Sekjen MPR: Sidang Tahunan MPR Bukan Seremonial

Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono

INFO NASIONAL-, MPR kembali menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR untuk penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara pada 16 Agustus 2021. Sidang Tahunan MPR sudah diselenggarakan sejak masa jabatan MPR RI 2014–2019 sebagai  konvensi ketatanegaraan. Kedudukan konvensi ketatanegaraan itu tinggi dalam  hukum ketatanegaran .  

“Sidang Tahunan ini sudah menjadi konvensi ketatanegaran. Konvensi ketatanegaraan adalah suatu kebiasaan yang muncul dalam praktik penyelenggaraan negara. Praktik ini sudah dilakukan secara terus menerus dan menjadi satu tradisi ketatanegaraan,” kata Sekretaris Jenderal MPR Dr. Ma’ruf Cahyono, SH, MH di Jakarta, Jumat 13 Agustus 2021.

Sejak 2015,  MPR sudah menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR untuk memfasilitasi lembaga negara menyampaikan laporan kinerjanya kepada masyarakat. Sidang Tahunan MPR ini digelar agar masyarakat mendapatkan informasi tentang lembaga negara selama kurun waktu satu tahun perkembangan pelaksanaan tugas.

Ini sebagai bentuk akuntabilitas lembaga negara kepada masyarakat. Tentu harapanya ada feedback dari masyarakat sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan Undang Undang Dasar oleh para penyelenggara negara. Delapan lembaga negara yang menyampaikan laporan kinerjanyayakni  MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MK, MA, dan KY.

Ma’ruf menjelaskan Sidang Tahunan MPR menjadi kesepakatan politik ketatanegaraan dan tradisi  yang baik. “Konvensi sebagai memiliki nilai-nilai kebersamaan karena muncul dari kesepakatan. Konvensi yang dilakukan terus menerus berarti konvensi memiliki kekuatan dan melembaga karena bisa  diterima oleh semua pihak. Konvensi ketatanegaraan yang baik akan terus berlangsung,dirawat dan dijaga. Ini sejalan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila” ujarnya. 

Ma’ruf menambahkan dalam hukum ketatanegaraan selain hukum dasar yang bersifat tertulis (written constitution) juga dikenal hukum dasar tidak tertulis (unwritten constitution). Hukum dasar tidak tertulis disebut konvensi ketatanegaraan. Jadi, kedudukan konvensi ketatanegaraan setingkat dengan hukum dasar tertulis (konstitusi). Hampir semua negara demokrasi memiliki konvensi ketatanegaraan untuk melengkapi aturan dasar yang bersifat tertulis.

Konvensi ketatanegaraan dibutuhkan seiring dinamika masyarakat, demokrasi, politik dan  perkembangan ketatanegaraan yang bergerak cepat. Dari praktik ketatanegaraan, sepanjang masih konvensi berada dalam koridor konstitusional, konvensi ketatanegaraan dapat dipertimbangkan menjadi pilihan. Itulah sebabnya para penyelenggaran negara saat itu  mempertimbangkan Sidang Tahunan MPR sebagai sebuah konvensi ketatanegaraan.    

Meski Sidang Tahunan MPR hanya diwadahi dalam Peraturan Tata Tertib MPR No. 1 Tahun 2019, bukan berarti mereduksi kekuatan sebuah konvensi dalam sistem ketatanegaraan, karena yang menjadi tolok ukur adalah esensi, urgensi dan substansi  penyelenggaran sidang tahunan sebagai konvensi ketatanegaraan. “Sidang Tahunan MPR menempati kedudukan yang tinggi sebagai konvensi ketatanegaraan yang melengkapi kaidah konstitusional dalam praktik penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan acara seremonial” kata Ma’ruf.(*)






Jajaran Sekjen MPR Teken Perjanjian Kinerja Tahun 2023

3 hari lalu

Jajaran Sekjen MPR Teken Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penandatangan Perjanjian Kinerja dilaksanakan untuk memenuhi Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014.


Pimpinan MPR Bertemu Menko Polhukam Bahas Pemajuan Papua

4 hari lalu

Pimpinan MPR Bertemu Menko Polhukam Bahas Pemajuan Papua

MPR mendukung tindakan pemerintah pusat, TNI dan Polri, dalam menciptakan kondisi Papua yang aman, damai, dan kondusif.


Pimpinan MPR: Biaya Haji dari Kemenag Baru Usulan

11 hari lalu

Pimpinan MPR: Biaya Haji dari Kemenag Baru Usulan

Yandri meminta Kementerian Agama dan Panja Komisi VIII untuk memelototi semua item yang menyangkut semua besaran ongkos haji.


Peringati Hari Patriotik, Fadel Siap Perjuangkan Nani Wartartabone Jadi Nama Bandara

11 hari lalu

Peringati Hari Patriotik, Fadel Siap Perjuangkan Nani Wartartabone Jadi Nama Bandara

Pemda Gorontalo sudah menyiapkan suratnya, tinggal mengantarkan kepada Menteri Perhubungan.


Bamsoet Dukung UI Racing Team Ikut Kompetisi di Eropa

11 hari lalu

Bamsoet Dukung UI Racing Team Ikut Kompetisi di Eropa

Bamsoet berharap BUMN hingga kalangan swasta memberi dukungan dengan menjadi sponsor untuk UI Racing Team.


Bamsoet Pastikan Anggaran untuk Masifkan Sosialisasi Empat Pilar MPR

13 hari lalu

Bamsoet Pastikan Anggaran untuk Masifkan Sosialisasi Empat Pilar MPR

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang akan ditingkatkan dari semula hanya empat kali menjadi enam kali dalam setahun.


Rapim MPR: Pergantian Pimpinan MPR dari DPD Tunggu Inkracht

13 hari lalu

Rapim MPR: Pergantian Pimpinan MPR dari DPD Tunggu Inkracht

MPR tidak akan mencampuri urusan internal DPD.


Ketua MPR Dorong Revisi UU Desa Segera Diselesaikan

13 hari lalu

Ketua MPR Dorong Revisi UU Desa Segera Diselesaikan

Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tersebut tidak akan mengubah ketentuan tentang masa jabatan Perangkat Desa.


Yandri Susanto Dukung PABPDSI Bangun Desa

47 hari lalu

Yandri Susanto Dukung PABPDSI Bangun Desa

PABPDSI didorong agar bekerja sama dengan kepala desa.


Yandri Susanto Ajak Umat Tingkatkan Cinta pada Agama dan Tanah Air

6 Desember 2022

Yandri Susanto Ajak Umat Tingkatkan Cinta pada Agama dan Tanah Air

Yandri menyampaikan pidato dalam Tabligh Akbar Tirtayasa Bershalawat di Banten.