Ada Pelanggaran HAM Soal TWK, Yudi Minta Pegawai KPK Tak Lolos Segera Diangkat

Reporter

Ketua Wadah Pegawai KPK juga anggota tim penyidik (nonaktif), Yudi Purnomo memberikan keterangan mengenai tudingan penganiayaan saksi kepada awak media, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat 11 Juni 2021. Falentino selaku pendamping dua penyidik yang dilaporkan Yogas mengatakan punya bukti bahwa intimidasi itu tak pernah terjadi. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan ada 11 pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK). Perwakilan pegawai yang melaporkan, Yudi Purnomo Harahap meminta pihak terkait dalam kasus ini segera menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM tersebut.

“Sudah sepatutnya rekomendasi Komnas HAM soal TWK tersebut ditindaklanjuti oleh seluruh pihak terkait. Sehingga pelanggaran HAM yang terjadi tidak berlanjut, kemudian menimbulkan dampak yang serius. Termasuk untuk segera mengangkat pegawai KPK yang dinyatakan TMS untuk menjadi ASN,” kata lewat keterangan tertulis, Senin, 16 Agustus 2021.

Temuan Komnas HAM tersebut, kata Yudi, memperkuat dugaan terjadinya kejanggalan dalam pelaksanaan tes.

“Temuan Komnas HAM mengungkap sisi lain dari tes yang ternyata bukan hanya syarat dengan perbuatan maladministrasi, tetapi juga perbuatan nyata yang merupakan 11 pelanggaran HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berbagai konvensi internasional,” kata Yudi

Yudi mengatakan pelanggaran yang ditemukan Komnas sangat serius. Mulai dari perlindungan hak perempuan hingga penghilangan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. “Pelanggaran HAM ini merupakan bukti yang semakin menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang lebih luas,” kata dia.

Dia mengatakan temuan Komnas memvalidasi kecurigaan masyarakat sekaligus Ombudsman yang menyatakan terjadi pelanggaran prosedur dalam tes. Bukti dan validasi itu, kata dia, menjadikan penggunaan hasil tes sebagai dasar pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN tidak memiliki legitimasi baik dari sisi hukum maupun norma.

Baca: Komnas HAM: Label Taliban Sengaja Dikembangkan untuk Singkirkan Pegawai KPK






Heboh Rekening Penjual Burung Diblokir BCA, KPK: Nama dan Tanggal Lahir Sama dengan Tersangka

13 menit lalu

Heboh Rekening Penjual Burung Diblokir BCA, KPK: Nama dan Tanggal Lahir Sama dengan Tersangka

Pemblokiran rekening penjual burung oleh Bank Central Asia (BCA) menghebohkan. Ada kesamaan nama dan tanggal lahir dengan tersangka kasus korupsi.


Soal Perlintasan Buron KPK, Dirjen Imigrasi: Datanya Banyak, Bisa Dicek

3 jam lalu

Soal Perlintasan Buron KPK, Dirjen Imigrasi: Datanya Banyak, Bisa Dicek

Silmy Karim menyebut Imigrasi memiliki sejumlah data yang mungkin akan membantu pencarian para buron KPK.


Tito Karnavian Minta Aparat Jangan Tindak Pemerintah, ICW: Pola Pikir Itu Penting Diluruskan

10 jam lalu

Tito Karnavian Minta Aparat Jangan Tindak Pemerintah, ICW: Pola Pikir Itu Penting Diluruskan

ICW menyarankan kepada Tito Karnavian agar melihat data KPK. Sejak 2004 hingga 2022, setidaknya ada 178 kepala daerah diproses hukum kasus korupsi.


Hutama Karya Ungkap Bidik Banyak Proyek di IKN, dari Istana Wapres hingga Rusun ASN

12 jam lalu

Hutama Karya Ungkap Bidik Banyak Proyek di IKN, dari Istana Wapres hingga Rusun ASN

Hutama Karya membeberkan bagaimana perusahaan itu membidik sejumlah proyek di IKN seperti pembangunan Istana Wakil Presiden dan rumah susun bagi ASN.


Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

15 jam lalu

Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

Berita bisnis yang paling banyak dibaca pada Kamis sore, 26 Januari 2023. Mulai dari kasus Meikarta hingga OJK


Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

15 jam lalu

Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

Johanis mengatakan KPK sudah melakukan pencegahan korupsi meski tanpa permintaan dari lembaga lain.


Eks Pimpinan KPK Sebut Anies Baswedan Sengaja Dihambat Melalui Formula E

16 jam lalu

Eks Pimpinan KPK Sebut Anies Baswedan Sengaja Dihambat Melalui Formula E

Bambang Widjojanto mengatakan Anies Baswedan juga diserang melalui jalur lain.


KPK Sebut Buron Kasus E-KTP Gagal Ditangkap Gara-gara Status Red Notice

18 jam lalu

KPK Sebut Buron Kasus E-KTP Gagal Ditangkap Gara-gara Status Red Notice

Buron kasus e-KTP Paulus Tannos bisa berpindah tempat dari Thailand sebelum dicokok oleh aparat penegak hukum.


Kasus Suap Dana Hibah, KPK Periksa Ketua DPRD Jatim dan 15 Orang Lain

19 jam lalu

Kasus Suap Dana Hibah, KPK Periksa Ketua DPRD Jatim dan 15 Orang Lain

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya telah memeriksa 16 orang termasuk Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Kusnadi.


Harga Minyak Goreng Berpotensi Naik Lagi, Ombudsman Wanti-wanti Kemendag

20 jam lalu

Harga Minyak Goreng Berpotensi Naik Lagi, Ombudsman Wanti-wanti Kemendag

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebut harga minyak goreng berpotensi melambung.