Survei SMRC: Kepercayaan Publik ke KPK, Polisi, dan Jaksa Tak Terlalu Tinggi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 24 Juni 2021. KPK melakukan pembatasan kerja di kantor untuk sementara waktu setelah 36 pegawai terkonfirmasi positif COVID-19. ANTARA/Reno Esnir

    Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 24 Juni 2021. KPK melakukan pembatasan kerja di kantor untuk sementara waktu setelah 36 pegawai terkonfirmasi positif COVID-19. ANTARA/Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum tak terlalu tinggi. Lembaga-lembaga penegak hukum ini mencakup Pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian.

    Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengatakan hanya 61 persen responden yang sangat atau cukup percaya pada pengadilan. "Masih ada 35 persen yang kurang atau tidak percaya. Selebihnya 4 persen warga tidak dapat memberi penilaian," kata Deni dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 Agustus 2021.

    Untuk KPK, hanya 60 persen responden yang menyatakan percaya terhadap lembaga antirasuah itu. Sedangkan 36 persen responden mengaku kurang atau tak percaya, dan 4 persen sisanya tak memberi penilaian.

    Berikutnya, hanya 58 persen responden yang percaya kepada Kepolisian dan 38 persen lainnya menyatakan tidak percaya. Untuk Kejaksaan, tingkat kepercayaan berbeda tipis dengan Kepolisian yakni 59 persen. Sebanyak 36 persen mengaku kurang atau tak percaya dengan Korps Adhyaksa tersebut.

    "Meskipun masih di atas 50 persen, tingkat kepercayaan warga terhadap lembaga-lembaga penegak hukum tidak terlalu tinggi," kata Deni Irvani.

    Deni mengatakan temuan ini sejalan dengan survei ihwal penilaian responden terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia. Ia mengatakan, ada 41,2 persen responden yang menilai kondisi penegakan hukum sekarang buruk atau sangat buruk.

    Hanya 25,6 persen yang menilai kondisi penegakan hukum baik atau sangat baik, sementara 30,1 persen menyatakan kondisi penegakan hukum sedang saja dan 3,2 persen responden tak menjawab.

    Survei ini juga menemukan adanya sentimen negatif terhadap kondisi korupsi. Mayoritas warga atau 53 persen responden menilai korupsi semakin banyak dibanding tahun lalu. Hanya 8 persen yang menilai korupsi semakin sedikit, sementara 31 persen menilai kondisinya sama sama.

    Sigi soal kepercayan terhadap KPK, polisi, dan kejaksaan ini dilakukan melalui telepon pada 31 Juli hingga 2 Agustus lalu. Survei "Sikap Publik Nasional terhadap Kinerja Kejaksaan" ini melibatkan 1.000 responden yang dipilih secara acak. Margin of error survei sebesar 3,2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

    Baca juga: Survei: Publik Tak Puas dengan Komitmen Jokowi Berantas Korupsi 



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.