Kemnaker Tindaklanjuti Temuan CPMI Nonprosedural di Batam


INFO NASIONAL- Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Hayani Rumondang menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti dugaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural terhadap seorang calon PMI tak berdokumen. Dugaan tersebut ditemukan saat Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Kemnaker melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Hotel Penuin, Batam, Kepulauan Riau, Senin, 16 Agustus 2021.

Saat ini, CPMI tanpa dokumen atas nama Ruwanti (41 tahun) asal Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah sudah dibawa ke shelter pelindungan PMI UPT BP2MI Provinsi Kepri. Setelah itu, dia akan dipulangkan ke daerah asal oleh Kemnaker."Pengawas Ketenagakerjaan akan berkoordinasi dengan kepolisian mengenai adanya unsur pidana dalam kasus tersebut terhadap semua pihak yang terlibat," kata Haiyani, Selasa, 17 Agustus 2021.

Sedangkan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono mengatakan pihaknya akan memberi sanksi tegas terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang terlibat dalam dugaan penempatan CPMI secara nonprosedural. "Sesuai Kepmenaker Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, P3MI pada saat ini harus memenuhi protokol kesehatan," ujarnya.

Kemnaker, kata Suhartono, tak pernah bosan mengimbau semua masyarakat meningkatkan kewaspadaan atas bujuk rayu dari sponsor untuk bekerja ke luar negeri dengan cara mudah dan gaji tinggi. Dia meminta masyarakat terlebih dahulu memastikan P3MI yang memberangkatkan keluar negeri terdaftar di Kemnaker. "Pastikan bahwa penempatan PMI keluar negeri melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) kabupaten/kota setempat," katanya.

Sementara Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPPMI), Rendra Setiawan mengungkapkan sidak Tim Satgas PPMI ke kota Batam ini adalah respons atas pengaduan masyarakat terhadap dugaan penempatan PMI nonprosedural ke negara Singapura melalui Batam. Diindikasikan penempatan itu dilakukan oleh perseorangan, bukan melalui pelaksana penempatan PMI. "Hal ini jelas melanggar ketentuan UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI," katanya.

Rendra menambahkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Satgas PPMI Provinsi Kepri dan Kota Batam untuk melakukan pencegahan penempatan PMI secara nonprosedural melalui kota Batam. "Kami mengharapkan seluruh masyarakat yang mengetahui adanya dugaan tindakan-tindakan penempatan PMI nonprosedural baik ke negara-negara Asia Pasifik maupun Timur Tengah dapat segera melaporkan kepada Pemerintah," ujarnya.(*)






KBRI Tokyo Tawarkan SDM Indonesia pada Perusahaan Jepang

4 jam lalu

KBRI Tokyo Tawarkan SDM Indonesia pada Perusahaan Jepang

Saat ini, ada 44 ribu pekerja Indonesia dengan status magang dan 10 ribu tenaga kerja terampil di Jepang.


Videonya Viral, Pekerja Migran di Arab yang Minta Pulang Diamankan Pemerintah

14 jam lalu

Videonya Viral, Pekerja Migran di Arab yang Minta Pulang Diamankan Pemerintah

Kemnaker dan KBRI Riyadh mengamankan pekerja migran Indonesia (PMI) Siti Kurmeisa yang videonya minta dipulangkan viral di media sosial.


Kericuhan di PT GNI, Kemnaker Beberkan Target Pemeriksaan Tim Investigasi

11 hari lalu

Kericuhan di PT GNI, Kemnaker Beberkan Target Pemeriksaan Tim Investigasi

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membeberkan target pemeriksaan tim investigasi atas kericuhan di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) yang menewaskan pekerja.


Menaker Minta Usut Tuntas Kerusuhan Pekerja Nikel di Morowali Utara

13 hari lalu

Menaker Minta Usut Tuntas Kerusuhan Pekerja Nikel di Morowali Utara

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta kerusuhan di lokasi PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Desa Bunta, Petasia Timur, Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada Sabtu malam, 14 Januari 2023 diusut tuntas.


Dubes RI: Janji PM Anwar Ibrahim Selesaikan Masalah Pekerja Migran Ditunggu

15 hari lalu

Dubes RI: Janji PM Anwar Ibrahim Selesaikan Masalah Pekerja Migran Ditunggu

Indonesia berharap Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bisa segera menyelesaikan persoalan pekerja migran Indonesia seperti yang telah dijanjikan.


Polda Banten Telusuri Kematian Pekerja Migran asal Tangerang di Arab Saudi

18 hari lalu

Polda Banten Telusuri Kematian Pekerja Migran asal Tangerang di Arab Saudi

Marsih alias Jumhanah, 42 tahun, seorang pekerja migran Indonesia tewas di Arab Saudi


Usai Paparkan Penjelasan Perpu Cipta Kerja di DPR, Menaker Minta Pendalaman Dibahas Tertutup

18 hari lalu

Usai Paparkan Penjelasan Perpu Cipta Kerja di DPR, Menaker Minta Pendalaman Dibahas Tertutup

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah memaparkan Perpu Cipta Kerja di depan Komisi IX DPR RI. Setalah itu, ia minta pendalaman dibahas secara tertutup.


Anwar Ibrahim Tak Mau Hubungan Indonesia-Malaysia Rusak karena Kasus TKI

20 hari lalu

Anwar Ibrahim Tak Mau Hubungan Indonesia-Malaysia Rusak karena Kasus TKI

Anwar Ibrahim mendukung Indonesia memperbaiki sistem perekrutan pekerja migran atau TKI ke Malaysia.


Aturan Hari Libur di Perpu Cipta Kerja: Istirahat 1 Hari untuk 6 Hari Kerja

20 hari lalu

Aturan Hari Libur di Perpu Cipta Kerja: Istirahat 1 Hari untuk 6 Hari Kerja

TEMPO.CO, Jakarta- Perpu Cipta Kerja mengatur tentang waktu istirahat (hari libur) dan cuti pekerja/buruh. Aturan tersebut termaktub dalam pasal 79.


Aturan Libur 1 Hari Seminggu di Perpu Cipta Kerja, Kemnaker: Itu Hoaks

22 hari lalu

Aturan Libur 1 Hari Seminggu di Perpu Cipta Kerja, Kemnaker: Itu Hoaks

Kemnaker menjelaskan soal Perpu Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa Perpu ini menghapus waktu istirahat atau waktu libur. "Itu hoaks."