Kemenkes Didesak Terbitkan Juklak Juknis Vaksinasi Bagi Masyarakat Adat

Reporter

Editor

Amirullah

Petugas medis menyuntikkan vaksin Covid-19 dosis pertama kepada ibu hamil di Gedung Wira Purusa LVRI DKI Jakarta, Kamis, 12 Agustus 2021. Vaksinasi Covid-19 untuk ibu hamil sudah berjalan mulai bulan ini di Indonesia. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan mengapresiasi terbitnya Surat Edaran Kementerian Kesehatan yang menghapus nomor induk kependudukan dari persyaratan vaksinasi. Dengan demikian, masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya yang belum memilliki NIK dapat mengikuti vaksinasi.

Kendati demikian, edaran tersebut dinilai belum cukup. Koalisi menuntut Kemenkes segera menerbitkan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) sebagai turunan edaran tersebut.

"Tanpa juknis dan juklak yang terpadu, surat edaran itu berisiko menjadi kertas kosong yang tak ampuh menjawab tantangan akses vaksinasi bagi masyarakat adat, disabilitas, dan kelompok rentan lain," ujar Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Rukka Sombolinggi lewat keterangan tertulis, Selasa, 17 Agustus 2021.

Juknis dan juklak tersebut, lanjut Rukka, diharapkan mencakup berbagai tahapan program vaksinasi, yakni; metode sosialisasi dan informasi yang inklusif, pelaksanaan pre-screening yang memadai, pelibatan tokoh-tokoh lokal, penggunaan bahasa daerah, hingga pendampingan pasca vaksinasi.

Awal Agustus lalu, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Surat Edaran nomor HK.02.02/III/15242/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bagi Masyarakat Rentan dan Masyarakat Lainnya yang Belum Memiliki NIK. Lewat edaran tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota diminta berkoordinasi dengan Instansi perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota terkait pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat rentan, salah satunya kelompok masyarakat adat.

Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota juga ditugaskan memastikan agar instansi dan perangkat daerah terkait segera berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat apabila terdapat target sasaran vaksinasi Covid-19 yang belum memiliki NIK.

"Pelayanan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat yang belum memiliki NIK dapat dilakukan bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di satu lokasi pelayanan yang disepakati sehingga masyarakat dapat terlayani dan kebutuhan NIK dapat terpenuhi," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes, Widyawati dalam keterangannya, Kamis, 4 Agustus 2021.

Pendiri Organisasi Harapan Nusantara (OHANA), Risna Utami mengatakan, sejauh ini peraturan penyelenggaraan vaksinasi untuk kelompok rentan itu masih bersifat umum dan belum dipahami penuh oleh pemerintah daerah. Akibatnya, ujar dia, surat edaran Kemenkes itu juga bisa ditafsirkan berbeda-beda oleh setiap pemerintah daerah.

"Pemerintah daerah akan menjalankan vaksinasi semampunya, yang boleh jadi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat dan kelompok disabilitas. Menyamaratakan standar prosedur vaksinasi bagi semua warga sama saja dengan mengecualikan masyarakat yang selama ini cenderung tersisih," ujarnya.

Menurut Risna, masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lain perlu pendekatan yang berbeda-beda. Pendekatan berbeda ini tidak hanya dibutuhkan saat vaksinasi tetapi bahkan perlu dilakukan sejak tahap sosialisasi. "Masyarakat adat dan kelompok rentan belum tentu sudah terpapar atau tidak bisa mengakses informasi terkait Covid-19," tuturnya.






Walikota New York Cabut Aturan Wajib Vaksin Covid-19

2 jam lalu

Walikota New York Cabut Aturan Wajib Vaksin Covid-19

Kota New York tak lagi mewajibkan warganya untuk mendapatkan vaksin Covid-19.


Vaksinasi Massal Buat Wabah LSD Turun Drastis di Eropa Tenggara

6 jam lalu

Vaksinasi Massal Buat Wabah LSD Turun Drastis di Eropa Tenggara

Infeksi penyakit kulit benjolan atau Lumpy Skin Disease (LSD) termasuk penyakit virus menular yang menjangkiti hewan ternak. Bagaimana mengatasinya?


Kasus Gagal Ginjal Akut Muncul Lagi, Begini Perjalanan Kasusnya

9 jam lalu

Kasus Gagal Ginjal Akut Muncul Lagi, Begini Perjalanan Kasusnya

Sempat mereda, kasus gagal ginjal akut ditemukan lagi. Terdapat dua kasus yang dilaporkan ke Kemenkes.


Fakta-fakta Temuan Baru Kasus Gagal Ginjal Akut Anak di DKI Jakarta

1 hari lalu

Fakta-fakta Temuan Baru Kasus Gagal Ginjal Akut Anak di DKI Jakarta

Temuan baru dua pasien anak yang menderita gagal ginjal akut di DKI Jakarta. Seperti apa fakta-fakta mengenai kasus gagal ginjal akut terbaru?


Gagal Ginjal Akut, Kemenkes Imbau Jangan Beli Obat Sirup tanpa Resep Dokter

1 hari lalu

Gagal Ginjal Akut, Kemenkes Imbau Jangan Beli Obat Sirup tanpa Resep Dokter

Menanggapi munculnya kasus baru gagal ginjal akut, Kemenkes mengimbau masyarakat tidak membeli obat sirup sembarangan tanpa resep dari dokter.


2 Kasus Baru Gagal Ginjal Akut di Jakarta, Satu Pasien Meninggal Usai Konsumsi Praxion

1 hari lalu

2 Kasus Baru Gagal Ginjal Akut di Jakarta, Satu Pasien Meninggal Usai Konsumsi Praxion

Satu kasus yang terkonfirmasi gagal ginjal akut atau Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) di Jakarta dialami anak berusia 1 tahun.


Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, Kemenkes Pastikan Obat Sirup yang Diduga Jadi Penyebabnya Sudah Ditarik

1 hari lalu

Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, Kemenkes Pastikan Obat Sirup yang Diduga Jadi Penyebabnya Sudah Ditarik

Kemenkes menyebut satu korban baru gagal ginjal akut pada anak mengonsumsi obat sirup penurun demam merk Praxion.


Kasus Gagal Ginjal Akut Bertambah 2, Begini Kronologinya

1 hari lalu

Kasus Gagal Ginjal Akut Bertambah 2, Begini Kronologinya

Kementerian Kesehatan memaparkan kronologi bertambahnya korban gagal ginjal akut. Dua kasus baru ditemukan di Jakarta dengan satu korban meninggal.


Dokter Sarankan Lakukan Vaksinasi untuk Cegah Demam Berdarah

1 hari lalu

Dokter Sarankan Lakukan Vaksinasi untuk Cegah Demam Berdarah

Semekin banyak pasien demam berdarah yang berusia 15-44 tahun. Dokter menyarankan untuk lakukan vaksinasi demam berdarah untuk kurang risiko penyakit.


Pesan Menkes untuk Turunkan Prevalensi Stunting

3 hari lalu

Pesan Menkes untuk Turunkan Prevalensi Stunting

Menkes menyatakan pada 2023 pemerintah fokus mengejar prevalensi stunting turun ke angka 17 persen. Berikut langkah yang dilakukan.