Komnas HAM Berharap Bisa Sampaikan Rekomendasi Soal TWK KPK ke Jokowi

Reporter

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam memberikan keterangan pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin, 14 Juni 2021. Komnas HAM melakukan audiensi dengan sejumlah guru besar dari universitas di Indonesia untuk meminta pandangan serta sikap terkait polemik TWK. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih berharap bisa menyampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) laporan mengenai penyelidikan tes wawasan kebangsaan (TWK) proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparat sipil negara (ASN).

"Kami tetap berharap bisa disampaikan langsung ke presiden. Dan kami yakin presiden mengerti pentingnya isu ini dan mengerti bagaimana Komnas HAM bekerja," ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam lewat pesan singkat, Kamis, 19 Agustus 2021.

Hal tersebut disampaikan Anam merespon pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menyatakan tidak sepakat dengan usulan pengambilalihan asesmen TWK KPK oleh Presiden Jokowi. Usulan itu direkomendasikan Komnas setelah menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses peralihan status sejumlah pegawai KPK
Komnas menduga TWK ini terkait dengan upaya pembuangan sejumlah pegawai tertentu.

Menurut Moeldoko, hal itu bukan tugas langsung dari presiden, melainkan Badan Kepegawaian Negara. “Kok semuanya presiden (yang urus), berilah ruang kepada presiden untuk berpikir besar, persoalan teknis ya pembantunya. Agar struktur organisasi berjalan efektif," ujar Moeldoko, kemarin.

Komnas masih berharap Jokowi akan mengakomodir rekomendasi mereka setelah bertemu. Komnas telah menyiapkan laporan setebal 300 halaman untuk diserahkan kepada Jokowi. Dokumen tersebut memaparkan 11 temuan dugaan pelanggaran hak asasi dalam TWK serta bukti-bukti dugaan penyingkiran 75 pegawai KPK. 

Komnas HAM, dalam keterangan pers tiga hari lalu, memaparkan 11 dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pimpinan KPK dalam pelaksanaan TWK. Dugaan pelanggaran tersebut di antaranya pelanggaran terhadap hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak bebas dari diskriminasi ras dan etnis, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak pekerjaan, hak atas rasa aman dalam tes yang dilaksanakan KPK dan Badan Kepegawaian Negara, serta hak atas informasi publik. Selain itu, ada pelanggaran hak privasi, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, serta hak kebebasan berpendapat.

Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal terkait dengan hasil seleksi TWK terhadap para pegawai KPK. Rekomendasi tersebut antara lain meminta Presiden agar memulihkan status pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tes tersebut dan tetap mengangkatnya menjadi ASN. Komnas meminta Presiden mengevaluasi proses asesmen pegawai KPK serta membina semua pejabat di kementerian dan lembaga yang terlibat proses TWK.

DEWI NURITA

Baca: Temuan Komnas HAM soal TWK KPK: 11 Pelanggaran, Taliban, dan Saran ke Jokowi






Jokowi Puji Nahdlatul Ulama yang Tetap Lawan Politik Identitas dan Radikalisme

7 menit lalu

Jokowi Puji Nahdlatul Ulama yang Tetap Lawan Politik Identitas dan Radikalisme

Jokowi juga mengatakan Nahdlatul Ulama memiliki banyak peran besar dalam sejarah perjalanan Bangsa Indonesia.


Erick Thohir Yakin PBNU Dibawah Pimpinan Gus Yahya Tegak Lurus Dengan Pemerintahan Jokowi

1 jam lalu

Erick Thohir Yakin PBNU Dibawah Pimpinan Gus Yahya Tegak Lurus Dengan Pemerintahan Jokowi

Erick Thohir menjadi Ketua Panitia Pengarah Peringatan Satu Abad NU yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo.


Unit Link Sering Dikeluhkan Nasabah Asuransi, Ternyata Ini Akar Masalahnya

1 jam lalu

Unit Link Sering Dikeluhkan Nasabah Asuransi, Ternyata Ini Akar Masalahnya

Banyak nasabah asuransi yang memiliki unit link merasa dijebak karena hasil investasi yang dijanjikan tidak sesuai ekspektasi. Di mana akar masalahnya


Terus Usut Kasus Suap Lukas Enembe, KPK Geledah Kantor Dinas PU Papua

2 jam lalu

Terus Usut Kasus Suap Lukas Enembe, KPK Geledah Kantor Dinas PU Papua

KPK menggeledah kantor DInas PU Papua untuk terus mengusut kasus korupsi Lukas Enembe.


Peringatan Satu Abad NU, Ini Ucapan dari PP Muhammadiyah

3 jam lalu

Peringatan Satu Abad NU, Ini Ucapan dari PP Muhammadiyah

Muhammadiyah berharap peringatan satu abad NU bisa menjadi momentum organisasi Islam terbesar di dunia tersebut bangkit dan digdaya.


Jokowi Cerita Banyak Nasabah Asuransi Menangis Persoalkan Unit Link, Apa Itu Unit Link?

3 jam lalu

Jokowi Cerita Banyak Nasabah Asuransi Menangis Persoalkan Unit Link, Apa Itu Unit Link?

Jokowi bercerita banyak nasabah asuransi mengadu kepadanya sambil menangis, berharap uangnya kembali. Beberapa di antaranya mempersoalkan unit link.


Korupsi Politik Bikin Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot

4 jam lalu

Korupsi Politik Bikin Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot

Presiden Jokowi memanggil Menkopolhukam Mahfud Md hingga Ketua KPK Firli Bahuri untuk membahas soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang turun.


Jokowi Minta NU Rangkul Anak Muda Jaga Tradisi Ahlussunnah wal Jama'ah

4 jam lalu

Jokowi Minta NU Rangkul Anak Muda Jaga Tradisi Ahlussunnah wal Jama'ah

Jokowi menghadiri peringatan satu abad Nahdlatul Ulama di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur.


Perayaan 1 Abad Nahdlatul Ulama, Erick Thohir: Nahdliyin Siap Berkarya untuk Bangsa

5 jam lalu

Perayaan 1 Abad Nahdlatul Ulama, Erick Thohir: Nahdliyin Siap Berkarya untuk Bangsa

Erick Thohir berdiri bersama ratusan anggota Banser saat perayaan 1 Abad Nahdlatul Ulama. Dia pun pamer baju banser ke Jokowi.


Apakah Itu Dana SDM Desa yang Siap Diteken Jokowi? Ekonom: Rawan Mark-up dan Budget Siluman

6 jam lalu

Apakah Itu Dana SDM Desa yang Siap Diteken Jokowi? Ekonom: Rawan Mark-up dan Budget Siluman

Rencana Anggaran Dana SDM Desa disambut baik Jokowi dengan kesiapannya mengeluarkan PP untuk itu. Ekonom wanti-wanti rawan mark-up dan budget siluman.