Wacana Penundaan Pilpres 2024, Arsul Sani Sebut Melanggar Konstitusi

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat menerima kunjungan audiensi delegasi Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab Se-Indonesia di ruang kerja Wakil Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa, 19 November 2019.

    Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat menerima kunjungan audiensi delegasi Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab Se-Indonesia di ruang kerja Wakil Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa, 19 November 2019.

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR RI Arsul Sani mengatakan isu penundaan pelaksanaan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 menjadi 2027 tidak mungkin terjadi karena hal itu melanggar konstitusi. "Wacana itu muncul dari masyarakat, seperti munculnya wacana Presiden tiga periode. Presiden maupun partai politik tidak setuju dengan wacana tersebut karena tujuan kita melakukan reformasi adalah membatasi masa periode jabatan Presiden," kata Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tersebut di Batang, Jawa Tengah, Kamis 19 Agustus 2021.

    Arsul mengatakan setelah sempat ada wacana Presiden tiga periode kini dilemparkan lagi soal penundaan Pilpres 2024 untuk dilaksanakan pada 2027 dengan alasan sekarang ini masih dalam masa pandemi.

    "Jika Pemilu 2024 dimundurkan maka bukan Presiden saja, DPR dan DPRD juga mundur. Itu konsekuensi jika pemilu dimundurkan dan jelas itu sangat sulit dilakukan," katanya.

    Menurut Anggota Komisi Hukum DPR ini, penundaan pemilu juga jelas melanggar konstitusi karena Presiden itu menjabat hanya untuk 5 tahun.

    "Jika tidak ada amendemen maka jelas penundaan pemilu itu melanggar konstitusi. Oleh karena, ketika ada wacana untuk melakukan amendemen UUD untuk memasukkan Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN), dimunculkan wacana tersebut hingga ramai," katanya.

    Ia mengungkapkan bahwa dirinya sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sudah ditegaskan bahwa amendemen UUD dilakukan terbatas, hanya untuk PPHN.

    "Presiden menegaskan bahwa amendemen merupakan domain MPR dan beliau minta agar dijelaskan pada masyarakat jika hal itu (amandemen, red.) dilakukan terbatas, hanya untuk PPHN. Jadi agar tidak ada prasangka kepada Presiden terkait penundaan pemilu ataupun masa jabatan Presiden," jelasnya.

    Ia mengatakan usulan atau masukan untuk amendemen juga tidak bisa dilakukan dengan tiba-tiba atau diselundupkan tetapi semuanya harus diusulkan oleh minimal 1/3 anggota MPR dan apa yang akan diusulkan itu harus ditulis, serta dijelaskan.

    Baca: Politikus Gerindra Sebut Masih Kaji Perlu Tidaknya Amandemen UUD 1945


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.