Demokrat Minta Parlemen Fokus ke Pandemi daripada Amandemen UUD 1945

Reporter

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra (kanan) bersama kuasa hukum DPP Partai Demokrat Bambang Widjojanto (tengah) memegang surat gugatan saat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat di Jakarta, Jumat, 12 Maret 2021. DPP Partai Demokrat melakukan gugatan terkait dengan pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat menyatakan wacana amandemen UUD 1945 di tengah pandemi Covid-19 dinilai tidak bijaksana. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan DPR dan pemerintah seharusnya fokus menangani pandemi karena mengubah konstitusi membutuhkan situasi yang tenang dan kondusif.

Tak hanya itu, Herzaky menilai mengubah UUD 1945 akan menyita sumber daya. Sebab, prosesnya membutuhkan partisipasi publik secara luas. Di sisi lain, pandemi masih membatasi sejumlah kegiatan dan aktivitas masyarakat. “Lebih baik MPR dan DPR RI mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mengawasi kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi,” ujarnya, Kamis, 19 Agustus 2021.

Ia menyarankan parlemen sebaiknya membuat evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan UUD 1945 sebelum melakukan amandemen kelima. Sedangkan perihal wacana membentuk Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), menurut Herzaky, belum adanya hal itu tidak lantas membuat negara kekurangan tata kelola. 

Herzaky menyatakan pemerintah sudah punya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berfungsi sebagai acuan dan panduan untuk kebijakan.

“Yang perlu disepakati saat ini adalah soal bentuk hukum PPHN. Ada tiga opsi, tetapi belum diputuskan oleh MPR yaitu dengan undang-undang, ketetapan MPR, dan mencantumkannya dalam konstitusi dengan mengubah UUD 1945,” tuturnya. 

DPP Partai Demokrat, lanjutnya, khawatir jika amandemen UUD 1945 hanya untuk mengakomodir pembentukan PPHN. Pasalnya, ada beberapa pasal yang harus diubah dan khawatir amendemen malah akan meluas.

“Kalau bikin PPHN, maka nanti siapa yang akan melaksanakannya? Apakah hanya presiden atau semua lembaga negara wajib melaksanakannya, dan apa konsekuensi ketatanegaraan jika tidak dilaksanakan? Tentunya pembahasan ini perlu dibicarakan dengan serius,” ujarnya. 

Oleh karena itu, Partai Demokrat tetap pada pendirian bahwa wacana amendemen UUD 1945 tidak diperlukan saat ini. “Kondisi negara sedang sulit, rakyat sedang susah. Lebih baik waktu dan sumber daya yang ada digunakan untuk membantu rakyat yang sedang kesusahan karena pandemi,” kata Herzaky.

Baca juga: Wacana Penundaan Pilpres 2024, Arsul Sani Sebut Melanggar Konstitusi






Jokowi Cerita Kebingungannya di Awal Pandemi Covid-19 hingga Tolak Lockdown

7 jam lalu

Jokowi Cerita Kebingungannya di Awal Pandemi Covid-19 hingga Tolak Lockdown

Jokowi menyebut akibat kegagapan menangani pandemi, terjadi turbulensi ekonomi dan membuat pertumbuhan ekonomi jatuh.


Koalisi Pengusung Anies Baswedan: Berapa Persentase Presidential Threshold NasDem, Demokrat, dan PKS?

11 jam lalu

Koalisi Pengusung Anies Baswedan: Berapa Persentase Presidential Threshold NasDem, Demokrat, dan PKS?

Berapa persentase presidential threshold Nasdem, PKS, dan Drmokrat untuk mengusung Anies Baswedan bakal Capres 2024?


Mengenal Presidential Threshold 20 Persen dalam Pemilu 2024, Koalisi Anies Baswedan Sudah Cukup?

12 jam lalu

Mengenal Presidential Threshold 20 Persen dalam Pemilu 2024, Koalisi Anies Baswedan Sudah Cukup?

PKS menyebut Anies Baswedan telah memenuhi Presidential Threshold 20 persen setelah diusung 3 partai politik. Lantas apa itu Presidential Threshold?


Tetap Lakukan Karantina Kesehatan meski Pandemi Covid-19 Terkendali

22 jam lalu

Tetap Lakukan Karantina Kesehatan meski Pandemi Covid-19 Terkendali

Pakar mengatakan karantina kesehatan tetap perlu dilakukan meskipun pandemi COVID-19 telah terkendali secara penuh.


China Optimistis Pandemi Covid-19 Akan Segera Berakhir

23 jam lalu

China Optimistis Pandemi Covid-19 Akan Segera Berakhir

China yakin pandemi Covid-19 segera berakhir seiring dengan jumlah kasus positif dan kematian yang terus menurun.


4 Fakta Terbaru Koalisi Perubahan Bakal Usung Anies Baswedan Jadi Capres

1 hari lalu

4 Fakta Terbaru Koalisi Perubahan Bakal Usung Anies Baswedan Jadi Capres

Sohibul Iman mengungkapkan PKS akhirnya secara resmi memberikan dukungan ke Anies Baswedan soal pencapresan. Apa saja update terbarunya?


Tim Anies Baswedan Bantah Ada Perjanjian dengan Prabowo Subianto Soal Pencalonan Presiden

1 hari lalu

Tim Anies Baswedan Bantah Ada Perjanjian dengan Prabowo Subianto Soal Pencalonan Presiden

Anies Baswedan disebut hanya memiliki perjanjian dengan Sandiaga Uno soal pembagian biaya kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.


Dukung Anies Baswedan Capres 2024, PKS: Memenuhi Semua Kriteria yang DItetapkan Majelis Syura

1 hari lalu

Dukung Anies Baswedan Capres 2024, PKS: Memenuhi Semua Kriteria yang DItetapkan Majelis Syura

PKS menyatakan Anies Baswedan memenuhi semua kriteria yang ditetapkan majelis syura mereka.


NasDem Absen Saat PKS Umumkan Dukungannya ke Anies Baswedan, Ini Alasannya

1 hari lalu

NasDem Absen Saat PKS Umumkan Dukungannya ke Anies Baswedan, Ini Alasannya

NasDem tak menghadiri pengumuman dukungan PKS terhadap Anies Baswedan.


Perlunya Disiplin Protokol Kesehatan saat Subvarian Kraken Merebak

1 hari lalu

Perlunya Disiplin Protokol Kesehatan saat Subvarian Kraken Merebak

WHO menilai risiko terbaru tentang Omicron XBB.1.5 atau Kraken sebagai subvarian yang sangat menular sehingga protokol kesehatan perlu dijaga.