Wacana Penundaan Pilpres 2024, Arsul Sani Sebut Melanggar Konstitusi

Reporter

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat menerima kunjungan audiensi delegasi Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab Se-Indonesia di ruang kerja Wakil Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa, 19 November 2019.

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR RI Arsul Sani mengatakan isu penundaan pelaksanaan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 menjadi 2027 tidak mungkin terjadi karena hal itu melanggar konstitusi. "Wacana itu muncul dari masyarakat, seperti munculnya wacana Presiden tiga periode. Presiden maupun partai politik tidak setuju dengan wacana tersebut karena tujuan kita melakukan reformasi adalah membatasi masa periode jabatan Presiden," kata Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tersebut di Batang, Jawa Tengah, Kamis 19 Agustus 2021.

Arsul mengatakan setelah sempat ada wacana Presiden tiga periode kini dilemparkan lagi soal penundaan Pilpres 2024 untuk dilaksanakan pada 2027 dengan alasan sekarang ini masih dalam masa pandemi.

"Jika Pemilu 2024 dimundurkan maka bukan Presiden saja, DPR dan DPRD juga mundur. Itu konsekuensi jika pemilu dimundurkan dan jelas itu sangat sulit dilakukan," katanya.

Menurut Anggota Komisi Hukum DPR ini, penundaan pemilu juga jelas melanggar konstitusi karena Presiden itu menjabat hanya untuk 5 tahun.

"Jika tidak ada amendemen maka jelas penundaan pemilu itu melanggar konstitusi. Oleh karena, ketika ada wacana untuk melakukan amendemen UUD untuk memasukkan Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN), dimunculkan wacana tersebut hingga ramai," katanya.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sudah ditegaskan bahwa amendemen UUD dilakukan terbatas, hanya untuk PPHN.

"Presiden menegaskan bahwa amendemen merupakan domain MPR dan beliau minta agar dijelaskan pada masyarakat jika hal itu (amandemen, red.) dilakukan terbatas, hanya untuk PPHN. Jadi agar tidak ada prasangka kepada Presiden terkait penundaan pemilu ataupun masa jabatan Presiden," jelasnya.

Ia mengatakan usulan atau masukan untuk amendemen juga tidak bisa dilakukan dengan tiba-tiba atau diselundupkan tetapi semuanya harus diusulkan oleh minimal 1/3 anggota MPR dan apa yang akan diusulkan itu harus ditulis, serta dijelaskan.

Baca: Politikus Gerindra Sebut Masih Kaji Perlu Tidaknya Amandemen UUD 1945






Anies Baswedan Kenakan Topi Sambolo, Begini Makna Penutup Kepala Khas Kota Bima

4 jam lalu

Anies Baswedan Kenakan Topi Sambolo, Begini Makna Penutup Kepala Khas Kota Bima

Anies Baswedan mengunjungi Kota Bima, Nusa Tenggara Barat mengenakan topi sambolo. Apa makna pakaian adat tradisional ini?


Penerima Beasiswa LPDP 2023 Ditargetkan 7.000 Orang, Ini Tanggal-tanggal Proses Seleksinya

7 jam lalu

Penerima Beasiswa LPDP 2023 Ditargetkan 7.000 Orang, Ini Tanggal-tanggal Proses Seleksinya

Direktur Utama LPDP Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto menyatakan, jumlah penerima beasiswa LPDP ditargetkan sebanyak 7.000 orang pada 2003.


Surya Paloh Sebut Pertemuannya dengan Airlangga Hartarto Hal yang Baik

11 jam lalu

Surya Paloh Sebut Pertemuannya dengan Airlangga Hartarto Hal yang Baik

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyambangi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP Partai Golkar


Berharap PSI Bisa Masuk Senayan, Jokowi: Angkat Isu yang Disukai Anak Muda

14 jam lalu

Berharap PSI Bisa Masuk Senayan, Jokowi: Angkat Isu yang Disukai Anak Muda

Jokowi mengungkapkan keinginannya agar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bisa masuk ke DPR RI. Menurut Jokowi, agar hal tersebut bisa tercapai PSI harus bisa mengatur strategi


Koalisi Pengusung Anies Baswedan: Berapa Persentase Presidential Threshold NasDem, Demokrat, dan PKS?

14 jam lalu

Koalisi Pengusung Anies Baswedan: Berapa Persentase Presidential Threshold NasDem, Demokrat, dan PKS?

Berapa persentase presidential threshold Nasdem, PKS, dan Drmokrat untuk mengusung Anies Baswedan bakal Capres 2024?


Fakta Kedekatan Anies Baswedan dan Sudirman Said: Saling Puji hingga Makan Bareng di Warteg

15 jam lalu

Fakta Kedekatan Anies Baswedan dan Sudirman Said: Saling Puji hingga Makan Bareng di Warteg

Kedekatan Anies Baswedan dan Sudirman Said sudah terjalin sejak lama. Mulai dari saling puji hingga makan bareng di warteg.


Top 3 Tekno Berita Kemarin: Kepala BRIN, Phishing Undangan Pernikahan

18 jam lalu

Top 3 Tekno Berita Kemarin: Kepala BRIN, Phishing Undangan Pernikahan

Bukan hanya informasi modus phishing dengan tautan undangan pernikahan dan kecaman kepada Kepala BRIN, tapi juga ada soal bibit siklon.


Walhi Ajak Pilih Pemimpin Peduli Lingkungan

1 hari lalu

Walhi Ajak Pilih Pemimpin Peduli Lingkungan

Ekonomi nusantara bisa menjadi solusi untuk menjawab dua krisis besar saat ini yaitu ketimpangan dalam kesejahteraan dan krisis lingkungan.


Zulhas dan Airlangga Kompak Bungkam Soal Anies Baswedan Dapat Tiket Nyapres

1 hari lalu

Zulhas dan Airlangga Kompak Bungkam Soal Anies Baswedan Dapat Tiket Nyapres

Zulhas dan Airlangga Hartarto tak banyak bicara saat ditanyai pendapat soal Anies Baswedan yang sudah dapat tiket capres dari 3 partai.


Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

1 hari lalu

Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

Selain pergantian Kepala BRIN, MPI juga mengusulkan untuk melakukan koreksi total terhadap segenap kebijakan BRIN selama ini.