Bacakan Eksepsi, RJ Lino Minta Hakim Kasusnya Masuk Perdata

Reporter

Ekspresi tersangka Mantan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino saat meninggalkan gedung KPK setelah diperiksa di Jakarta, Kamis, 23 Januari 2020. RJ Lino diduga menyalahgunakan wewenangnya saat menjadi Dirut Pelindo II untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan atau korporasi dengan memerintahkan penunjukkan langsung perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Huangdong Heavy Machinery sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Richard Joost Lino alias RJ Lino meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak surat dakwaan karena menilai perkaranya masuk ke ranah perdata.

"Perbuatan yang didakwakan kepada saya bukan tindak pidana, melainkan lingkup perdata. Oleh karena itu, mohon majelis menyatakan tak berwenang memeriksa dakwaan ini," ujar RJ Lino saat membacakan nota keberatan atau eksepsi, Senin, 16 Agustus 2021.

Ia menjelaskan perbuatan yang didakwakan tidak jelas dan meminta hakim memberikan keputusan yang adil. "Harapan saya majelis kabulkan permohonan eksepsi saya," ujar RJ Lino.

Dalam kasus ini, KPK mendakwa RJ Lino merugikan keuangan negara senilai 1.997.740,23 dolar AS karena melakukan intervensi dalam pengadaan 3 unit Quayside Container Crane (QCC). Perinciannya adalah kerugian dari pengadaan 3 unit QCC sebesar 1.974.911,29 dolar AS dan kerugian dari jasa pemeliharaan 3 unit QCC sebesar 22.828,94 dolar AS.

Ia meyakini tindakannya untuk melakukan penunjukan dalam pengadaan 3 unit QCC pada tahun 2010 di Pelabuhan Panjang Lampung, Pontianak, dan Pelabuhan Palembang. "QCC adalah business critical asset, jadi bisa ditunjuk langsung. Telaah QCC telah dua kali gagal dan karena kongesti pengadaan QCC sifatnya mendesak dan tidak dapat ditunda jadi bisa untuk penunjukan langsung," tutur RJ Lino.

Ia menyebut ada sejumlah peraturan yang membolehkan penunjukan langsung, yaitu Peraturan Menhub BUMN Nomor 05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (3) huruf a, d, atau b. Dalam aturan ini penunjukan 3 QCC diperbolehkan.

Begitu pula merujuk surat keputusan direksi Pelindo II HK/56/5/10/PS.II/09 tanggal 9 September 2009 Pasal 9 Huruf c Ayat (1) juga membolehkan penunjukan langsung QCC. "Saya selaku Dirut ditembuskan oleh kepala biro pengadaan tidak melihat lagi jalan keluar untuk menyelesaikan tugas pengadaan itu karena telah 9 kali lelang gagal, sementara tekanan besar akibat kongesti 3 pelabuhan," kata dia. 

Pada 18 Januari 2010 saat menerima tembusan Kabiro pengadaan, RJ Lino mengaku memberikan solusi melalui disposisi memo atas nota dinas direktur operasional teknik dan biro pengadaan. Isinya agar proses selanjutnya diundang langsung, di antaranya untuk Heavy Machinery Science and Technology Group Co. Ltd. (HDHM) China, ZPMC China, dan Doosan dari Korea.

Selain itu, direktur teknik operasi dan biro pengadaan juga diberi ruang untuk menambah calon peserta lainnya. "Kata 'di antaranya' tidak pernah disinggung di dakwaan KPK dan ini diundang pemilihan langsung bukan untuk penunjukan langsung seperti dalam dakwaan KPK," kata dia.

Ketiga perusahaan itu diundang melakukan pengadaan dengan penunjukan langsung itu disebut RJ Lino karena ketiganya adalah supplier yang sudah menunjukkan hasil baik di Terminal JST Jalan Koja Tanjung Priok dan terminal peti kemas di Pelabuhan Cina.

"Perlu yang mulai ketahui pengadaan QCC adalah satu-satunya proses yang saya alami sebagai dirut yang ikut terlibat mencari solusi setelah 9 kali gagal. Penetapan pemenang, pengadaan, serta besar nilai kontrak sepenuhnya tanggung jawab direktur terkait, sedangkan saya selaku dirut sama sekali tidak terlibat," katanya.

Menurut dia, manajemen PT Pelindo II saat pengadaan tersebut berusaha keras untuk menekan biaya pengadaan jauh lebih rendah dari budget yang tersedia. "Saya ulangi budget yang tersedia itu dibuat oleh direksi sebelumnya, bukan direksi saya," tambah RJ Lino. Ia pun meminta agar hakim menolak dakwaan Jaksa KPK karena perkaranya tersebut masuk ke ranah perdata.

