Ada Fitur Baru, Masyarakat Kini Bisa Usul dan Sanggah Data Bansos

Reporter

Editor

Amirullah

PT Pos Indonesia menjadi mitra Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menyalurkan bantuan sosial tunai (bansos tunai/BST) di Laboan Bajo

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) mengaktivasi fitur "usul” dan “sanggah” pada aplikasi Cek Bansos. Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebut fitur baru tersebut diaktifkan sebagai terobosan permasalahan data selama ini, dimana ada orang yang berhak mendapatkan bantuan, tapi tidak dapat; adapula yang tidak berhak tapi mendapatkan bantuan.

“Dengan fitur ini, masyarakat bisa ikut mengontrol pembaruan data. Keterlibatan masyarakat juga bisa mengakselerasi proses pembaruan sehingga membantu tugas pemerintah daerah,” kata Risma lewat keterangan tertulis, Selasa, 17 Agustus 2021.

Risma menyebut, sesuai dengan UU No 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pembaruan data penerima bantuan sosial sebetulnya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Namun dengan adanya fitur ini, ujar dia, Kemensos tidak bermaksud meniadakan kewenangan pemerintah daerah.

“Fitur ini bisa menjadi alat kontrol dari kemungkinan kurang tepatnya menetapkan penerima bantuan. Inilah yang dibutuhkan pemerintah daerah,” ujarnya.

Staf Khusus Menteri Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian, Suhadi Lili menyatakan bahwa dalam UU No. 13/2011, warga tidak mampu berhak mengusulkan diri untuk mendapatkan bantuan. "Fitur ini sebagai implementasi amanah undang-undang supaya warga yang sebelumnya tidak bebas mengusulkan diri karena berbagai alasan, bisa terakomodasi," ujarnya.

Sebagai mandat dari undang-undang, lanjut Suhadi, maka partisipasi masyarakat adalah pilihan yang harus diambil dalam penyaluran bansos. “Adapun bila terdapat sengketa dalam pembaruan data, ada tahapan quality assurance yang akan dilakukan oleh perguruan tinggi,” kata dia.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kesejahteraan Sosial Kemensos Agus Zainal Arifin menambahkan, fitur ini dibuat untuk mendukung Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kemensos. Dalam mendukung perbaikan data, Kemensos memiliki program tiga tahap perbaikan.

Pertama, berupa pembenahan dan integrasi data yang sebelumnya terdiri dari empat pulau data. “Saat ini sudah berhasil disatukan 3 pulau data. Kemensos telah mengesahkan data secara periodik setiap bulan, yakni bulan Mei, Juni, dan Juli dalam penyelesaian,” ujar dia.

Kedua adalah inklusifitas. “Dengan adanya fitur itu, memungkinkan masyarakat dapat mengakses bantuan. Masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan haknya, kini mendapatkan kesempatan,” kata Agus.

Kemudian aspek ketiga adalah keterbukaan atau transparansi. Dengan aplikasi cek bansos dimungkinkan berjalannya pengawasan secara bersama-sama sehingga penyaluran bansos lebih tepat sasaran. 

Agus menyampaikan apresiasi atas peran sejumlah daerah yang telah melakukan pembaruan data dan menyampaikan usulan baru bagi penerima bantuan. “Usulan daerah banyak yang masuk dan kami berterimakasih sekali. Pusdatin Kesos siap melakukan supervisi dengan datang ke daerah, bila terdapat kendala dalam penyampaian usulan,” ujar dia.






Heru Budi Optimistis Kemiskinan Ekstrem Jakarta 0 Persen di 2024, Begini Intervensi DKI

1 hari lalu

Heru Budi Optimistis Kemiskinan Ekstrem Jakarta 0 Persen di 2024, Begini Intervensi DKI

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah menginstruksikan jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk terus menjalankan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu, di antaranya terjun langsung ke setiap wilayah untuk melakukan validasi dan pemutakhiran data.


