Ketua DPD RI Dukung Pokok-Pokok Haluan Negara

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenakan pakaian adat suku Baduy saat menghadiri sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

INFO NASIONAL – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Konstitusi Indonesia. Agenda perubahan konstitusi ini untuk menjawab berbagai tantangan global, terutama era baru pasca-hantaman pandemi Covid-19.

Menurut LaNyalla, krisis global yang dipicu Pandemi Covid-19 telah melahirkan peluang-peluang baru, imajinasi-imajinasi baru, dan pemikiran- pemikiran baru untuk membangun kehidupan baru yang diharapkan mampu untuk menghindari terjadinya krisis serupa di masa depan.

“Setiap krisis besar biasanya melahirkan revolusi pemikiran untuk menjawab perubahan. Dan setiap negara yang memasuki transisi menuju era baru, sering ditandai dengan perubahan konstitusi. Seperti dilakukan Indonesia di tahun 1999 hingga 2002 silam. Ketika Indonesia menuju sistem politik yang diharapkan lebih demokratis,” katanya saat Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021.

LaNyalla mengingatkan, Indonesia melakukan amandemen konstitusi 19 tahun lalu. Sementara saat ini Indonesia akan memasuki era baru pasca-Pandemi Covid-19, yang diikuti dengan era disruptif di hampir semua lini.

“Dunia dengan tatanan baru perlu dijawab dengan kesiapan kita secara fundamental. Dengan menentukan arah kemandirian dan kedaulatan bangsa, sebagai bagian kesiapan kita menyongsong perubahan global dan tata dunia baru,” ujarnya.

Indonesia juga perlu bersiap menyongsong perubahan global dan tata dunia baru, mengingat adanya ancaman bencana di depan mata, yaitu perubahan iklim global. Untuk itu, kata LaNyalla, sangat penting bagi Indonesia sebagai bangsa yang besar dan tangguh memiliki arah kebijakan yang disepakati bersama antara Eksekutif dan Legislatif. 

“Oleh karena itu, DPD RI mendukung adanya Pokok-Pokok Haluan Negara atau PPHN dalam Konstitusi kita,” katanya.

Menurut LaNyalla, Indonesia harus mampu merumuskan kedaulatan energi, kemandirian pangan, ketahanan sektor kesehatan, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan bangsa yang besar ini melalui PPHN. Tentunya, ini termasuk kesejahteraan dan kemakmuran daerah di seluruh Indonesia.

Hal ini berarti termasuk koreksi atas kebijakan perekonomian nasional, yang tertuang di dalam Pasal 33 UUD 1945.  “Sadar atau tidak, sejak Amandemen Konstitusi yang lalu, dengan dalih efisiensi, maka cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, telah kita serahkan kepada pasar,” ujar LaNyalla.

“Padahal, Bapak Koperasi kita, Muhammad Hatta telah meletakkan kerangka besar perekonomian nasional dengan pendekatan koperasi, yang harus dimaknai sebagai cara atau sarana untuk berhimpun, dengan tujuan untuk memiliki secara bersama-sama alat industri atau sarana produksi,” katanya menambahkan.

Mantan Ketua Umum PSSI itu meyakini setiap pemangku kebijakan akan memberikan pelayanan terbaik demi kesejahteraan rakyat. LaNyalla pun percaya pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Jokowi dan Ma’ruf Amin akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapainya.

“Setiap negara, pasti berjuang untuk melindungi dan memastikan kepentingan rakyat dan warga negaranya terjamin. Dan kami percaya, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mempunyai niat untuk itu,” ucapnya.

LaNyalla juga memastikan DPD RI sebagai perwakilan rakyat dan daerah akan terus menyerap aspirasi.

“DPD RI tidak akan berhenti menyuarakan kepentingan rakyat di daerah yang kami dapat dari seluruh penjuru tanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Karena kami ingin mewujudkan Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh, dengan mengusung slogan DPD RI, Dari Daerah Untuk Indonesia!” tutup LaNyalla.(*)






Rapim MPR: Pergantian Pimpinan MPR dari DPD Tunggu Inkracht

13 hari lalu

Rapim MPR: Pergantian Pimpinan MPR dari DPD Tunggu Inkracht

MPR tidak akan mencampuri urusan internal DPD.


Profil Komeng, Komedian Senior yang Hijrah ke Politik

18 hari lalu

Profil Komeng, Komedian Senior yang Hijrah ke Politik

Setelah sukses di dunia komedi, Komeng mantap maju sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah


Sylviana Murni Ingin Temui Heru Budi Hartono, Sebut Anies Baik Tapi Perlu Dilengkapi

17 Oktober 2022

Sylviana Murni Ingin Temui Heru Budi Hartono, Sebut Anies Baik Tapi Perlu Dilengkapi

Sylviana Murni mengatakan, pihaknya ingin segera menemui Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membahas dan memberi masukan.


Berharap RUU Daerah Kepulauan Dapat Perhatian Pemerintah

29 September 2022

Berharap RUU Daerah Kepulauan Dapat Perhatian Pemerintah

Pemerintah pusat dan fraksi-fraksi di DPR diharapkan memperhatikan pentingnya RUU Daerah Kepulauan.


Anies Baswedan di Mata Fahira Idris: Bikin Lompatan, Pengganti Harus Berkualitas

14 September 2022

Anies Baswedan di Mata Fahira Idris: Bikin Lompatan, Pengganti Harus Berkualitas

Fahira Idris menyebutkan Gubernur Anies Baswedan telah meletakkan standar tinggi bagi penggantinya.


Sylviana Murni Ingin Kompetisi Tari Moderen Diperbanyak, Jadi Agenda Tahunan

11 September 2022

Sylviana Murni Ingin Kompetisi Tari Moderen Diperbanyak, Jadi Agenda Tahunan

Sylviana Murni mendukung Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta Bank DKI menyelenggarakan kegiatan tahunan kompetisi tarian moderen.


Seluruh Fraksi MPR dan DPD Sepakat Terima Laporan tentang PPHN

25 Juli 2022

Seluruh Fraksi MPR dan DPD Sepakat Terima Laporan tentang PPHN

Seluruh fraksi dan DPD sepakat untuk membentuk Panitia Ad Hoc yang akan menyusun rumusan-rumusan bentuk hukum dari PPHN.


Sultan Tidore Apresiasi Perkembangan IWIP

19 Juli 2022

Sultan Tidore Apresiasi Perkembangan IWIP

Ia berharap agar program Corporate Social Responsibility (CSR) PT IWIP bisa lebih ditingkatkan, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.


Ketua DPD: Menaikkan Harga BBM Bukan Solusi

18 April 2022

Ketua DPD: Menaikkan Harga BBM Bukan Solusi

Menaikkan harga bukan solusi yang diharapkan.


Kunker Wakil Ketua DPD RI Kumpulkan Masalah Pembangunan di Kaltara

29 Maret 2022

Kunker Wakil Ketua DPD RI Kumpulkan Masalah Pembangunan di Kaltara

Masih banyak masyarakat di perbatasan dengan Malaysia yang menghadapi keterbatasan infrastruktur jalan.