Komnas HAM Segera Serahkan Laporan TWK KPK ke Jokowi

Reporter

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik memberikan keterangan pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa, 8 Juni 2021. Komnas HAM memberikan kesempatan kedua kepada Ketua KPK Firli Bahuri untuk dapat hadir memberikan keterangan terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada Rabu, 9 Juni 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bakal mengirim laporan hasil temuan setebal 300 halaman ihwal alih tes wawasan kebangsaan (TWK) kepada Presiden Joko Widodo. TWK menjadi salah satu syarat dalam peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) 

Komnas HAM menemukan ada dugaan pelanggaran HAM dalam proses tersebut. "Kami segera kirim bahan ke presiden, serta publik luas untuk tidak membiarkan KPK salah arah dan menjauh dari cita-cita awal pendiriannya," ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat dihubungi pada Selasa, 17 Agustus 2021.

Selain itu, Komnas HAM juga telah mengajukan jadwal untuk melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Taufan mengatakan, pertemuan dengan Mahfud merupakan salah satu cara lembaganya mendorong pemerintah untuk menjalankan rekomendasi.

"Kami sudah minta waktu untuk bertemu Pak Mahfud," kata Taufan.

Komnas HAM mencatat ada 11 pelanggaran dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK. Yakni:

1. Pelanggaran terhadap hak atas keadilan dan kepastian hukum.
2. Hak perempuan
3. Hak bebas dari diskriminasi ras dan etnis
4. Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan
5. Hak pekerjaan
6. Hak rasa aman dalam tes yang dilaksanak oleh KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ini
7. Hak informasi publik.
8. Hak privasi
9. Hak untuk berserikat dan berkumpul
10. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan
11. Hak kebebasan berpendapat.

Atas temuan ini, Komnas HAM pun meminta Jokowi mengambil alih seluruh proses asesmen TWK. Taufan merekomendasikan sejumlah tindakan yang bisa dilakukan Jokowi, yaitu:

1. Merekomendasikan presiden memulihkan status pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN KPK.
2. Meminta presiden mengevaluasi seluruh proses asesmen pegawai KPK.
3. Meminta presiden membina seluruh pejabat kementerian dan lebaga yang terlibat dalam proses TWK.
4. Merekomendasikan agar presiden memulihkan nama baik pegawai KPK yang dianggap tidak memenuhi syarat dalam TWK.

ANDITA RAHMA | M. ROSSENO AJI

Baca: Ada Pelanggaran HAM Soal TWK, Yudi Minta Pegawai KPK Tak Lolos Segera Diangkat






Jokowi dan Nadem Renggang Gara-gara Capres

20 menit lalu

Jokowi dan Nadem Renggang Gara-gara Capres

Hubungan Presiden Jokowi dengan Partai NasDem merenggang setelah ketua umum partai itu, Surya Paloh, mengumumkan Anies sebagai capres 2024.


Kaesang Tertarik ke Politik, Politikus PSI Rayu untuk Bergabung

48 menit lalu

Kaesang Tertarik ke Politik, Politikus PSI Rayu untuk Bergabung

Nilai-nilai dan pemikiran yang dimiliki PSI dianggap akan cocok dengan Kaesang jika betul terjun ke dunia politik nantinya.


Jokowi soal Kabar Reshuffle Rabu Pon Pekan Depan: Nanti Tunggu Saja

1 jam lalu

Jokowi soal Kabar Reshuffle Rabu Pon Pekan Depan: Nanti Tunggu Saja

Sebelum ini, Jokowi juga selalu meminta publik untuk menunggu rencana reshuffle.


Kaesang Ingin Terjun ke Politik, Politikus PKB Sarankan Berpartai

2 jam lalu

Kaesang Ingin Terjun ke Politik, Politikus PKB Sarankan Berpartai

Menurut Gibran, Kaesang akan maju untuk pencalonan kepala daerah, bukan anggota DPRD atau di legislatif.


Jokowi Ngaku Tak Ikut-ikut soal Kaesang Terjun ke Politik

3 jam lalu

Jokowi Ngaku Tak Ikut-ikut soal Kaesang Terjun ke Politik

Sebelum Kaesang, putra Jokowi lainnya sudah lebih dulu terjun ke politik yaitu Gibran Rakabuming Raka.


Jokowi soal Pertemuan dengan Surya Paloh Bahas Reshuffle: Mau Tau Aja

3 jam lalu

Jokowi soal Pertemuan dengan Surya Paloh Bahas Reshuffle: Mau Tau Aja

Di sisi lain, Jokowi masih memberikan jawaban yang sama ketika ditanya soal reshuffle.


Komnas HAM Apresiasi Vonis Seumur Hidup Pelaku Mutilasi Warga Mimika

3 jam lalu

Komnas HAM Apresiasi Vonis Seumur Hidup Pelaku Mutilasi Warga Mimika

Komnas HAM berharap putusan ini dapat menjadi sinyal langkah maju dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia di Papua.


Jokowi Meyakini ASEAN Masih Relevan bagi Rakyat dan Kawasan

4 jam lalu

Jokowi Meyakini ASEAN Masih Relevan bagi Rakyat dan Kawasan

Jokowi yakin ASEAN akan terus berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik.


Jokowi Resmi Memulai Kick Off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023

4 jam lalu

Jokowi Resmi Memulai Kick Off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023

Jokowi meyakini ASEAN masih penting dan relevan bagi rakyat dan kawasan. Ia yakin ASEAN akan berkontribusi bagi stabilitas di Indo-Pasifik.


Terpopuler Sepekan: Fakta Tukang Becak Bobol Rekening BCA Hingga Antrean Holland Bakery

6 jam lalu

Terpopuler Sepekan: Fakta Tukang Becak Bobol Rekening BCA Hingga Antrean Holland Bakery

Berita terpopuler ekonomi bisnis selama sepekan dimulai dengan fakta tentang tukang becak yang diduga membobol rekening BCA sebanyak Rp 320 juta.