ICJR Nilai Ada Paradoks dalam Pidato Jokowi Soal Kritik dan Demokrasi

Reporter

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI 2021. Menpora Amali ikut hadir secara virtual dari, Kemenpora RI, Jakarta, Senin (16/8).

TEMPO.CO, Jakarta - The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai pidato Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenai kritik dan demokrasi berkebalikan dengan fakta. “Klaim Presiden tersebut justru berbanding terbalik dengan data dan bukti yang ada,” kata peneliti ICJR, Sustira Dirga, dalam keterangannya, Senin, 16 Agustus 2021.

Dalam sidang tahunan MPR, beberapa hal yang sempat disinggung Jokowi antara lain mengenai penyampaian kritik masyarakat yang dianggapnya penting dan mengapresiasi yang turut aktif membangun budaya demokrasi tersebut. Presiden juga menyatakan bahwa pemerintah selalu menjawab kritikan dengan pemenuhan tanggung jawab sebagaimana yang diharapkan rakyat.

Sustira mengungkapkan, berdasarkan the Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dalam Indeks Demokrasi yang dirilis EIU dengan skor 6.3, yang merupakan skor terendah Indonesia sepanjang 14 tahun terakhir. Penilaian dari Freedom House juga masih memberikan total skor 59 dari 100 dengan status 'partly free' untuk akses masyarakat terhadap hak-hak politik dan kebebasan sipil di Indonesia.

Survei Indikator Politik, pada 25 Oktober 2020, menunjukkan 36 persen dari 1.200 responden mengakui Indonesia menjadi negara yang kurang demokratis, dan 47,7 persen responden menyatakan agak setuju bahwa publik semakin takut menyatakan pendapat. Sebanyak 57,7 persen responden juga menilai aparat makin bersikap sewenang-wenang dalam menangkap warga yang berbeda pandangan politik dengan penguasa.

Sikap aparat yang represif dan berlebihan dalam menanggapi kritik masyarakat terlihat dalam penghapusan mural 404 Not Found oleh Polres Metro Tangerang Kota, dan dilakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi. Kepolisian menyatakan bahwa tindakan pembuatan mural itu dianggap menghina Presiden Jokowi sebagai lambang negara. 

“Kejadian penghapusan mural dan perburuan yang dilakukan oleh Kepolisian kepada para pembuatnya jelas mengakibatkan iklim ketakutan berpendapat dan berekspresi yang bertentangan dengan semangat demokrasi yang disampaikan Presiden pada pidatonya,” ujarnya.

Menurut Sustira, hal tersebut juga tak terlepas dari UU ITE yang memuat pasal-pasal dengan rumusan karet dan tidak memenuhi standar hukum pidana. Tak hanya dari segi norma, penerapan UU ITE oleh aparat di lapangan pun masih bermasalah dan tidak sesuai dengan arahan SKB UU ITE.

Situasi demokrasi yang sudah melemah ini juga diperparah dengan sikap pemerintah yang berencana mengesahkan rancangan KUHP. Rancangan tersebut mengandung pasal-pasal pembunuh demokrasi, seperti pasal pidana bagi penghinaan presiden dan wakil presiden (Pasal 218-220 RKUHP). Lalu penghinaan pemerintah (240-241 RKUHP), penghinaan kekuasaan umum dan lembaga negara (353-354 RKUHP), penghinaan peradilan atau contempt of court (281 RKUHP), hingga penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, dan demonstrasi tanpa izin (273 RKUHP).

“Ketika nanti RKUHP disahkan, keberadaan pasal-pasal tersebut yang juga ternyata dirumuskan secara luas dan multitafsir akan dipastikan semakin mengancam kelangsungan demokrasi di Indonesia,” kata dia.

ICJR pun menyerukan agar pemerintah konsisten, baik dalam pernyataan maupun kebijakan dan implementasi dalam menanggapi kritik masyarakat. Presiden, kata Sustira, perlu menginstruksikan Kapolri agar aparat di bawahnya tidak berlebihan dan menjurus pada sewenang-wenang dalam merespons penyampaian kritik.

