Mantan Wagub Bali Terima Remisi Hari Kemerdekaan

Reporter

Editor

Amirullah

Ketua Dewan Pengurus Daerah I Partai Golkar Bali I Ketut Sudikerta usai bertemu dengan Koordinator Bidang Perekonomian Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jalan Widya Chandra III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 29 November 2017. TEMPO/Putri

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta yang sebelumnya terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan TPPU terhadap PT Maspion Group dengan kerugian Rp150 miliar, menerima remisi 17 Agustus bertepatan pada HUT ke-76 RI.

"Iya (Ketut Sudikerta) menerima remisi umum, tiga bulan," kata Kasi Pembimbingan Narapidana dan Anak Didik, Wayan Arya Budiartawan saat dikonfirmasi di Denpasar, Bali, Selasa, 17 Agustus 2021.
Ia mengatakan I Ketut Sudikerta yang menjalani masa pidananya di Lapas Kelas IIA Kerobokan ini telah menerima remisi umum 17 Agustus dengan lama pidana enam tahun, dan besaran remisi tiga bulan di tahun kedua.
Pemberian remisi diberikan karena mantan Wagub Bali ini dianggap telah memenuhi syarat ketentuan sebagai penerima remisi.
"Karena sudah memenuhi ketentuan sesuai dengan Permenkumham Nomor 3 tahun 2018," ujar Arya.
Sebelumnya, diketahui bahwa I Ketut Sudikerta dijerat dalam perkara tindak pidana penipuan dan TPPU terhadap PT Maspion Group dengan kerugian Rp150 miliar. Saat itu, ia divonis 12 tahun penjara dan denda Rp5 miliar dengan subsider empat bulan kurungan.
Dari putusan tersebut, pihak Sudikerta langsung mengajukan banding dan hukuman pidana dipotong menjadi 6 tahun, denda Rp500 juta dengan subsider tiga bulan kurungan. Dari putusan banding itu jaksa mengajukan kasasi namun putusan MA menolak kasasi jaksa.
Kasus Sudikerta berawal pada Mei 2011 ketika pihaknya terlibat dalam pembuatan sertifikat untuk dijual atas dua bidang tanah di Jimbaran, Badung.

Pertama Sertifikat Hak Milik (SHM) No 5048 dengan luas 38.650 meter persegi atas nama Pura Luhur/Jurit Uluwatu Pecatu. Kedua tanah dengan SHM No 16249 seluas 3.300 meter persegi atas nama I Wayan Suwandi kemudian menjadi I Wayan Wakil.
Pada Desember 2013, Ketut Sudikerta dan Alim Markus yang juga pemilik Maspion Grup membuat akta perjanjian kerja sama atas nama PT Marindo Investama.
Namun, pada Oktober 2014, Alim Markus mendapat pemberitahuan pemblokiran Sertifikat Hak Bangunan PT Marindo Gemilang karena sertifikat tanah atas bangunan hasil perjanjian tersebut ternyata palsu. Dari peristiwa itu, Sudikerta dilaporkan ke Polda Bali atas kasus penipuan dan TPPU.





Irjen Kemenkumham Dorong Imigrasi Depok Raih WBBM

1 hari lalu

Irjen Kemenkumham Dorong Imigrasi Depok Raih WBBM

Kantor Imigrasi Depok dinilai telah memenuhi persyaratan sebuah kantor yang dikategorikan wilayah birokrasi bersih dan melayani.


Lapas Manado Dikepung Banjir, Ratusan Narapidana Dievakuasi

4 hari lalu

Lapas Manado Dikepung Banjir, Ratusan Narapidana Dievakuasi

"Petugas Lapas harus mengevakuasi warga binaan dan sejumlah inventaris kantor," kata Murdiana.


Dua Napi Sukamiskin Bebas, Akun Anas Urbaningrum Posting Foto di Twitter

4 hari lalu

Dua Napi Sukamiskin Bebas, Akun Anas Urbaningrum Posting Foto di Twitter

Menurut Dedi, dua narapidana itu bergaul dengan Anas Urbaningrum selama di Lapas Sukamiskin.


Silmy Karim Bilang Ditjen Imigrasi akan Percantik Indonesia di Mata Luar Negeri

5 hari lalu

Silmy Karim Bilang Ditjen Imigrasi akan Percantik Indonesia di Mata Luar Negeri

Silmy Karim mengatakan Imigrasi mulai menggunakan pendekatan berbeda bagi investor yang ingin menanam modal di Indonesia.


Henry Surya Divonis Lepas dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah KSP Indosurya

7 hari lalu

Henry Surya Divonis Lepas dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah KSP Indosurya

Henry Surya divonis lepas oleh hakim PN Jakarta Barat. Hakim meminta agar Henry dilepaskan dari rumah tahanan.


26 Narapidana Dapat Remisi Imlek 2023

9 hari lalu

26 Narapidana Dapat Remisi Imlek 2023

Menurut Kemenkumham, pemberian remisi khusus Imlek juga menghemat pengeluaran negara dalam anggaran makan narapidana. Hemat hampir Rp 14,8 juta.


Polisi Telusuri Aliran Pencucian Uang Kasus Narkoba Teddy Minahasa dan Alex Bonpis

11 hari lalu

Polisi Telusuri Aliran Pencucian Uang Kasus Narkoba Teddy Minahasa dan Alex Bonpis

Polda Metro Jaya melacak alur transaksi pencucian uang yang diduga melibatkan Inspektur Jenderal Teddy Minahasa


Pengaduan ke LPSK Selama 2022 Didominasi Kasus Pencucian Uang dan Pelanggaran HAM Berat

15 hari lalu

Pengaduan ke LPSK Selama 2022 Didominasi Kasus Pencucian Uang dan Pelanggaran HAM Berat

Dalam rapat kerja bersama DPR Komisi Hukum, LPSK turut menyampaikan rencana program ke depan beserta alokasi anggarannya.


Deretan Fakta di Balik Vonis Nihil Benny Tjokro dalam Kasus Asabri yang Rugikan Negara Rp 22,7 Triliun

18 hari lalu

Deretan Fakta di Balik Vonis Nihil Benny Tjokro dalam Kasus Asabri yang Rugikan Negara Rp 22,7 Triliun

Terdakwa perkara dugaan korupsi Asabri Benny Tjokro dinilai merugikan negara Rp 22,7 riliun. Apa saja fakta di balik vonis nihil yang dijatuhkan?


Melihat Narapidana di Rutan Jambe Produksi Sepatu Rutira, Cocok untuk Jogging dan Senam

19 hari lalu

Melihat Narapidana di Rutan Jambe Produksi Sepatu Rutira, Cocok untuk Jogging dan Senam

Belasan narapidana di Rutan Jambe mampu memproduksi sepatu jenis sneaker dengan merek Rutira yang diklaim enteng dan kuat