KPK Soroti Angka Kepatuhan LHKPN Anggota DPR Turun Jadi 55 Persen

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisi III DPR secara aklamasi memilih Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua KPK yang baru. Pria yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) itu, sarat kontroversi dalam pemilihan Capim KPK. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pernah menggelar konferensi pers tentang pelanggaran etik berat yang dilakukan Firli saat menjadi Deputi Penindakan di KPK. Menurutnya, Kepala Polda Sumatera Selatan itu tercatat melakukan sejumlah pertemuan dengan pihak yang terseret perkara korupsi di KPK. Firli terakhir menyetor LHKPN pada 29 Maret 2019. Total harta kekayaannya sebesar Rp 18.226.424.386. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Komisi III DPR secara aklamasi memilih Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua KPK yang baru. Pria yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) itu, sarat kontroversi dalam pemilihan Capim KPK. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pernah menggelar konferensi pers tentang pelanggaran etik berat yang dilakukan Firli saat menjadi Deputi Penindakan di KPK. Menurutnya, Kepala Polda Sumatera Selatan itu tercatat melakukan sejumlah pertemuan dengan pihak yang terseret perkara korupsi di KPK. Firli terakhir menyetor LHKPN pada 29 Maret 2019. Total harta kekayaannya sebesar Rp 18.226.424.386. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti turunnya angka kepatuhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat melapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang hanya 55 persen di 2021.

    Sedangkan pada 2020, tingkat kepatuhan melapor mencapai 100 persen. "Untuk yang legislatif ternyata menurun drastis. Dulu DPR-DPRD, dua-duanya 100 persen. Sekarang DPR jatuh tinggal 55 persen, yang DPRD tinggal 90 persen," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam konferensi pers daring pada Rabu, 18 Agustus 2021. 

    Tercapainya angka kepatuhan LHKPN yang maksimal 100 persen, kata Pahala, lantaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) mensyaratkan mereka yang ingin maju ke pemilihan legislatif untuk melaporkan LHKPN-nya. 

    "Tapi PR kami sekarang bagaimana 55 persen dan 90 persen ini bisa naik kembali ke 100 persen," kata Pahala. 

    Di 2021, KPK menerima 363.638 LHKPN dari total 377.574 wajib lapor. Sehingga, tingkat kepatuhan mencapai 96,31 persen. Dengan rincian 96,44 persen untuk bidang legislatif, 89,27 persen untuk bidang legislatif, 98,46 persen untuk bidang yudikatif, dan 98,15 persen untuk bidang BUMN/BUMD.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.