Kritik Jokowi Pakai Baju Adat di Sidang Tahunan MPR, AMAN: Very Superficial

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo saat menghadiri Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021. Youtube

    Presiden Joko Widodo saat menghadiri Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021. Youtube

    TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mengkritik Presiden Joko Widodo yang dinilai hanya mengenakan baju adat sebagai pembungkus, tapi tak melindungi dan menjamin hak-hak masyarakat adat. Di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat hari ini, Presiden Jokowi mengenakan baju adat Suku Baduy.

    "Baju adat hanya pembungkus badan, tapi Indonesia dibuat sangat jauh dari paradigma pembangunan ala masyarakat adat. Very very superficial (sangat-sangat permukaan)," kata Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi ketika dihubungi, Senin, 16 Agustus 2021.

    Rukka mengatakan Presiden Jokowi juga belum memenuhi satu pun janji Nawacitanya untuk masyarakat adat. Rancangan Undang-Undang atau RUU Masyarakat Adat, kata dia, hingga kini belum disahkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. "Pakai baju adat tapi wilayah adat tetap dirampas dan UU Masyarakat Adat karatan di DPR," kata Rukka.

    Rukka menilai RUU Masyarakat Adat justru makin melemah di parlemen. Di sisi lain, pemerintah dan DPR malah mengesahkan revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara serta UU Cipta Kerja yang merugikan masyarakat adat.

    "Perampasan wilayah adat masih terus berlangsung. Penanganan corona dan vaksin susah diakses oleh masyarakat adat," kata Rukka.

    Presiden Jokowi mengatakan dirinya mengenakan baju adat Suku Baduy dalam Sidang Tahunan MPR hari ini. Jokowi mengatakan menyukai desain baju adat Baduy yang dikenakan tersebut.

    Baca juga: Pakai Baju Adat Baduy, Jokowi: Desainnya Simpel dan Nyaman Dipakai

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.