Golkar Nilai Amandemen UUD 1945 Tak Mendesak dan Belum Ada Restu Jokowi

Ketua Fraksi Golkar MPR RI, H.M. Idris Laena, MH.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Golkar Majelis Permusyawaratan Rakyat Idris Laena menilai pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR bukan sinyal merestui amandemen UUD 1945. Idris mengatakan Presiden Jokowi hanya mengapresiasi MPR yang melakukan kajian ihwal dasar hukum pokok-pokok haluan negara.

"Dalam pandangan Fraksi Golkar, Presiden hanya mengapresiasi kajian yang dilakukan MPR tapi bukan merupakan sinyal merestui amandemen konstitusi," kata Idris kepada Tempo, Rabu, 18 Agustus 2021.

Idris mengatakan perhatian partai beringin sekarang ialah bagaimana mengatasi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Golkar, kata dia, mengapresiasi capaian pemerintah dalam dua hal tersebut. "Setidaknya Golkar masih belum melihat Presiden menyetujui amandemen," kata Idris.

Idris mengatakan Golkar tegas berpendapat amandemen konstitusi tidak mendesak. "Sikap Golkar tegas bahwa amandemen konstitusi tidak mendesak," kata Idris.

Ia pun menanggapi pidato Ketua MPR Bambang Soesatyo, yang juga koleganya di Golkar, dalam Sidang Tahunan MPR pada Senin lalu. Dalam pidato itu, Bamsoet mengklaim ada aspirasi ihwal perlunya pokok-pokok haluan negara (PPHN). Bamsoet berujar perlu amandemen UUD 1945 untuk mewadahi PPHN dalam bentuk ketetapan (Tap) MPR.

Menurut Idris Laena, hingga saat ini belum ada kesepakatan di antara fraksi-fraksi MPR tentang bentuk hukum PPHN. "Pidato yang disampaikan Ketua MPR baru wacana karena belum disepakati oleh fraksi-fraksi dan kelompok anggota MPR," ujarnya.

Berbeda dengan Idris, sejumlah pihak menganggap Presiden Jokowi memberikan restu kepada MPR untuk melakukan amandemen. Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, Jokowi mengapresiasi MPR karena melakukan kajian atas substansi dan bentuk hukum PPHN.

"Itu sama saja setuju amandemen," kata pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, kepada Tempo pada Senin lalu.

Feri menilai perubahan konstitusi amat berbahaya dilakukan di tengah situasi politik yang sangat tidak demokratis seperti sekarang. Menurut Feri, bukan tak mungkin amandemen akan disertai upaya mengembalikan kewenangan-kewenangan yang tidak demokratis.

Ia menyoroti potensi adanya upaya merusak tatanan yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa dan pelaku perubahan konstitusi setelah Reformasi. "Ini bagi saya tindakan-tindakan yang berupaya mengganggu jalan Reformasi yang sudah dibangun selama ini," ujar Feri ihwal isu amandemen UUD 1945.

Baca juga: Ini Kekhawatiran PKS Soal Sinyal Amandemen UUD dari Ketua MPR dan Jokowi

BUDIARTI UTAMI PUTRI






Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

8 jam lalu

Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menghadapai ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa sore, 17 Januari 2023 lalu.


Faisal Basri Kritik Jokowi Soal Larangan Ekspor: Segala Kebjakan Dibajak Kepentingan Oligarki

9 jam lalu

Faisal Basri Kritik Jokowi Soal Larangan Ekspor: Segala Kebjakan Dibajak Kepentingan Oligarki

Faisal Basri mengkritik kebijakan Presiden Jokowi melarang ekspor sejumlah komoditas. Menurut dia, langkah tersebut seringkali sembrono.


Muzani Bilang HUT ke-15 Gerindra Digelar Sederhana, Tak Undang Jokowi

9 jam lalu

Muzani Bilang HUT ke-15 Gerindra Digelar Sederhana, Tak Undang Jokowi

Muzani menegaskan, terbatasnya ruang aula kantor pusat Gerindra itu tak memungkinkan untuk mengundang banyak tamu.


Club Ferrari Indonesia Diminta Dorong Sport Automotive Tourism, Apa Itu?

10 jam lalu

Club Ferrari Indonesia Diminta Dorong Sport Automotive Tourism, Apa Itu?

Menurut Bamsoet, sembari touring anggota klub Ferrari bisa mendokumentasikan keindahan alam dan pariwisata lalu mempromosikannya di media sosial.


Jokowi Akan Terbitkan PP untuk Dana SDM Desa, Budiman Sudjatmiko Beberkan Isinya

11 jam lalu

Jokowi Akan Terbitkan PP untuk Dana SDM Desa, Budiman Sudjatmiko Beberkan Isinya

Budiman Sudjatmiko menyatakan telah mengusulkan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar menambah anggaran khusus untuk pengembangan SDM desa.


Soal Usulan Penundaan Pemilu, Bamsoet: Tergantung Parpol Parlemen, Saya Hanya Pegang Palu

16 jam lalu

Soal Usulan Penundaan Pemilu, Bamsoet: Tergantung Parpol Parlemen, Saya Hanya Pegang Palu

Bamsoet menyebut peluang terwujudnya penundaan Pemilu ini tergantung dari partai politik yang ada di parlemen.


Gerilya Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Jokowi

17 jam lalu

Gerilya Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Jokowi

Gagasan perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi tiga periode mencuat lagi.


Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

18 jam lalu

Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

PDIP menanggapi isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. PDIP merujuk pada konstitusi bahwa Presiden hanya bisa menjabat selama 2 periode.


Demokrat Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Keinginan Jokowi

18 jam lalu

Demokrat Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Keinginan Jokowi

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny Kabur Harman menilai usulan perpanjangan masa jabatan ini sebenarnya keinginan Presiden Jokowi sendiri.


PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

19 jam lalu

PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

"Kalau terhadap partai yang sukanya impor, ini enggak cocok buat PDIP," kata Sejjen PDIP Hasti Kristiyanto. Maksudnya Partai NasDem?