Jokowi Pidato Kenegaraan, KontraS: Hanya Lip Service Menjaga Kebebasan Sipil

Reporter

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021. ANTARA FOTO/Sopian/Pool

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Fatia Maulidiyanti, menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengesampingkan persoalan HAM saat pidato di Sidang Tahunan MPR hari ini, Senin, 16 Agustus 2021.

Salah satunya, kata dia, Presiden yang menyebut pandemi telah menghambat laju pertumbuhan ekonomi.  

"Pidato tersebut seolah tidak memerhatikan kondisi belakangan yang carut marut dalam penanganan pandemi, serta ambivalensi menggenjot infrastruktur yang berpotensi merugikan lingkungan," kata Fatia pada keterangan tertulis, Senin, 16 Agustus 2021. 

Ia menuturkan sikap pemerintah yang abai akan hak kesehatan tercermin juga dengan tidak dilaksanakannya amanat Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam undang-undang ini pemerintah seharusnya wajib memenuhi kebutuhan hidup dasar selama kondisi karantina wilayah.  

Selain itu, penanganan pandemi selama ini juga mengedepankan pendekatan sekuritisasi yang memperlebar ruang represi terhadap masyarakat. Pendekatan tersebut, kata Fatia, telah gagal dalam mengatasi situasi pandemi selama ini. 

Bukan hanya persoalan masalah kesehatan, pemerintah juga abai dalam menuntaskan permasalahan HAM berat di Indonesia. Selama satu tahun terakhir, tidak ada penyelidikan kasus HAM berat yang dimulai. 

Hal tersebut diperparah dengan situasi baru-baru ini yang mana Jokowi memberikan bintang jasa kepada Eurico Gueterres, seorang pelaku pelanggaran HAM berat. "Kami menilai situasi HAM ke depan tak akan kunjung membaik sebab praktik impunitas dan pengabaian HAM terus dijalankan," kata Fatia. 

Dalam pidatonya Presiden Jokowi juga menyampaikan keberhasilan DPR dan Pemerintah dalam menyelesaikan UU Cipta Kerja sebagai omnibus law pertama di Indonesia. Selain itu, Presiden juga memuji DPR yang terus melakukan inovasi dan penjaringan aspirasi masyarakat. Padahal secara formil penyusunan Omnibus Law tersebut sangat problematis dan tidak partisipatif. 

KontraS menilai Omnibus Law justru berpotensi menyengsarakan rakyat, memperbesar potensi pelanggaran HAM, dan merusak lingkungan. Dalam prosesnya, telah banyak rangkaian demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia bahkan berakhir dengan represi yang dilakukan oleh aparat demi menolak dan membatalkan Omnibus Law.

Fatia mengatakan hal ini berimplikasi pada menyusutnya ruang kebebasan sipil, yang semakin dibuktikan dengan respon berlebihan alat negara yang melakukan penangkapan dan tindakan sewenang-wenang kepada masyarakat. "Gejolak penolakan yang disuarakan masyarakat terhadap UU Sapu Jagat tersebut tak didengarkan sama sekali," tambahnya. 

Dalam pidatonya, Fatia melihat, Presiden juga tidak menjelaskan langkah negara, dalam penyelesaian persoalan pelanggaran HAM. Padahal, penuntasan perkara HAM adalah kewenangan Presiden, DPR, dan Kejaksaan Agung. "Pidato Presiden tidak menyampaikan sejauh mana dan langkah apa yang telah dan akan negara lakukan. "Pada akhirnya, KontraS melihat bahwa pidato Presiden Joko Widodo hanya lips service semata dalam menjaga kebebasan sipil," kata Fatia. 

Baca juga: Pembuat Mural Jokowi Diburu Polisi, Pemural Tuhan Aku lapar: Berlebihan






Kaesang Tertarik ke Politik, Politikus PSI Rayu untuk Bergabung

27 menit lalu

Kaesang Tertarik ke Politik, Politikus PSI Rayu untuk Bergabung

Nilai-nilai dan pemikiran yang dimiliki PSI dianggap akan cocok dengan Kaesang jika betul terjun ke dunia politik nantinya.


Jokowi soal Kabar Reshuffle Rabu Pon Pekan Depan: Nanti Tunggu Saja

1 jam lalu

Jokowi soal Kabar Reshuffle Rabu Pon Pekan Depan: Nanti Tunggu Saja

Sebelum ini, Jokowi juga selalu meminta publik untuk menunggu rencana reshuffle.


Kaesang Ingin Terjun ke Politik, Politikus PKB Sarankan Berpartai

1 jam lalu

Kaesang Ingin Terjun ke Politik, Politikus PKB Sarankan Berpartai

Menurut Gibran, Kaesang akan maju untuk pencalonan kepala daerah, bukan anggota DPRD atau di legislatif.


Jokowi Ngaku Tak Ikut-ikut soal Kaesang Terjun ke Politik

3 jam lalu

Jokowi Ngaku Tak Ikut-ikut soal Kaesang Terjun ke Politik

Sebelum Kaesang, putra Jokowi lainnya sudah lebih dulu terjun ke politik yaitu Gibran Rakabuming Raka.


Jokowi soal Pertemuan dengan Surya Paloh Bahas Reshuffle: Mau Tau Aja

3 jam lalu

Jokowi soal Pertemuan dengan Surya Paloh Bahas Reshuffle: Mau Tau Aja

Di sisi lain, Jokowi masih memberikan jawaban yang sama ketika ditanya soal reshuffle.


Jokowi Meyakini ASEAN Masih Relevan bagi Rakyat dan Kawasan

4 jam lalu

Jokowi Meyakini ASEAN Masih Relevan bagi Rakyat dan Kawasan

Jokowi yakin ASEAN akan terus berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik.


Jokowi Resmi Memulai Kick Off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023

4 jam lalu

Jokowi Resmi Memulai Kick Off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023

Jokowi meyakini ASEAN masih penting dan relevan bagi rakyat dan kawasan. Ia yakin ASEAN akan berkontribusi bagi stabilitas di Indo-Pasifik.


Terpopuler Sepekan: Fakta Tukang Becak Bobol Rekening BCA Hingga Antrean Holland Bakery

5 jam lalu

Terpopuler Sepekan: Fakta Tukang Becak Bobol Rekening BCA Hingga Antrean Holland Bakery

Berita terpopuler ekonomi bisnis selama sepekan dimulai dengan fakta tentang tukang becak yang diduga membobol rekening BCA sebanyak Rp 320 juta.


Menhub Pastikan Pemerintah Terus Kawal Penyelesaian Proyek KCJB

6 jam lalu

Menhub Pastikan Pemerintah Terus Kawal Penyelesaian Proyek KCJB

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan pemerintah terus mengawal penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).


Golkar Solo Buka Pintu buat Kaesang Pangarep: Harus Siap Ubah Mindset dari Bisnis ke Politik

16 jam lalu

Golkar Solo Buka Pintu buat Kaesang Pangarep: Harus Siap Ubah Mindset dari Bisnis ke Politik

Ketua Harian Partai Golkar Kota Solo Bandung Joko Suryono mempersilakan Kaesang Pangarep jika ingin bergabung partai beringin.