HUT ke-76 RI: PKS: Hadapi Krisis Keteladanan, Pemimpin Sibuk Urus Kelompoknya

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri memberikan sambutan disaksikan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno (kanan) dan Presiden PKS Sohibul Iman (kedua kanan) saat menghadiri kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta, Ahad, 13 Januari 2019. ANTARA

    Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri memberikan sambutan disaksikan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno (kanan) dan Presiden PKS Sohibul Iman (kedua kanan) saat menghadiri kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta, Ahad, 13 Januari 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera menggelar upacara peringatan HUT ke-76 RI di halaman kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa, 17 Agustus 2021. Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf sebagai inspektur upacara menyampaikan amanat dan pesan soal krisis keteladanan yang saat ini dinilainya sedang melanda republik.

    "Sebagai sebuah bangsa, Indonesia hari ini sedang dihadapkan pada suasana yang mengarah krisis keteladanan," ujar Salim dalam kesempatan itu.

    Di tengah situasi pandemi Covid-19 ini, menurut Salim, banyak pemimpin yang tidak memiliki sense of crisis. "Pemimpin yang seharusnya bisa dijadikan teladan, justru malah sibuk mengurus diri dan kelompok, serta membuat berbagai tindakan kontroversial dan kontraproduktif," ujar Salim.

    Wabah Covid-19 yang memasuki tahun kedua ini, ujarnya, membuat upaya melunasi janji kemerdekaan menjadi semakin jauh dan berat. Namun, dalam momentum kemerdekaan ini, Salim mengajak masyarakat tidak menyerah seperti halnya semangat para pendiri bangsa dalam merebut kemerdekaan dahulu.

    "Para pendiri bangsa kita telah membuktikan bahwa dengan sikap kenegarawanan dan keteladanan, api perjuangan tetap menyala dan semakin berkobar-kobar meski dalam situasi yang paling buruk, gelap dan pesimis sekalipun," tuturnya.

    Ia juga meminta pemerintah lebih konsisten menjalankan kebijakan dan menagih janji pemerintah mewujudkan bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. "Di samping masalah inkonsistensi kebijakan, kita saat ini masih menyaksikan gejala diskriminasi hukum, perlakuan istimewa kepada para koruptor dengan memberikan keringanan hukuman, dan penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam," ujar dia.

    DEWI NURITA

    Baca: Ini Kekhawatiran PKS Soal Sinyal Amandemen UUD dari Ketua MPR dan Jokowi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.