TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo memuji sejumlah lembaga negara yang cepat beradaptasi dengan situasi Pandemi Covid-19. Hal ini diungkapkan Jokowi dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Senin, 16 Agustus 2021.
"Kerja cerdas dan sinergitas antarlembaga negara menjadi salah satu kunci utama untuk bisa gesit merespons perubahan yang terjadi di masa mendatang," kata Jokowi.
Ia mencontohkan peran pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK yang telah dilakukan beberapa penyesuaian. Jokowi mengatakan situasi pandemi bukan situasi normal dan tidak bisa diperiksa dengan standar situasi normal.
"Yang utama adalah menyelamatkan rakyat. Menyelamatkan rakyat adalah hukum tertinggi dalam bernegara," kata Jokowi.
Inovasi BPK untuk mewujudkan akuntabilitas untuk aemua di negara, kata Jokowi, harus dihargai. Saya mengapresiasi upaya-upaya BPK untuk memberikan informasi temuan pemeriksaan agar ditindaklanjuti oleh pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.
Di bidang peradilan, Jokowi juga memuji proses administrasi dan persidangan perkara di Mahkamah Agung secara elektronik telah mampu mempercepat penanganan perkara. Bahkan, keberadaan aplikasi peradilan-elektronik, e-Court, ia nilai telah mempermudah dan meningkatkan jumlah perkara yang dibawa ke pengadilan.
Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga telah mulai menggelar persidangan melalui daring. Munculnya banyak permohonan keadilan yang berhubungan dengan undang-undang. Termasuk juga perkara Pilkada 2020
"Keberadaan Sistem Peradilan Berbasis Elektronik telah memfasilitasi terselenggaranya layanan publik secara cepat, transparan, dan akuntabel," kata Jokowi.
Jokowi juga meminta Komisi Yudisial juga harus tetap produktif di era pandemi, baik dalam seleksi calon Hakim Agung, menangani laporan masyarakat, pemantauan perkara persidangan, serta pelanggaran kode etik hakim. "Dengan kerja keras dan inovasi yang dilakukan, KY telah berhasil meningkatkan kinerjanya di tengah pandemi Covid-19 ini," kata Jokowi.
Baca juga: Jokowi: Kemandirian Industri Obat, Vaksin, dan Alkes Masih Jadi Kelemahan Serius RI
