Golkar Nilai Amandemen UUD 1945 Tak Mendesak dan Belum Ada Restu Jokowi

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Fraksi Golkar MPR RI, H.M. Idris Laena, MH.

    Ketua Fraksi Golkar MPR RI, H.M. Idris Laena, MH.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Golkar Majelis Permusyawaratan Rakyat Idris Laena menilai pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR bukan sinyal merestui amandemen UUD 1945. Idris mengatakan Presiden Jokowi hanya mengapresiasi MPR yang melakukan kajian ihwal dasar hukum pokok-pokok haluan negara.

    "Dalam pandangan Fraksi Golkar, Presiden hanya mengapresiasi kajian yang dilakukan MPR tapi bukan merupakan sinyal merestui amandemen konstitusi," kata Idris kepada Tempo, Rabu, 18 Agustus 2021.

    Idris mengatakan perhatian partai beringin sekarang ialah bagaimana mengatasi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Golkar, kata dia, mengapresiasi capaian pemerintah dalam dua hal tersebut. "Setidaknya Golkar masih belum melihat Presiden menyetujui amandemen," kata Idris.

    Idris mengatakan Golkar tegas berpendapat amandemen konstitusi tidak mendesak. "Sikap Golkar tegas bahwa amandemen konstitusi tidak mendesak," kata Idris.

    Ia pun menanggapi pidato Ketua MPR Bambang Soesatyo, yang juga koleganya di Golkar, dalam Sidang Tahunan MPR pada Senin lalu. Dalam pidato itu, Bamsoet mengklaim ada aspirasi ihwal perlunya pokok-pokok haluan negara (PPHN). Bamsoet berujar perlu amandemen UUD 1945 untuk mewadahi PPHN dalam bentuk ketetapan (Tap) MPR.

    Menurut Idris Laena, hingga saat ini belum ada kesepakatan di antara fraksi-fraksi MPR tentang bentuk hukum PPHN. "Pidato yang disampaikan Ketua MPR baru wacana karena belum disepakati oleh fraksi-fraksi dan kelompok anggota MPR," ujarnya.

    Berbeda dengan Idris, sejumlah pihak menganggap Presiden Jokowi memberikan restu kepada MPR untuk melakukan amandemen. Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, Jokowi mengapresiasi MPR karena melakukan kajian atas substansi dan bentuk hukum PPHN.

    "Itu sama saja setuju amandemen," kata pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, kepada Tempo pada Senin lalu.

    Feri menilai perubahan konstitusi amat berbahaya dilakukan di tengah situasi politik yang sangat tidak demokratis seperti sekarang. Menurut Feri, bukan tak mungkin amandemen akan disertai upaya mengembalikan kewenangan-kewenangan yang tidak demokratis.

    Ia menyoroti potensi adanya upaya merusak tatanan yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa dan pelaku perubahan konstitusi setelah Reformasi. "Ini bagi saya tindakan-tindakan yang berupaya mengganggu jalan Reformasi yang sudah dibangun selama ini," ujar Feri ihwal isu amandemen UUD 1945.

    Baca juga: Ini Kekhawatiran PKS Soal Sinyal Amandemen UUD dari Ketua MPR dan Jokowi

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.