Komnas HAM Berharap Bisa Sampaikan Rekomendasi Soal TWK KPK ke Jokowi

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam memberikan keterangan pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin, 14 Juni 2021. Komnas HAM melakukan audiensi dengan sejumlah guru besar dari universitas di Indonesia untuk meminta pandangan serta sikap terkait polemik TWK. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam memberikan keterangan pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin, 14 Juni 2021. Komnas HAM melakukan audiensi dengan sejumlah guru besar dari universitas di Indonesia untuk meminta pandangan serta sikap terkait polemik TWK. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih berharap bisa menyampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) laporan mengenai penyelidikan tes wawasan kebangsaan (TWK) proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparat sipil negara (ASN).

    "Kami tetap berharap bisa disampaikan langsung ke presiden. Dan kami yakin presiden mengerti pentingnya isu ini dan mengerti bagaimana Komnas HAM bekerja," ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam lewat pesan singkat, Kamis, 19 Agustus 2021.

    Hal tersebut disampaikan Anam merespon pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menyatakan tidak sepakat dengan usulan pengambilalihan asesmen TWK KPK oleh Presiden Jokowi. Usulan itu direkomendasikan Komnas setelah menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses peralihan status sejumlah pegawai KPK
    Komnas menduga TWK ini terkait dengan upaya pembuangan sejumlah pegawai tertentu.

    Menurut Moeldoko, hal itu bukan tugas langsung dari presiden, melainkan Badan Kepegawaian Negara. “Kok semuanya presiden (yang urus), berilah ruang kepada presiden untuk berpikir besar, persoalan teknis ya pembantunya. Agar struktur organisasi berjalan efektif," ujar Moeldoko, kemarin.

    Komnas masih berharap Jokowi akan mengakomodir rekomendasi mereka setelah bertemu. Komnas telah menyiapkan laporan setebal 300 halaman untuk diserahkan kepada Jokowi. Dokumen tersebut memaparkan 11 temuan dugaan pelanggaran hak asasi dalam TWK serta bukti-bukti dugaan penyingkiran 75 pegawai KPK. 

    Komnas HAM, dalam keterangan pers tiga hari lalu, memaparkan 11 dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pimpinan KPK dalam pelaksanaan TWK. Dugaan pelanggaran tersebut di antaranya pelanggaran terhadap hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak bebas dari diskriminasi ras dan etnis, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak pekerjaan, hak atas rasa aman dalam tes yang dilaksanakan KPK dan Badan Kepegawaian Negara, serta hak atas informasi publik. Selain itu, ada pelanggaran hak privasi, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, serta hak kebebasan berpendapat.

    Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal terkait dengan hasil seleksi TWK terhadap para pegawai KPK. Rekomendasi tersebut antara lain meminta Presiden agar memulihkan status pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tes tersebut dan tetap mengangkatnya menjadi ASN. Komnas meminta Presiden mengevaluasi proses asesmen pegawai KPK serta membina semua pejabat di kementerian dan lembaga yang terlibat proses TWK.

    DEWI NURITA

    Baca: Temuan Komnas HAM soal TWK KPK: 11 Pelanggaran, Taliban, dan Saran ke Jokowi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.