Hari Ini, PTUN Gelar Sidang Perdana Gugatan MAKI ke Ketua DPR Puan Maharani

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menunjukkan berkas saat menyerahkan pengajuan berkas uji materi di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 31 Mei 2021. MAKI mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) usai 51 pegawai KPK berstatus 'merah' atau tidak bisa dibina lagi setelah dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Tata Usaha Negara akan menggelar sidang perdana gugatan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Ketua DPR Puan Maharani, hari ini, Kamis, 19 Agustus 2021. 

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menjelaskan, gugatan yang ia layangkan terkait seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Yang diduga dua calon tidak memenuhi syarat. Kami sangat menantikan kehadiran Arteria Dahlah (anggota DPR RI) yang sebelumnya telah menyatakan akan hadir pada persidangan PTUN dalam perkara ini," kata Boyamin melalui keterangan tertulis pada Kamis, 19 Agustus 2021.

Boyamin, dalam gugatannya, meminta agar PTUN membatalkan surat Ketua DPR Nomor PW/09428/DPR RI/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 kepada Pimpinan DPD RI tentang Penyampaian Nama-Nama Calon Anggota BPK RI berisi 16 orang.

Boyamin menduga ada dua dari 16 calon anggota BPK yang tidak memenuhi syarat. Mereka adalah Nyoman Adhi Suryadnyana dan Harry Z. Soeratin.

Boyamin mengatakan Nyoman Adhi merupakan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manado periode 3 Oktober 2017 sampai 20 Desember 2019. Sehingga, kata dia, Nyoman adalah pengelola keuangan negara.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik Harry Z. Soeratin menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) pada Juli 2020. Ia, kata Boyamin, notabene merupakan jabatan KPA.

Boyamin mengatakan, kedua orang tersebut harusnya tidak lolos seleksi karena bertentangan dengan Pasal 13 huruf j Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Aturan ini mengatur untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus paling singkat telah dua tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara.

Menurut Boyamin, ketentuan ini berarti bahwa seorang calon anggota BPK dapat dipilih, apabila telah meninggalkan jabatan (tidak menjabat) di lingkungan pengelola keuangan negara paling singkat 2 tahun terhitung sejak pengajuan sebagai Calon Anggota BPK.

"Jika kedua orang ini tetap diloloskan dan dilantik dengan Surat Keputusan Presiden, MAKI juga akan gugat PTUN atas SK Presiden tersebut," ucap Boyamin soal gugatannya ke Ketua DPR Puan Maharani.

Baca juga: MAKI Gugat Puan, PDIP Minta Seleksi Anggota BPK Tanpa Tekanan






Heru Budi Ingin Sekda DKI yang Paham Soal Anggaran

18 jam lalu

Heru Budi Ingin Sekda DKI yang Paham Soal Anggaran

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku tak memiliki kriteria khusus untuk calon Sekda DKI. Dia hanya ingin Sekda yang memahami anggaran.


PBB Sodorkan Duet Puan Maharani -Yusril untuk Pilpres 2024

23 jam lalu

PBB Sodorkan Duet Puan Maharani -Yusril untuk Pilpres 2024

Ferry mengakui ada pihak yang mengkritisi rendahnya elektabilitas Yusril. Ia menyebut situasi ini wajar.


Seleksi Terbuka Calon Sekda DKI, 5 Pejabat DKI Jakarta Lolos ke Tahap Wawancara

1 hari lalu

Seleksi Terbuka Calon Sekda DKI, 5 Pejabat DKI Jakarta Lolos ke Tahap Wawancara

Seleksi wawancara pansel terhadap 6 calon Sekda DKI itu dilaksanakan hari ini di Kementerian Dalam Negeri.


Puan Maharani Diangkat Jadi Warga Kehormatan Korps Marinir, Apa Artinya?

2 hari lalu

Puan Maharani Diangkat Jadi Warga Kehormatan Korps Marinir, Apa Artinya?

Puan Maharani Ketua DPR dan perempuan pertama yang mendapat anugerah sebagai Warga Kehormatan Marinir


76 Tahun Megawati Soekarnoputri, Berikut Rekam Jejak Kontroversinya

3 hari lalu

76 Tahun Megawati Soekarnoputri, Berikut Rekam Jejak Kontroversinya

Sebagai tokoh publik Megawati Soekarnoputri kerap disorot. Beberapa pernyataan atau perbuatannya pun dianggap kontroversial.


5 Hobi Megawati Soekarnoputri: Tidak Ada Alasan Perempuan Tidak Bisa Memasak

3 hari lalu

5 Hobi Megawati Soekarnoputri: Tidak Ada Alasan Perempuan Tidak Bisa Memasak

Megawati Soekarnoputri lekat dunia politik. Di belakang layar, Ketua Umum PDIP ini juga memiliki berbagai hobi. Ini 5 hobi ibu Puan Maharani itu.


Soal Jabatan Kepala Desa 9 Tahun, dari Ancaman Demokrasi hingga Gula Manis 2024

4 hari lalu

Soal Jabatan Kepala Desa 9 Tahun, dari Ancaman Demokrasi hingga Gula Manis 2024

DPR akan segera membahas usulan perpanjangan jabatan kepala desa 9 tahun.


Megawati Soekarnoputri Ulang Tahun ke-76, Ini Ucapan Ganjar Pranowo

5 hari lalu

Megawati Soekarnoputri Ulang Tahun ke-76, Ini Ucapan Ganjar Pranowo

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.


Survei LSI: Ganjar Pranowo Raih Suara 27,2 Persen, Puan Maharani Hanya 1 Persen

5 hari lalu

Survei LSI: Ganjar Pranowo Raih Suara 27,2 Persen, Puan Maharani Hanya 1 Persen

LSI mencatat Ganjar Pranowo unggul telak dibandingkan Puan Maharani dalam simulasi Pemilu 2024 digelar sekarang.


Joe Biden Akan Bertemu Ketua DPR Bahas Ambang Batas Utang

6 hari lalu

Joe Biden Akan Bertemu Ketua DPR Bahas Ambang Batas Utang

Joe Biden mengumumkan pihaknya akan berdiskusi dengan Ketua DPR dari Partai Republik McCarthy tentang rencana menaikkan plafon utang