“Pemerintah termasuk aparat seharusnya dapat memberikan bukti terciptanya suasana yang kondusif di lapangan bagi masyarakat, untuk secara bebas menyampaikan pendapat dan pemikirannya, bukan hanya sebatas dalam teks pidato Presiden,” ucapnya ihwal pidato kenegaraan Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR.

Baca juga: Pidato Kenegaraan, Jokowi: Kritik yang Membangun Itu Penting

FRISKI RIANA






Ganjar Pranowo Mania Bubar, Ganjarist: Mati Satu Tumbuh Seribu

50 menit lalu

Ganjar Pranowo Mania Bubar, Ganjarist: Mati Satu Tumbuh Seribu

Ganjarist menilai pembubaran GP Mania dan penarikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai hal biasa.


Jokowi Panggil Teten Buntut Kasus Indosurya cs, OJK dan LPS Khusus Koperasi Akan Dibentuk

51 menit lalu

Jokowi Panggil Teten Buntut Kasus Indosurya cs, OJK dan LPS Khusus Koperasi Akan Dibentuk

Presiden Jokowi siang ini memanggil Menteri Koperasi Teten Masduki untuk membicarakan tindak lanjut atas berbagai kasus koperasi bermasalah.


Jokowi Perintahkan Muhadjir Segera Siapkan Bantuan Gempa Turki dan Suriah

1 jam lalu

Jokowi Perintahkan Muhadjir Segera Siapkan Bantuan Gempa Turki dan Suriah

Jokowi menyebut bantuan disiapkan oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, hingg Kementerian Sosial.


Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

2 jam lalu

Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

Zico menyebut pihaknya masih menunggu itikad baik Jokowi untuk segera merespons permohonannya.


Jokowi Bilang Ancaman Copot Pangdam Kapolda soal Kebakaran Hutan Masih Berlaku

3 jam lalu

Jokowi Bilang Ancaman Copot Pangdam Kapolda soal Kebakaran Hutan Masih Berlaku

Peringatan ini disampaikan karena Jokowi menyebut suhu panas akan mulai naik di akhir Februari atau Maret ini.


Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur Dinilai BIsa Membuka Pintu Amandemen UUD 1945

3 jam lalu

Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur Dinilai BIsa Membuka Pintu Amandemen UUD 1945

Wacana penghapusan jabatan gubernur dinilai bisa membuka pintu Amandemen UUD 1945.


Jokowi Sebut Ekspor Tambang Ilegal Bikin Penerimaan Negara Berkurang

3 jam lalu

Jokowi Sebut Ekspor Tambang Ilegal Bikin Penerimaan Negara Berkurang

Jika ekspor ilegal maupun tambang ilegal ini masih berjalan, kata Jokowi, maka proses hilirisasi dan industrialisasi dipastikan menjadi terganggu.


Empal Gentong H. Apud Destinasi Kuliner Cirebon, Jokowi dan SBY Pernah ke Sini

4 jam lalu

Empal Gentong H. Apud Destinasi Kuliner Cirebon, Jokowi dan SBY Pernah ke Sini

Empal gentong jadi kuliner yang wajib dicoba saat berkunjung ke Kota Udang. Inilah restoran empal yang terjamin kenikmatannya, pernah dikunjungi presiden Indonesia.


Kasus Pengubahan Putusan MK: Jokowi Diminta Lakukan Ini

4 jam lalu

Kasus Pengubahan Putusan MK: Jokowi Diminta Lakukan Ini

Advokat Zico Leonardo Djagardo Simanjunta mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi soal kasus pengubahan putusan MK.


Hari Pers Nasional 2023: Pesan Jokowi untuk Pers 2018 -2023, Terakhir Singgung Soal Kebebasan Pers

5 jam lalu

Hari Pers Nasional 2023: Pesan Jokowi untuk Pers 2018 -2023, Terakhir Singgung Soal Kebebasan Pers

Jokowi akan menghadiri puncak Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2023 di Medan. Berikut pernyataannya 5 tahun terakhir soal pers di Indonesia.