Puan Maharani Sebut DPR Incar Selesaikan 7 RUU, Ada RUU PDP

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato dalam rapat paripurna ke-16 penutupan masa sidang IV tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 9 April 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato dalam rapat paripurna ke-16 penutupan masa sidang IV tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 9 April 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengatakan DPR akan fokus menyelesaikan pembahasan tujuh Rancangan Undang-Undang di masa persidangan I tahun sidang 2021-2022. Ia mengatakan Dewan memiliki komitmen tinggi memastikan tugas-tugas negara tetap dapat berjalan baik meski di tengah kondisi Covid-19.

    "Dalam melaksanakan fungsi legislasi pada masa sidang ini DPR akan memfokuskan pada penyelesaian sejumlah pembahasan RUU pada tingkat I bersama pemerintah," kata Puan dalam rapat paripurna, Senin, 16 Agustus 2021.

    Puan mengatakan tujuh rancangan itu antara lain RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU Penanggulangan Bencana, RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, RUU Jalan, RUU Badan Usaha Milik Desa, dan RUU Sistem Keolahragaan Nasional.

    Selain itu, lanjut Puan, DPR dan pemerintah akan mempersiapkan pembahasan RUU lainnya yang telah menjadi komitmen bersama dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2021.

    Puan mengatakan, kinerja program legislasi nasional merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui pembahasan bersama antara parlemen dan pemerintah. Ia meminta agar hal ini menjadi perhatian kedua pihak demi mencapai target Prolegnas.

    "DPR RI memiliki komitmen yang tinggi dalam menuntaskan Prolegnas untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional dan dalam mendukung penyelenggaraan negara," ujarnya.

    Dari tujuh RUU yang disebutkan Puan Maharani, RUU PDP paling sering didesak untuk segera disahkan. Aturan itu dinilai penting demi melindungi data pribadi, terlebih di tengah maraknya pembobolan dan pencurian data pribadi belakangan ini.

    Baca juga: Sesat Pikir Penundaan RUU Perlindungan PRT

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.