Kata Sri Mulyani Soal Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Disebut Habis untuk Rapat

4 hari lalu

Kata Sri Mulyani Soal Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Disebut Habis untuk Rapat

Sri Mulyani buka suara tentang anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun yang disebut-sebut habis untuk banyak rapat di hotel dan studi banding.


Warga Miskin Ekstrem di Jakarta Naik pada 2022, BKKBN Seharusnya Tidak Ada

6 hari lalu

Warga Miskin Ekstrem di Jakarta Naik pada 2022, BKKBN Seharusnya Tidak Ada

Penduduk miskin ekstrem di DKI sudah diintervensi dengan berbagai bantuan sosial, seperti KJP , kartu lansia hingga pangan bersubsisi.


Berita Terkini: Penjelasan Naiknya Biaya Haji Ketika Arab Turunkan Ongkos Paket, Erick Thohir Ungkap Persoalan Hukum BUMN

13 hari lalu

Berita Terkini: Penjelasan Naiknya Biaya Haji Ketika Arab Turunkan Ongkos Paket, Erick Thohir Ungkap Persoalan Hukum BUMN

Berita terkini ekonomi dan bisnis petang ini mulai dari penjelasan Kemenag mengenai biaya haji hingga Erick Thohir yang ungkap persoalan hukum di BUMN


Terkini Bisnis: Jokowi Setop PPKM, Warga Tetap Minta Bansos ; PHK di Amerika Bulan Ini

13 hari lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Setop PPKM, Warga Tetap Minta Bansos ; PHK di Amerika Bulan Ini

LSI mencatat dalam hasil surveinya, meskipun Jokowi sudah mencabut PPKM, warga tetap berharap Bansos tetap ada.


Survei LSI: Publik Tetap Harapkan Bansos Meski PPKM Dicabut Jokowi, Ini Penjelasannya

13 hari lalu

Survei LSI: Publik Tetap Harapkan Bansos Meski PPKM Dicabut Jokowi, Ini Penjelasannya

Hasil survei LSI menyimpulkan bahwa publik masih berharap tetap mendapatkan Bansos meskipun PPKM telah dicabut oleh Jokowi.


PSI Surati Pasar Jaya, Desak Penjelasan soal Temuan Seribu Ton Beras Rusak di Pulogadung

16 hari lalu

PSI Surati Pasar Jaya, Desak Penjelasan soal Temuan Seribu Ton Beras Rusak di Pulogadung

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Pasar Jaya klarifikasi soal temuan seribu ton beras bansos yang rusak


Pasar Jaya Jelaskan Soal 920 Ton Beras Rusak yang Tersimpan di Gudang Pulo Gadung

17 hari lalu

Pasar Jaya Jelaskan Soal 920 Ton Beras Rusak yang Tersimpan di Gudang Pulo Gadung

Perumda Pasar Jaya menjelaskan soal status 920 ton beras rusak tak layak konsumsi yang tersimpan di sebuah gudang di Pulo Gadung.


Pasar Jaya Sebut Penyaluran Paket Bansos DKI 2020 Sudah Rampung, tapi Ogah Rincikan Jumlahnya

17 hari lalu

Pasar Jaya Sebut Penyaluran Paket Bansos DKI 2020 Sudah Rampung, tapi Ogah Rincikan Jumlahnya

Pasar Jaya enggan merinci jumlah dan nilai paket beras bantuan sosial (bansos) Covid-19 Jakarta 2020 yang ditanganinya. Ia menegaskan telah menyelesaikan keseluruhan kewajibannya sesuai pesan Dinas Sosial.


DPRD DKI Belum Berencana Panggil Dinas Sosial Soal Dugaan Korupsi Bansos

20 hari lalu

DPRD DKI Belum Berencana Panggil Dinas Sosial Soal Dugaan Korupsi Bansos

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan dugaan korupsi bansos di DKI yang beredar di medsos baru sekedar menduga-duga.