KSP dan Kemendikbud Sebut Jokowi Ingin Tepis Stigma Negatif Masyarakat Baduy

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau mengenakan pakaian adat suku Baduy saat memberikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-76 Kemerdekaan RI pada sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021.  Tahun lalu Jokowi mengenakan baju adat Sabu dari Nusa Tenggara Timur (NTT). TEMPO/M Taufan Rengganis

    Presiden Joko Widodo atau mengenakan pakaian adat suku Baduy saat memberikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-76 Kemerdekaan RI pada sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021. Tahun lalu Jokowi mengenakan baju adat Sabu dari Nusa Tenggara Timur (NTT). TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Deputi II Kantor Staf Presiden Bidang Pembangunan Manusia, Abetnego Tarigan menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengapresiasi keluhuran nilai-nilai adat dan budaya suku Baduy. Makanya, ia mengenakan pakaian masyarakat adat tersebut dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat hari ini. 

    "Presiden mengangkat ke tingkat paling tinggi di salah satu acara kenegaraan. Hal ini dapat dimaknai sebagai cara Presiden menghentikan stigma negatif dan makna negatif dari penyebutan suku Baduy," kata Abetnego dalam keterangan tertulis, Senin, 16 Agustus 2021.

    Abetnego menganggap langkah Presiden mengenakan pakaian adat dan mengangkat kebudayaan suku Baduy dalam acara kenegaraan ini merupakan satu inisiatif yang baik dalam menekankan kebinekaan NKRI.

    Hal ini disampaikan Abetnego menanggapi sejumlah kritik di media sosial ihwal penyebutan "Baduy", yang disematkan penduduk luar kepada masyarakat adat sub-Sunda di wilayah Lebak, Banten tersebut.

    Dalam rilis tersebut "Baduy" disebut mengandung makna peyoratif karena secara historis merupakan produk ela kolonial Belanda. Para kolonial pun dinilai gegabah mengidentifikasi suku Baduy layaknya suku Badawi di tanah Arab yang hidup secara nomaden dan dianggap liar. Kelompok masyarakat adat di Lebak itu menyebut diri mereka sebagai Urang Kanekes.

    Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Hilmar Farid mengatakan, dalam perkembangannya istilah Baduy tak lagi bermakna peyoratif. Sebab, kata dia, penyebutannya oleh banyak orang tanpa ada niatan merendahkan.

    "Istilah Baduy dilekatkan pada mereka oleh orang luar dan terus berlanjut sampai sekarang. Saya pun kadang pakai istilah 'Baduy' karena sangat sering digunakan dan tidak dengan maksud merendahkan," kata Hilmar dalam keterangan tertulis yang sama.

    Jokowi mengenakan pakaian adat suku Baduy berwarna hitam dengan lencana merah putih. Ia juga memakai udeng kepala berwarna biru, alas kaki sandal berwarna hitam lengkap dengan tas rajut warna cokelat.

    Langkah Presiden mengenakan busana adat di Sidang Tahunan MPR ini disorot oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan warganet di media sosial. Jokowi dinilai hanya memakai baju adat Baduy sebagai pembungkus badan, tetapi kebijakan pemerintahannya tak memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak masyarakat adat.

    Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi mengatakan Presiden Jokowi juga belum memenuhi satu pun janji Nawacitanya untuk masyarakat adat. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, kata dia, hingga kini belum disahkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. "Pakai baju adat tapi wilayah adat tetap dirampas dan UU Masyarakat Adat karatan di DPR," kata Rukka kepada Tempo, Senin, 16 Agustus 2021.

    Baca juga: Kritik Jokowi Pakai Baju Adat, AMAN: Very Superficial


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.