Bansos Tunai Dipotong, KPK Buka Posko Pengaduan

Warga membawa paket bantuan sembako Presiden miliknya di Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Oktober 2020. Pemerintah menyalurkan bantuan berupa sembako kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp 203,9 triliun untuk perlindungan sosial, klaster perlindungan sosial, yang direalisasikan melalui berbagai program dengan tujuan meringankan beban ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka posko pengaduan untuk masyarakat yang ingin melapor ihwal pemotongan bantuan sosial atau bansos tunai, terhitung mulai hari ini, Kamis, 19 Agustus 2021.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan, posko pengaduan ini dibuka lantaran banyaknya warga yang mengeluh terkena pemotongan bansos tunai.

"Kemarin ternyata banyak pemotongan, waduh kami enggak antisipasi. Kami ngomong ke Bu Risma, dia juga enggak mengantisipasi ternyata pendamping lah motong, Pak RT lah," ujar Pahala saat dihubungi pada Kamis, 19 Agustus 2021.

Oleh karena itu, posko pengaduan kali ini dikhususkan untuk warga yang mendapati bansos tunainya dipotong. Selain itu, model pengaduannya pun disederhanakan. Pahala mengatakan, warga hanya perlu melapor melalui pesan WhatsApp ke JAGA KPK.

"Kalau dulu kan verifikasi (minta NIK), baru ngobrol. Yang sekarang ngobrol dulu baru verifikasi. Makanya kami buka WhatsApp saja biar cepat," kata Pahala.

Keluhan adanya potongan bansos dilaporkan oleh satu salah warga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, bernama Ade Munim. Ia mengatakan ada 281 warga penerima bansos tunai yang tidak menerima dipotong sebesar Rp 300 ribu oleh petugas desa. Pemotongan dilakukan secara langsung di tempat setelah warga menerima bantuan sebesar Rp 600 ribu.

Baca juga: KPK Sebut Perapihan Data Penerima Bansos Selamatkan Duit Negara Rp 105 T






KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

8 jam lalu

KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

Dalam pemeriksaan Dito Mahendra, KPK menelisik tentang dugaan aliran duit dari Nurhadi.


KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

10 jam lalu

KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

KPK memeriksa Dito Mahendra Saputro sebagai saksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU oleh Eks Sekertaris Mahkamah Agung, Nurhadi.


4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

21 jam lalu

4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang jeblok menimbulkan beragam respons dari tokoh. Tempo merangkum 4 komentar dari tokoh tersebut.


Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

1 hari lalu

Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.


Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

1 hari lalu

Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

Ketut menyebut kembalinya eks Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

1 hari lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

1 hari lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

2 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.