Jokowi Pidato Kenegaraan, PKS: Harusnya Minta Maaf Belum Bisa Tangani Pandemi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenakan pakaian adat suku Baduy saat memberikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-76 Kemerdekaan RI pada sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021. Jokowi selalu mengenakan baju adat yang berbeda tiap menghadiri Sidang Tahunan MPR.  TEMPO/M Taufan Rengganis

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenakan pakaian adat suku Baduy saat memberikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-76 Kemerdekaan RI pada sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021. Jokowi selalu mengenakan baju adat yang berbeda tiap menghadiri Sidang Tahunan MPR. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden PKS Ahmad Syaikhu memberikan tujuh catatan mengenai pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam sidang tahunan MPR.

    Dua catatan pertama mengenai penanganan pandemi. “Pemerintah tidak memiliki road map yang jelas dalam menangani Covid-19,” kata Syaikhu dalam keterangannya, Senin, 16 Agustus 2021.

    Karena tidak ada road map yang jelas, Syaikhu menyebut kebijakan yang dilakukan pemerintah sporadis tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, data, pengalaman, dan kemampuan SDM dan birokrasi.

    Catatan kedua, kebijakan penanganan Covid-19 yang berubah-ubah, seperti PSBB, PPKM Darurat, PPKM Level 1-4 menunjukkan kebijakan yang tidak konsisten. “Pemerintah tidak punya pola dan strategi yang baik dalam mengantisipasi dampak krisis,” ujarnya.

    Catatan ketiga mengenai pendidikan. Syaikhu menuturkan bahwa pemerintah tidak ada rencana yang jelas dalam menjaga kualitas pendidikan dan SDM selama Covid-19, khususnya untuk pendidikan SD-SMA.

    Catatan keempat di bidang investasi, belum terlihat dampak positif UU Cipta Kerja dalam mendorong tumbuhnya investasi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih merata di Indonesia. “Investasi masih terpusat di Pulau Jawa,” katanya.

    Catatan kelima, Syaikhu menilai belum ada integrasi yang kuat antara industri dan UMKM. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri, membuat ekonomi Indonesia rapuh. Padahal, terdapat 64 juta pengusaha UMKM.

    Catatan keenam, Syaikhu meminta pemerintah harus fokus terhadap sektor UMKM informal, yang belum ada skema untuk membantu mereka bisa bertahan dalam pandemi.

    Terakhir, Syaiku menyayangkan tidak ada permintaan maaf dari Jokowi mengenai belum optimalnya penanganan pandemi Covid-19. “Sehingga menyebabkan tingginya angka kematian yang menimpa rakyat Indonesia,” ujar Presiden PKS ini.

    Baca juga: Mural Jokowi 404 Not Found di Tangerang Dihapus, Polisi Buru Pemural


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.