Dalam dakwaan disebutkan PT Pelindo II telah melakukan pembayaran ke HDHM China sebagai perusahaan pengadaan 3 QCC sebesar 1.142.842,61 dolar AS padahal biaya pemeliharaan 3 QCC hanya sebesar 939.107,08 dolar AS sebagaimana pembayaran pihak HDHM kepada PT JPP selaku sub kontraktor pekerjaan pemeliharaan "twin lift" QCC.

Akibat perbuatan R.J. Lino, tidak diperolehnya produk twin lift QCC dengan harga wajar sebesar 13.579.088,71 dolar AS yang berasal dari nilai harga pokok produksi sebesar 10.000.262,85 dolar AS, margin keuntungan wajar sebesar 2.553.418,86 dolar AS, biaya lain-lain sebesar 1.025.407 dolar AS, dan menyebabkan terjadinya kemahalan harga sebesar 1.974.911,29 dolar AS

Dalam perkara ini, RJ Lino dijerat Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: RJ Lino Didakwa Rugikan Negara Rp 28 Miliar dalam Pengadaan Crane di Pelindo






Soal Perlintasan Buron KPK, Dirjen Imigrasi: Datanya Banyak, Bisa Dicek

2 jam lalu

Soal Perlintasan Buron KPK, Dirjen Imigrasi: Datanya Banyak, Bisa Dicek

Silmy Karim menyebut Imigrasi memiliki sejumlah data yang mungkin akan membantu pencarian para buron KPK.


Tito Karnavian Minta Aparat Jangan Tindak Pemerintah, ICW: Pola Pikir Itu Penting Diluruskan

9 jam lalu

Tito Karnavian Minta Aparat Jangan Tindak Pemerintah, ICW: Pola Pikir Itu Penting Diluruskan

ICW menyarankan kepada Tito Karnavian agar melihat data KPK. Sejak 2004 hingga 2022, setidaknya ada 178 kepala daerah diproses hukum kasus korupsi.


Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

14 jam lalu

Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

Johanis mengatakan KPK sudah melakukan pencegahan korupsi meski tanpa permintaan dari lembaga lain.


Eks Pimpinan KPK Sebut Anies Baswedan Sengaja Dihambat Melalui Formula E

16 jam lalu

Eks Pimpinan KPK Sebut Anies Baswedan Sengaja Dihambat Melalui Formula E

Bambang Widjojanto mengatakan Anies Baswedan juga diserang melalui jalur lain.


KPK Sebut Buron Kasus E-KTP Gagal Ditangkap Gara-gara Status Red Notice

18 jam lalu

KPK Sebut Buron Kasus E-KTP Gagal Ditangkap Gara-gara Status Red Notice

Buron kasus e-KTP Paulus Tannos bisa berpindah tempat dari Thailand sebelum dicokok oleh aparat penegak hukum.


Kasus Suap Dana Hibah, KPK Periksa Ketua DPRD Jatim dan 15 Orang Lain

19 jam lalu

Kasus Suap Dana Hibah, KPK Periksa Ketua DPRD Jatim dan 15 Orang Lain

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya telah memeriksa 16 orang termasuk Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Kusnadi.


Kasus Gazalba Saleh, KPK Panggil Asisten Hakim Agung

19 jam lalu

Kasus Gazalba Saleh, KPK Panggil Asisten Hakim Agung

KPK kembali memanggil sejumlah saksi dalam kasus suap pengurusan perkara Mahkamah Agung yang menjerat Hakim Agung Gazalba Saleh.


Penangkapan Izil Azhar, KPK Sebut Berkat Bantuan Masyarakat dan Polda Aceh

21 jam lalu

Penangkapan Izil Azhar, KPK Sebut Berkat Bantuan Masyarakat dan Polda Aceh

Karyoto menceritakan peristiwa penangkapan buronan Izil Azhar yang dilakukan pada Selasa 24 Januari 2023.


Karyawan jadi Tersangka Kasus Korupsi BTS Kominfo, Ini Kata Huawei Indonesia

23 jam lalu

Karyawan jadi Tersangka Kasus Korupsi BTS Kominfo, Ini Kata Huawei Indonesia

Huawei Indonesia buka suara setelah salah satu karyawannya ditetapkan sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Berikut penjelasannya.


KPK Ungkap Penyebab Buronan Kasus Korupsi e-KTP Paulus Tannos Gagal Ditangkap

1 hari lalu

KPK Ungkap Penyebab Buronan Kasus Korupsi e-KTP Paulus Tannos Gagal Ditangkap

KPK menyebut sempat mengendus keberadaaan Paulus Tannos di Thailand.