KontraS Sebut Pidato Jokowi di Sidang Tahunan Cermin Pemerintah Tak Lagi Peduli HAM

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenakan pakaian adat suku Baduy saat menghadiri sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021. Jokowi mengungkap alasannya memilih baju adat tersebut karena desainnya yang sederhana. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritik pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang lagi-lagi menekankan ihwal pembangunan infrastruktur dan ekonomi.

KontraS juga menilai Presiden tak menyampaikan bagaimana peta jalan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat serta menjamin kebebasan sipil di Indonesia.

"Pidato kenegaraan Jokowi semakin menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi mempedulikan hak asasi manusia," kata Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dalam keterangan tertulis, Senin, 16 Agustus 2021.

Fatia mengatakan, melihat rekam jejak selama setahun terakhir, langkah penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu bahkan tak pernah dimulai. Ia berujar situasi ini diperparah dengan pemberian bintang jasa utama kepada Eurico Guterres, eks milisi Timor Timur pro-NKRI yang diputus sebagai pelaku pelanggaran HAM berat dalam pengadilan tribunal di Timor Leste.

"Kami melihat situasi HAM ke depan tak akan kunjung membaik sebab praktik impunitas dan pengabaian HAM terus dijalankan," ujar Fatia.

Menurut Fatia, pengabaian HAM kian masif terutama di masa pandemi Covid-19. Dia mengatakan pemerintah bukannya menangani pagebluk secara serius menggunakan pendekatan pemenuhan hak atas kesehatan dan pemenuhan pangan, tetapi membangkang dari amanat Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan.

Di sisi lain, Fatia mengatakan, penanganan pandemi selama ini justru mengedepankan pendekatan sekuritasisasi yang memperlebar ruang represi terhadap masyarakat. Padahal, kata dia, pendekatan keamanan tersebut terbukti gagal mengatasi pandemi.

KontraS juga menyoroti klaim Jokowi ihwal keberhasilan pemerintah dan DPR menyelesaikan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai omnibus law pertama di Indonesia, serta hasrat mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk menarik sebanyak-banyaknya investasi. Pertama, kata Fatia, penyusunan UU Cipta Kerja secara formil problematis dan tak partisipatif.

Adapun secara substansi, muatan beleid yang ingin menarik investasi sebesar-besarnya itu berpotensi menyengsarakan rakyat, memperbesar potensi pelanggaran HAM, dan merusak lingkungan. Di sisi lain, jaminan atas kebebasan kebebasan sipil makin berkurang.

KontraS menyinggung gejolak penolakan publik terhadap UU Cipta Kerja yang tak didengarkan sama sekali oleh pemerintah. Rangkaian demonstrasi di berbagai daerah pun direspons dengan represi dari aparat.

Fatia mengatakan, masyarakat yang menolak aktivitas investasi yang merusak lingkungan juga mengalami kriminalisasi. Misalnya kasus kriminalisasi masyarakat adat Kinipan, pembangunan bendungan di Wadas, dan pertambangan emas di Sangihe. "Belum lagi persoalan Papua yang luput dari sorotan Presiden. Padahal masalah kesehatan, kemanusiaan, dan lingkungan di sana semakin parah," kata Fatia.

Fatia melanjutkan, Presiden Jokowi dalam pidatonya sebenarnya menyadari banyaknya kritik yang disampaikan. Namun, kata dia, pemerintah dan DPR tak menggubris kritik dari publik. Pemerintah disebutnya justru cenderung membiarkan  pembungkaman kritik di ruang publik dan digital. "Pada akhirnya, KontraS melihat bahwa pidato Presiden hanya lip service semata dalam menjaga kebebasan sipil," ujarnya.

Baca juga: Pandu Riono Heran Jokowi Pakai Istilah Gas dan Rem di Sidang Tahunan MPR







Soal Usulan Penundaan Pemilu, Bamsoet: Tergantung Parpol Parlemen, Saya Hanya Pegang Palu

4 jam lalu

Soal Usulan Penundaan Pemilu, Bamsoet: Tergantung Parpol Parlemen, Saya Hanya Pegang Palu

Bamsoet menyebut peluang terwujudnya penundaan Pemilu ini tergantung dari partai politik yang ada di parlemen.


Gerilya Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Jokowi

5 jam lalu

Gerilya Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Jokowi

Gagasan perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi tiga periode mencuat lagi.


Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

5 jam lalu

Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

PDIP menanggapi isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. PDIP merujuk pada konstitusi bahwa Presiden hanya bisa menjabat selama 2 periode.


Demokrat Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Keinginan Jokowi

6 jam lalu

Demokrat Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Keinginan Jokowi

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny Kabur Harman menilai usulan perpanjangan masa jabatan ini sebenarnya keinginan Presiden Jokowi sendiri.


PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

6 jam lalu

PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

"Kalau terhadap partai yang sukanya impor, ini enggak cocok buat PDIP," kata Sejjen PDIP Hasti Kristiyanto. Maksudnya Partai NasDem?


Ancaman Resesi Global 2023, Rhenald Kasali Sentil Sri Mulyani: Pemerintah Jangan Jumawa

8 jam lalu

Ancaman Resesi Global 2023, Rhenald Kasali Sentil Sri Mulyani: Pemerintah Jangan Jumawa

Rhenald Kasali Rhenald juga menyentil Menteri Keuangan Sri Mulyani yang terlalu pede bahwa Indonesia jauh dari resesi pada tahun 2023 ini.


Nasdem Sebut Warga Depok Rindu Anies Baswedan, Gugatan Polusi Udara ke Jokowi & Konser Dewa 19 Jadi Top 3 Metro

8 jam lalu

Nasdem Sebut Warga Depok Rindu Anies Baswedan, Gugatan Polusi Udara ke Jokowi & Konser Dewa 19 Jadi Top 3 Metro

Nasdem sebut warga Depok rindu Anies Baswedan, gugatan polusi udara ke Jokowi & konser Dewa 19 jadi Top 3 Metro hari ini.


Profil Sudirman Said Ketua Tim Anies Baswedan di Pilpres 2024, Mantan Menteri ESDM Jokowi

10 jam lalu

Profil Sudirman Said Ketua Tim Anies Baswedan di Pilpres 2024, Mantan Menteri ESDM Jokowi

Sudirman Said menjadi Ketua Tim Kecil yang menyiapkan Koalisi Perubahan untuk menyokong Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Ini profilnya.


YLKI Sebut Larangan Penjualan Rokok Ketengan Bakal Mengikis Dua Hal Ini

1 hari lalu

YLKI Sebut Larangan Penjualan Rokok Ketengan Bakal Mengikis Dua Hal Ini

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyebut kebijakan larangan penjualan rokok ketengan akan mengikis dua hal.


KontraS Soroti Calon Hakim Ad Hoc MA yang Minim Pengetahuan Soal HAM

1 hari lalu

KontraS Soroti Calon Hakim Ad Hoc MA yang Minim Pengetahuan Soal HAM

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menyoroti para hakim ad hoc Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung yang minim pengetahuan soal HAM.