUD 1945, demokrasi, dan semangat reformasi.


Tolak Wacana Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode, Projo: Isu Ini Berbahaya bagi Jokowi

40 hari lalu

Tolak Wacana Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode, Projo: Isu Ini Berbahaya bagi Jokowi

Projo menyatakan menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi tiga periode.